Bangun Proyek Strategis, Kementerian PU Gandeng TNI

Kerja sama antara TNI dengan Kementerian PU merupakan kontribusi strategis yang tidak hanya mempercepat pembangunan, namun juga memperkuat rasa aman dan kesatuan bangsa.

oleh Maulandy Rizky Bayu KencanaDiterbitkan 22 Juli 2025, 08:20 WIB
Penandatanganan MoU) antara Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dengan Inspektur Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustofa. (Dok Kementerian PU)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur bernilai strategis.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dengan Inspektur Jenderal TNI, Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustofa.

Wamen Diana mengatakan, nota kesepahaman ini mencakup berbagai sektor strategis. Mulai dari pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, hingga penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan rawan bencana.

"Kerja sama antara Kementerian PU dengan TNI merupakan wujud nyata kolaborasi yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah strategis," kata Diana dalam keterangan tertulis, Selasa (22/7/2025).

Nota kesepahaman antara Kementerian PU dengan TNI mencakup sektor-sektor vital, salah satunya bidang konektivitas. Yang ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Aster Panglima TNI.

Salah satu contohnya, peran TNI dalam pembangunan akses jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

 

Infrastruktur Sebagai Wujud Keadilan

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan tantangan pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah daerah rawan konflik. Bahkan, salah satu pembangunan di Kalimantan Utara harus berakhir ditunda.

"Dalam visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, infrastruktur bukan semata urusan pembangunan ekonomi, tapi juga wujud keadilan dan upaya membangun ketahanan negara. Ini sebuah bukti bahwa negara tak pernah absen dari tugasnya melayani seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, tentang RPJMN, serta mendukung implementasi program strategis PU608.

Fokus pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada 2025-2029 adalah sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, menurunkan ICOR di bawah 6, mengentaskan kemiskinan menuju 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun.

 

Ikhtiar Percepat Keadilan Sosial

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan tantangan pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah daerah rawan konflik. Bahkan, salah satu pembangunan di Kalimantan Utara harus berakhir ditunda.

"Mari kita lanjutkan ikhtiar ini, bukan hanya sebagai kewajiban kelembagaan, tetapi sebagai panggilan nurani untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat persatuan bangsa, dan mempercepat keadilan sosial di seluruh penjuru negeri," beber Diana.

Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustofa menyampaikan, kerja sama antara TNI dengan Kementerian PU merupakan kontribusi strategis yang tidak hanya mempercepat pembangunan, namun juga memperkuat rasa aman dan kesatuan bangsa.

"Kita juga sampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bukti bahwa Negara hadir dalam pengabdian untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara serta kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Muhammad Saleh.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya