Liputan6.com, Serang - Pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. Sedianya, kebijakan tersebut akan berakhir akhir Juni 2025 ini. Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 286 tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dimulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.
"Kami Pemprov Banten memutuskan memperpanjang masa pembebasan untuk pokok dan sanksi PKB dibawah tahun 2025. Dan, cukup melakukan pembayaran untuk tahun 2025 saja," ujar Gubernur Banten, Andra Soni, dalam keterangan resminya, Jumat, (27/06/2025).
Advertisement
Terkait panjangnya antrean dan lamanya pelayanan, Andra Soni meminta Kepala Samsat untuk berkreasi dan berinovasi, untuk mengurangi penumpukan wajib pajak serta mempercepat pelayanan. Ketua Gerindra Banten itu juga meminta Jasaraharja, Polda Banten dan Polda Metro Jaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kemudian wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran dan tidak tidak menunggu hingga batas akhir atau di 31 Oktober 2025. "Jangan menunggu nanti waktunya habis kembali, walaupun tadi saya mendengar banyak yang disampaikan masyarakat bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang. Ada yang bekerja sebagai pengemudi ojek dan sebagainya," tuturnya.
Gubernur Banten, Andra Soni, memperpanjang penghapusan denda dan sanksi pajak kendaraan yang menunggak, setelah mendapat masukan dari masyarakat, serta evaluasi pemprov. "Saya mendapatkan saran, masukan dan juga permohonan dari masyarakat, terkait dengan perpanjangan masa untuk pembebasan pokok dan sanksi PKB," jelasnya.