Liputan6.com, Bangkok - Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025) memutuskan untuk menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya sementara proses hukum atas dugaan pelanggaran etika yang dapat berujung pada pemecatannya masih berlangsung.
Mahkamah menerima pengajuan perkara dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn berlaku tidak jujur dan melanggar standar etika sesuai konstitusi, terkait bocornya percakapan telepon yang sensitif secara politik dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen.
Advertisement
"Mahkamah telah mempertimbangkan pengajuan tersebut ... dan dengan suara bulat menerima kasus ini untuk ditindaklanjuti," demikian pernyataan resmi mahkamah seperti dilansir CNA.
Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit akan mengambil alih tugas sebagai pelaksana tugas perdana menteri selama Mahkamah Konstitusi memproses perkara terhadap Paetongtarn. Paetongtarn memiliki waktu 15 hari untuk memberikan tanggapan dan dia tetap akan berada di dalam kabinet sebagai menteri kebudayaan yang baru usai perombakan kabinet.
"Pemerintahan tetap berjalan, tidak ada masalah," kata Menteri Pariwisata sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai Sorawong Thienthong kepada Reuters. "Suriya akan menjadi pelaksana tugas perdana menteri."
Paetongtarn menyatakan pada Selasa bahwa dirinya menerima keputusan pengadilan untuk menangguhkannya.
"Niat saya sejak awal adalah melakukan yang terbaik bagi negara saya," ujarnya. "Saya ingin meminta maaf kepada rakyat Thailand yang merasa frustrasi atas situasi ini."
Kepada para wartawan dia menyatakan, "Saya akan terus bekerja untuk negara sebagai warga negara Thailand. Niat saya yang sesungguhnya dalam percakapan yang bocor itu—niat saya 100 persen tulus—adalah untuk bekerja demi negara, menjaga kedaulatan kita, dan menyelamatkan nyawa seluruh prajurit kita."
Dalam percakapan telepon pada 15 Juni yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja, Paetongtarn disebut-sebut menunjukkan sikap tunduk secara politis kepada Hun Sen dan menyampaikan kritik terhadap seorang komandan militer Thailand.
Tindakan tersebut dipandang telah melewati batas sensitif di negara yang militer masih memegang pengaruh besar. Paetongtarn telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa pernyataannya merupakan bagian dari strategi negosiasi.