6 Pernyataan BPS, Mensos hingga Istana Terkait Penurunan Data Kemiskinan Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Jumlahnya mencapai 12,56 juta orang atau berkontribusi sebesar 52,66 persen terhadap total penduduk miskin nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan secara umum menurun, disparitas antar wilayah masih cukup signifikan.

"Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,56 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa, atau kontribusinya sekitar 52,66 persen terhadap total jumlah penduduk miskin nasional," kata Ateng dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat 25 Juli 2025.

Sebaliknya, lanjut dia, wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kalimantan, dengan angka 0,89 juta orang atau hanya 3,75 persen dari total nasional.

Ateng menjelaskan, hampir seluruh pulau di Indonesia mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin jika dibandingkan dengan September 2024.

Penurunan paling signifikan tercatat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yaitu sebesar 0,22 persen poin. Namun demikian, tidak semua wilayah menunjukkan perbaikan. Maluku dan Papua justru mencatatkan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2025.

"Nah, kecuali di Maluku dan Papua yang persentase dan jumlah kemiskinannya mengalami peningkatan," terang Ateng.

BPS juga menyoroti kesenjangan antara kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di kota berada di angka 6,73 persen, sementara di desa sebesar 11,03 persen.

"Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03 persen," terang Ateng.

Menariknya, meski kemiskinan di desa masih tinggi, namun mengalami perbaikan. Persentase kemiskinan di pedesaan pada Maret 2025 turun 0,31 persen poin dibandingkan dengan September 2024. Sebaliknya, kemiskinan di kota justru meningkat sebesar 0,07 persen poin dalam periode yang sama.

Berdasarkan data BPS, indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap index (P1) pada Maret 2025 secara nasional tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan September 2024.

Namun, saat dilihat berdasarkan wilayah, terjadi perbedaan yang cukup mencolok. Di perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan. Artinya, pengeluaran rata-rata penduduk miskin kota makin jauh dari garis kemiskinan. Sebaliknya, indeks ini mengalami penurunan di wilayah pedesaan, menandakan adanya perbaikan kesejahteraan di desa.

Tren serupa juga terlihat pada indeks keparahan kemiskinan atau poverty severity index (P2), yang mengukur sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

"Nah, yang menariknya, jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan," papar Ateng.

BPS menyampaikan alasan pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2025 dilakukan lebih awal pada Februari 2025.

Ateng mengatakan Susenas dilakukan lebih awal, yaitu pada bulan Februari. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi data akibat bulan ramadhan yang jatuh pada Maret 2025.

"Khusus ya, saya tekankan di sini, khusus untuk SUSENAS Maret 2025, pendataannya dilakukan pada bulan Februari tahun 2025," kata Ateng.

Sebagaimana diketahui, Ramadan berpengaruh besar terhadap pola konsumsi rumah tangga, terutama dalam aspek pangan dan pengeluaran harian.

"Hal ini disebabkan pada bulan Maret yang lalu bertepatan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan, yang tentunya pada saat bulan Ramadan tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi di rumah tangganya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pola belanja dan konsumsi masyarakat selama ramadhan mengalami lonjakan yang tidak mencerminkan perilaku konsumsi normal.

Jika pendataan dilakukan saat Ramadhan, angka pengeluaran bisa terlihat lebih tinggi dari kenyataan, sehingga menyebabkan garis kemiskinan tampak lebih rendah secara semu.

Dengan melakukan pendataan di Februari, BPS memastikan hasil SUSENAS lebih representatif terhadap kondisi ekonomi nyata rumah tangga.

Dengan sampel sebesar 345.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, BPS menekankan bahwa kualitas data tetap terjaga meskipun dilakukan lebih awal. Proses pendataan juga mengikuti standar operasional ketat dan pelatihan enumerator yang berfokus pada objektivitas.

"Jumlah sampel SUSENAS Maret 2025 sebanyak 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. SUSENAS Maret ini digunakan untuk menghasilkan beberapa indikator perencanaan pembangunan," ujarnya.

Langkah ini juga mendukung penyusunan indikator strategis nasional seperti garis kemiskinan, gini rasio, indeks keparahan kemiskinan, serta indikator pembangunan manusia. Dengan data yang bersih dari pengaruh musiman, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap kondisi lapangan.

BPS mencatat, sejumlah harga pangan mengalami kenaikan pada Februari 2025, menjelang pendataan kemiskinan Maret 2025.

Komoditas yang mengalami lonjakan harga pangan antara lain minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Ketiga komoditas ini merupakan bahan pangan utama di rumah tangga Indonesia.

"Sebagai besar komoditi pangan, mengalami kenaikan harga. Seperti ada minyak goreng yang juga naik, cabai rawit, bawang putih. Tetapi sebagian komoditas pangan juga mengalami penurunan harga seperti beras, daging ayam ras yang menurun ya, bawang merah," kata Ateng.

Kenaikan harga tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin, karena belanja makanan menyumbang porsi terbesar dalam pengeluaran mereka.

BPS menyebutkan bahwa kontribusi pengeluaran makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 74,58 persen. Ini berarti perubahan harga pangan memiliki dampak langsung terhadap status kemiskinan.

"Berdasarkan garis kemiskinan juga kita melihat di grafik yang lingkarannya peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 74,58 persen. Lebih besar jika dibandingkan dengan peran komoditi bukan makanan yaitu peranannya 25,42 persen," jelasnya.

Kenaikan harga juga menunjukkan adanya tekanan inflasi musiman yang sering terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Meskipun Ramadan berlangsung pada Maret 2025, pendataan SUSENAS dilakukan pada Februari untuk menghindari bias musiman ini. Namun tetap saja, harga yang sudah meningkat sejak awal tahun tetap terasa dampaknya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem per Maret 2025.

Dia menuturkan, hasil ini merupakan bukti nyata bahwa strategi besar Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak signifikan.

"Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya, dan itu ditunjukkan secara data oleh BPS," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Gedung Aneka Bhakti Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

Gus Ipul merinci sejumlah pendekatan sistematis yang dilakukan Kementerian Sosial sebagai pelaksana utama program bantuan sosial (Bansos), diantaranya perbaikan data melalui DTSEN. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kemensos melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan akurasi dan validitas data penerima manfaat.

Selain itu, pihaknya melakukan engalihan dan penyisiran sasaran, di mana yang dimaksudnya yaitu pemerintah melakukan pergeseran sasaran Bansos seperti PKH, Sembako, dan PBI dari masyarakat kelas menengah (desil 6–10) kepada mereka yang benar-benar miskin (desil 1–2), di antaranya:

• Pengalihan 1,9 juta KPM PKH dan Sembako dari desil atas ke desil bawah.
• Pengalihan 8,2 juta penerima PBI yang NIK-nya tidak aktif ke kelompok miskin riil.
• Triwulan pertama: 15 juta lebih penerima dari desil 1–4 menerima Bansos.
• Triwulan kedua: meningkat menjadi 16 juta KPM atau naik 9,8%.
• Penerima ganda (PKH dan Sembako): meningkat dari 6 juta menjadi 8 juta lebih (naik 31,8%).

Kemensos memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sistem usul-sanggah diperkuat agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemutakhiran data.

"Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran," tegas Gus Ipul.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan capaian penurunan angka kemiskinan di Indonesia merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi pemerintah.

Prasetyo menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bekerja keras agar kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di level 0 persen dalam waktu lima tahun.

"Alhamdulillah, di kuartal ini terjadi penurunan (angka kemiskinan). Meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai 0 persen untuk tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem," jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.

Dia menyampaikan pemerintah menyiapkan regulasi dan strategi untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, Prasetyo menuturkan pemerintah tetap membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pelaku usaha agar target tersebut tercapai.

"Sesungguhnya dalam hal mengentaskan kemiskinan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, disitu teman-teman dunia usaha berperan penting, kemudian masyarakat berperan penting, edukasi berperan penting," ujar Prasetyo.

Prasetyo menekankan pentingnya masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dibandingkan mencari pekerjaan. Menurut dia, hal tersebut sangat sulit karena pola pikir atau mindset masyarakat Indonesia yakni, mencari pekerjaan.

"Mengubah mindset, cara berpikir bahwa kita itu ingin mencari lapangan pekerjaan ini harus mulai kita juga geser, terutama generasi generasi muda, adik-adik. Kita mendorong betul menciptakan potensi-potensi supaya sebanyak banyaknya," tutur Prasetyo.

"Kita ini adalah negara yang kalau diliat dari presentasi kita itu masih sangat rendah warga negara kita menjadi pengusaha membuka lapangan pekerjaan," sambungnya.

Prasetyo menjelaskan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Mulai dari, program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan hilirisasi.

"Kalau saudara-saudara mengikuti ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ini semua kan terintegrasi ya, dimulai dari kita satu misalnya menyusun data kependudukan kita ya, supaya kita bisa melakukan pemetaan dengan lebih detail," kata Prasetyo.