Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan sejumlah program sosial sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, program seperti makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, hingga pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi bagian penting dari belanja negara tahun depan.
Advertisement
"Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan," kata Sri Mulyani di Istana Negara ditulis Kamis (24/7/2025).
Menurut Sri Mulyani, program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai kebijakan ini krusial untuk membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang lebih kuat di masa depan.
Program sosial ini akan didukung alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, seiring upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja negara.
"Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya," ujarnya.
Nota Keuangan akan disampaikan Prabowo
Adapun Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2026.
Nota tersebut dijadwalkan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, Nota keuangan dan rencana undang-undang APBN 2026," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya sudah melaporkan pokok-pokok isi dan asumsi makro dalam RAPBN 2026 kepada Presiden. Tujuannya agar Presiden dapat memberikan arahan akhir terhadap prioritas kebijakan yang akan tertuang dalam dokumen anggaran tersebut.
APBN 2025 Diprediksi Defisit 2,78%
Menkeu mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 akan mencatatkan defisit sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara terkait perkembangan pembahasan APBN bersama DPR.
Menurut Menkeu, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.