Liputan6.com, Garut - Petugas gabungan Operasi Patuh Lodaya 2025 mulai 14-27 Juli mendatang di Garut, Jawa Barat, bakal menyasar kendaraan berkelebihan muatan sesuai aturan atau Over Dimension Over Loading (ODOL), selain kendaraan lain yang melanggar aturan berlalu lintas.
“Kendaraan angkut hasil bumi dan tambang yang kelebihan muatan juga menjadi bagian dari sasaran penindakan,” ujar Kasatlantas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi, selepas Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2025, Polres Garut, Senin (14/7/2025).
Advertisement
Menurutnya, penggunaan kendaraan yang sesuai aturan seperti pembawa hasil bumi dan tambang berpotensi menimbulkan kecelakaan disamping merusak infrastruktur jalan.
“Kami mengimbau untuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan, agar tidak membawa barang bukan peruntukannya,” ujar dia mengingatkan.
Selama operasi patuh lodaya 2025 berlangsung, ia meminta para sopir tertib berlalu lintas dengan mematuhi seluruh aturan, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran penindakan petugas.
“Kalau mereka mematuhi aturan tidak over dimension justru tidak ada penindakan, kemarin kita ingatkan dan melakukan pendekatan untuk sosialisasi, kita ajak ngopi mereka,” kata dia.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan, untuk menghindari hadirnya kerusakan infrastruktur jalan akibat kelebihan muatan yang ditimbulkan kendaraan ODOL, ia tengah menyiapkan pengaturan jam operasional.
“Kami mengatur jadwal terutama akhir pekan saja, jadi setiap akhir pekan jam operasi dibatasi mulai 12.00 hingga 21.00 khusus yang keluar Garut sebab akhir pekan banyak yang keluar Garut,” ujar dia.
Menurutnya, pengaturan itu bukan tanpa alasan, tingginya kerusakan infrastruktur jalan yang ditimbulkan oleh kehadiran ODOL, tidak sebanding dengan efisiensi yang didengungkan para sopir ODOL.
“Ini juga menjadi masalah buat kita, satu sisi kehadiran ODOL untuk efisiensi, tapi sisi lain infrastruktur mudah rusak, sehingga harus ada kajian komprehensif,” kata dia.
Aang menambahkan, pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2025 diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menurunkan fatalitas kecelakaan lalu lintas.
“Lokasi yang memiliki potensi troble spot rawan kepadatan, dan rawan kejadian lalu lintas akan menjadi prioritas dalam operasi tersebut,” ujar dia mengingatkan.
Selain itu juga, pihaknya lebih mengedepankan penegakan hukum yang humanis, seperti melakukan peneguran terhadap pelanggar, termasuk penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. “Kami menghindari untuk tilang manual di tempat, tapi lebih ke teguran,” kata dia.