Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terkait penurunan tarif impor barang asal Indonesia ke AS, dari usulan sebelumnya sebesar 32 persen menjadi 19 persen.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia juga telah berkomitmen untuk membeli produk energi senilai USD 15 miliar, produk pertanian senilai USD 4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing terbaru.
Advertisement
Research Director di Prasasti Center for Policy, Studies Gundy Cahyadi, mengingatkan bahwa penting untuk melihat dinamika ini dalam konteks yang lebih luas.
"Tarif ala Trump lebih merupakan panggung politik ketimbang kebijakan jangka panjang yang serius. Pasar keuangan global sudah cukup terbiasa dengan gaya berpolitik teatrikal ini," ujarnya, Rabu (16/7/2025).
Sebagai ilustrasi, Gundy mencatat bahwa setelah Liberation Day di April 2025 lalu, volatilitas pasar global melonjak. Dengan indeks VIX menyentuh level tertingginya sejak pandemi. Namun pada Juli 2025, reaksi pasar cenderung mereda.
"Investor cenderung melihat ancaman tarif sebagai bagian dari pola lama: ancaman di depan layar, negosiasi di balik layar," ungkapnya.
Indonesia Tak Terlalu Bergantung pada Ekspor
Lebih lanjut, Gundy menyoroti bahwa perekonomian Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN.
"Ekspor ke AS hanya mencakup sekitar 10 persen dari total ekspor Indonesia. Dengan nilai ekspor tahun lalu sebesar USD 290 miliar. Skenario terburuk, jika akses pasar ke AS tertutup sepenuhnya, akan berdampak sekitar USD 29 miliar," bebernya.
"Angka ini signifikan, namun setara dengan hanya 2 persen dari total PDB Indonesia. Terasa, tapi tidak sampai mengguncang fondasi ekonomi," dia menegaskan.
Diminta Tetap Fokus Dorong Investasi
Menurut dia, fokus utama Indonesia saat ini seharusnya tetap pada upaya mendorong investasi. Seperti yang telah dilakukan Prabowo, yang telah menjajaki hubungan strategis dengan berbagai negara, termasuk bergabung dengan BRICS.
"Keputusan Presiden Prabowo untuk tetap hadir dalam KTT BRICS meski ada tekanan dari Presiden Trump menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten: memperluas kerja sama, memperkuat posisi, dan menjaga ketegasan," urainya.
"Jika Trump tampil dengan drama, maka Jakarta sedang menulis naskahnya sendiri," pungkas Gundy.