Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Hal itu menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait dugaan kecurangan produsen beras, khususnya perihal mutu dan takaran yang tidak sesuai.
"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," tutur Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).
Advertisement
Anang menyebut, Kejagung akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk para penegak hukum lainnya untuk menangani kisruh beras oplosan.
"Di mana dalam pelaksanaannya kita akan berkomunikasi, berkoordinasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Kementerian Pertanian, dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," kata Anang.
Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung dan polisi untuk mengusut tuntas pengusaha-pengusaha pengoplos beras. Dia memerintahkan agar para pengusahayang menipu masyarakat dengan menjual beras biasa menjadi premium ditindak tegas.
"Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya," ujar Prabowo saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo Jawa Tengah, Minggu 20 Juli 2025.
"Ini pelanggaran, ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu," sambungnya.
Kerugian Akibat Kasus Bebas Oplosan
Presiden Prabowo mengatakan, total kerugian yang dialami rakyat akibat kasus tersebut mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya. Dia menyebut tindakan para pengusaha pengoplos beras merupakan kejahatan ekonomi yang luar biasa dan menikam masyarakat.
"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Rp100 triliun tiap tahun berarti 5 tahun Rp1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa," tutur Prabowo.
Menurut dia, Rp1.000 triliun bisa dipergunakan untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun. Untuk itu, Prabowo berkomitmen menindak para pengusaha beras yang nakal tersebut tanpa pandang bulu.
"Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu," jelas Prabowo.