Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri pertahanan (Menhan) Israel mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan militer Israel untuk menyiapkan rencana memindahkan seluruh warga Palestina di Gaza ke sebuah kamp di bagian selatan wilayah itu. Demikian menurut laporan media Israel.
Israel Katz mengatakan kepada para jurnalis pada Senin (7/7/2025) bahwa dia ingin mendirikan sebuah "kota kemanusiaan" di atas reruntuhan Rafah untuk menampung sekitar 600.000 warga Palestina pada tahap awal—dan pada akhirnya seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,1 juta jiwa.
Advertisement
Dia menambahkan bahwa tujuan rencana ini adalah membawa orang-orang ke dalam wilayah yang dimaksud setelah melalui proses penyaringan keamanan guna memastikan bahwa mereka bukan anggota Hamas dan mereka tidak akan diizinkan keluar.
Jika kondisinya memungkinkan, tambahnya, pembangunan akan dimulai selama gencatan senjata 60 hari yang sedang dinegosiasikan antara Israel dan Hamas.
Pengacara hak asasi manusia asal Israel Michael Sfard mengecam keras rencana ini dan menyebutnya sebagai 'rencana operasional untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan'.
"Ini semua tentang pemindahan penduduk ke ujung selatan Gaza sebagai persiapan untuk deportasi ke luar wilayah tersebut," kata Michael Sfard kepada surat kabar The Guardian.
PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa deportasi atau pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan secara tegas dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional dan setara dengan pembersihan etnis.
Khawatir Nakba Terulang
Kemudian pada Senin, dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara mengenai usulan Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat (AS) mengambil alih pascaperang di Gaza dan secara permanen merelokasi penduduknya ke tempat lain.
Netanyahu mengatakan, "Saya pikir Presiden Trump memiliki visi yang brilian. Namanya pilihan bebas. Jika orang-orang ingin tinggal, mereka bisa tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi."
"Kami bekerja sangat erat dengan AS untuk mencari negara-negara yang ingin mewujudkan apa yang selalu mereka katakan—bahwa mereka ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina."
Sementara itu, Trump menyatakan, "Kami telah mendapat kerja sama yang sangat baik dari... negara-negara di sekitarnya, kerja sama yang sangat baik dari masing-masing dari mereka. Jadi, sesuatu yang baik akan terjadi."
Pada Maret, negara-negara Arab mendukung sebuah rencana alternatif dari Mesir senilai USD 53 miliar untuk rekonstruksi Gaza yang memungkinkan warga Palestina yang tinggal di sana tetap menetap di tempat asal mereka.
Mereka juga menegaskan penolakan mutlak terhadap segala bentuk pemindahan rakyat Palestina, menyebut gagasan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis.
Otoritas Palestina dan Hamas juga menyetujui rencana Mesir, namun AS dan Israel menyatakan bahwa rencana itu gagal menangani kenyataan yang ada di Gaza.
Warga Palestina khawatir akan terjadinya pengulangan peristiwa Nakba—kata dalam bahasa Arab yang berarti "malapetaka"—ketika ratusan ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang yang menyusul pembentukan Negara Israel pada tahun 1948.
Banyak dari para pengungsi tersebut akhirnya tinggal di Gaza, di mana mereka dan keturunan mereka kini membentuk tiga perempat dari populasi. Menurut data PBB, sebanyak 900.000 pengungsi terdaftar lainnya tinggal di Tepi Barat yang diduduki, sementara 3,4 juta lainnya tinggal di Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Militer Israel melancarkan kampanye untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023, yang disebut Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang lainnya.
Otoritas kesehatan Gaza menggarisbawahi bahwa lebih dari 57.500 orang telah tewas di Gaza sejak hari yang smaa.
Sebagian besar penduduk Gaza telah mengalami pengungsian berulang kali. Lebih dari 90 persen rumah diperkirakan rusak atau hancur; sistem layanan kesehatan, air, sanitasi, dan kebersihan telah lumpuh; dan terjadi kelangkaan makanan, bahan bakar, obat-obatan, serta tempat tinggal.