Liputan6.com, Madrid - Otoritas lokal di tenggara Spanyol melarang umat muslim menggunakan fasilitas umum seperti balai warga dan pusat kebugaran untuk merayakan hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri dan Iduladha.
Larangan di Jumilla, wilayah Murcia, merupakan yang pertama di Spanyol. Aturan ini diperkenalkan oleh Partai Rakyat (PP) yang berhaluan konservatif dan disahkan dengan abstainnya partai sayap kanan jauh, Vox, serta penolakan dari partai-partai lokal berhaluan kiri.
Advertisement
Aturan tersebut seperti dilansir The Guardian menyatakan, "Fasilitas olahraga milik pemerintah kota tidak dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, budaya, atau sosial yang asing terhadap identitas kita kecuali diselenggarakan oleh otoritas lokal."
Partai Vox mengunggah di platform media sosial X, "Berkat Vox, langkah pertama untuk melarang perayaan Islam di ruang publik Spanyol telah disahkan. Spanyol adalah dan akan selamanya menjadi tanah umat Kristiani."
Presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari mengatakan kepada surat kabar El Pais bahwa usulan tersebut bersifat Islamofobia dan diskriminatif.
"Mereka tidak mengejar agama lain, mereka mengejar agama kami," kata dia.
Mengacu pada meningkatnya retorika rasis dan serangan, dia menambahkan, "Kami cukup terkejut dengan apa yang terjadi di Spanyol. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun saya merasa takut."
Jumilla memiliki populasi sekitar 27.000 jiwa, di mana 7,5 persen berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim.
Bertentangan dengan Konstitusi Spanyol
Keputusan ini hampir pasti akan digugat karena bertentangan dengan Pasal 16 Konstitusi Spanyol, yang menyatakan, "Kebebasan berideologi, beragama, dan berkeyakinan bagi individu maupun komunitas dijamin, tanpa batasan lain dalam pengungkapannya kecuali yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum sebagaimana dilindungi oleh hukum."
Francisco Lucas, pemimpin partai sosialis di Murcia, menulis di X, "PP melanggar konstitusi dan membahayakan kohesi sosial hanya demi meraih kekuasaan."
Juana Guardiola, mantan wali kota Jumilla dari partai sosialis, mengatakan, "Apa yang mereka maksud dengan identitas? Bagaimana dengan warisan muslim yang berabad-abad di sini?"
Jumilla awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi, hingga kemudian jatuh ke tangan kekuasaan Arab pada Abad ke-8. Di bawah kendali muslim, kota ini dikenal sebagai Yumil-la dan berkembang selama berabad-abad. Namun, pada pertengahan Abad ke-13, pasukan Kristen di bawah pimpinan Alfonso X dari Kastilia merebut wilayah ini.
Meski penguasa Arab setempat sempat mencapai kesepakatan damai dalam perjanjian yang dikenal sebagai Kapitulasi Alcaraz—yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak penduduk—perjanjian itu tidak bertahan lama. Setelah Alfonso wafat, Kerajaan Kastilia melanggar kesepakatan tersebut dan sepenuhnya merebut Jumilla, mengakhiri era kekuasaan muslim di sana.