Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengapresiasi langkah sigap Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam merespons rekomendasi UNESCO terkait pengelolaan Geopark Kaldera Toba.
Dia juga mengusulkan agar Kemenpar menjadi leading sector pengelolaan geopark nasional, yang saat ini berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Advertisement
“Saya merasa perlu menyatakan, dan berharap Kementerian Pariwisata menjadi leading sector pengelolaan kawasan geopark,” ujar Bane, Kamis (10/7/2025).
Pernyataan itu disampaikan menyusul jaminan dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana bahwa Geopark Kaldera Toba berpeluang besar kembali meraih green card dari UNESCO. Sebelumnya, status geopark tersebut sempat diturunkan ke yellow card akibat beberapa rekomendasi UNESCO yang belum ditindaklanjuti.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Parlemen, Rabu, 9 Juli 2025, Menpar Widi menyatakan pihaknya telah menyelesaikan seluruh rekomendasi UNESCO. Ia menjelaskan bahwa pada 30 Juni 2025 telah dilakukan uji coba jalur yang akan dilalui tim asesor dari UNESCO sebagai bagian dari proses revalidasi.
“Semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pemprov, pengelola, dan kementerian/lembaga terkait. Kami yakin hasil asesmen akan merepresentasikan upaya Indonesia secara positif. Kami optimistis green card akan kami capai,” ungkap Widi.
Empat Rekomendasi Sudah Dijalankan
UNESCO sebelumnya memberikan empat rekomendasi penting sebagai syarat pemulihan status Geopark Kaldera Toba. Salah satunya adalah meningkatkan kegiatan edukasi yang berbasis riset, untuk memastikan kawasan geopark juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang aktif. Selain itu, UNESCO meminta agar badan pengelola geopark segera direvitalisasi dan dioptimalkan perannya agar lebih profesional dan efektif.
Rekomendasi lainnya mencakup kebutuhan pelatihan manajemen bagi pengelola, agar mampu memahami dan menjalankan prinsip-prinsip geopark global sesuai standar UNESCO. Tak kalah penting, UNESCO juga menekankan pentingnya peningkatan visibilitas kawasan geopark. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan elemen-elemen pendukung seperti gerbang kawasan, monumen, dan panel interpretasi yang menjelaskan nilai-nilai geologis dan kebudayaan kawasan tersebut.
Kemenpar Yakin Toba Kembali Dapat Green CardMenpar Widi menegaskan bahwa seluruh langkah perbaikan tersebut sudah dijalankan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, badan pengelola, dan kementerian teknis. Tim asesor UNESCO dari Portugal dan Korea Selatan dijadwalkan akan melakukan penilaian lapangan pada 21–25 Juli 2025.
Hasil revalidasi akan dibahas dalam Sidang UNESCO Global Geopark di Chile pada September 2025, dan keputusan final dijadwalkan diumumkan pada pertengahan 2026.
Geopark dan Edu-Wisata
Bane menilai, jika Kemenpar berhasil mengembalikan status Geopark Kaldera Toba menjadi green card, maka sudah selayaknya kementerian tersebut menjadi koordinator utama geopark nasional.
“Kemenpar memiliki kesesuaian fungsi dan lebih tepat untuk menjadi motor pengelolaan geopark, terutama karena pendekatannya bisa menyinergikan edu-wisata dan riset,” ucap Bane.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada geopark lain yang mengalami penurunan status, termasuk Geopark Belitung yang dalam waktu dekat akan dinilai oleh UNESCO.