7 Respons Sejumlah Pihak di Dunia Setelah AS Gempur Fasilitas Nuklir Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa pihaknya sukses menyelesaikan misi serangan ke lokasi nuklir Iran pada Minggu 22 Juni 2025.

"Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap tiga lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan," tulis Trump dalam akun media sosialnya.

"Seluruh pesawat telah meninggalkan wilayah udara Iran dan kembali dengan selamat. Muatan bom terbesar dijatuhkan di Fordo."

Dalam unggahan berikutnya, Trump menyebut momen ini sebagai "bersejarah" bagi Amerika Serikat, Israel, dan dunia. Ia menambahkan bahwa Iran kini harus memilih untuk mengakhiri perang.

Langkah ini menuai kekhawatiran akan perluasan konflik di kawasan. Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa keterlibatan langsung AS akan dibalas dengan keras.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bahkan menyebut bahwa serangan terhadap negaranya akan menimbulkan "kerusakan yang tak terperbaiki" bagi AS. Namun di sisi lain, pernyataan Trump diragukan oleh pengamat yang justru mengatakan bahwa program nuklir tersebut tidak hancur.

Para ahli independen menyatakan bahwa program nuklir Iran belum benar-benar lumpuh. Sebagian besar dari upaya pengayaan yang dijalankan Iran selama bertahun-tahun diyakini masih bisa dilanjutkan — dan mungkin telah diselamatkan dari serangan.

"Jika serangan ini berakhir di sini, maka upaya penghancurannya bisa dikatakan tidak lengkap," ujar Jeffrey Lewis, profesor dari Middlebury Institute of International Studies di Monterey yang telah lama memantau program nuklir Iran, dikutip dari laman NPR.com.

Lewis menekankan bahwa persediaan uranium yang telah diperkaya—komponen vital dalam pembuatan senjata nuklir—kemungkinan besar tidak terkena dampak langsung.

Hal senada disampaikan oleh David Albright, Presiden Institute for Science and International Security, yang juga telah lama mengikuti jejak program nuklir Iran.

"Saya pikir kita harus mengasumsikan bahwa sebagian besar stok uranium itu masih aman," katanya.

Baik Lewis maupun Albright mengatakan bahwa serangan AS itu sendiri mungkin efektif, meskipun sulit untuk memastikannya. Citra satelit menunjukkan enam lubang dalam di tanah di sekitar Fordo, dan puing-puing abu di sebagian besar lokasi.

Albright yakin bahwa penghancur bunker digunakan untuk mencoba menyerang sistem ventilasi fasilitas pengayaan, beserta aula utama tempat sentrifus pengayaan uranium disimpan.

"Saya pikir tujuan serangan itu adalah untuk menghancurkan sentrifus dan infrastruktur dan mereka merasa telah berhasil melakukannya," kata Albright.

Namun sebagai bukti bahwa serangan itu mungkin tidak mengenai stok uranium, baik Albright maupun Lewis menunjuk pada citra satelit komersial dari beberapa hari sebelum serangan.

Citra tersebut menunjukkan truk-truk di dua lokasi utama — Isfahan dan Fordo. Truk-truk itu tampaknya menutup terowongan yang berfungsi sebagai pintu masuk ke fasilitas bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan uranium, mungkin untuk mengantisipasi serangan Amerika.

Kedua pakar tersebut yakin Iran juga dapat memindahkan uranium mereka yang diperkaya dari lokasi tersebut menjelang serangan AS.

"Ada truk yang terlihat dalam gambar yang tampaknya mengangkut barang," kata Albright.

"Orang akan berasumsi bahwa semua stok uranium yang diperkaya telah diangkut."

Gelombang kritik datang terutama dari Partai Demokrat. Senator Tim Kaine dari Virginia menyuarakan penentangan paling vokal, menyatakan bahwa Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa hanya Kongres yang dapat menyatakan perang.

Dalam wawancaranya di program Face the Nation di CBS, Kaine menekankan pentingnya persetujuan legislatif sebelum tindakan militer dilakukan terhadap negara mana pun, termasuk Iran, dikutip dari laman washingtontimes, Senin (23/6/2025).

Ia bahkan mengajukan resolusi kewenangan perang yang mewajibkan debat dan pemungutan suara di Kongres sebelum aksi militer dapat dilanjutkan. Pemungutan suara terhadap resolusi tersebut dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini di Senat.

Sementara itu, Wakil Presiden J.D. Vance membela Presiden Donald Trump, menegaskan bahwa tindakan tersebut sah secara konstitusional. Menurutnya, presiden memiliki kewenangan untuk bertindak cepat dalam mencegah penyebaran senjata pemusnah massal.

Ketua DPR Mike Johnson juga menyatakan dukungannya. Ia menilai keputusan Presiden Trump sebagai langkah berani dan tepat, mengingat bahaya yang ditimbulkan terlalu besar untuk menunggu proses Kongres yang memakan waktu.

Namun, serangan ini juga membangkitkan kembali perdebatan lama seputar War Powers Resolution 1973, yang mengizinkan presiden untuk mengerahkan pasukan selama 60 hari, tetapi mewajibkan persetujuan Kongres untuk komitmen jangka panjang.

Sejarah mencatat sejumlah presiden — dari Reagan di Grenada, Bush di Panama, Clinton di Yugoslavia, hingga Obama di Libya — telah meluncurkan operasi militer tanpa restu Kongres. Namun kali ini, skala dan potensi dampak perang membuat polemik semakin dalam.

Pemerintahan Trump hanya memberi pengarahan awal kepada anggota Komite Intelijen dari Partai Republik, seperti Rep. Rick Crawford dan Senator Tom Cotton. Jim Himes dan Mark Warner dari Partai Demokrat tidak menerima briefing serupa, yang memicu tuduhan politisasi informasi keamanan nasional dan memperuncing ketegangan partisan.

Dari lintas partai, Rep. Thomas Massie (Republik) dan Ro Khanna (Demokrat) mengajukan rancangan undang-undang yang melarang tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Sementara itu, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez dan Sean Casten melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa tindakan Presiden Trump merupakan pelanggaran konstitusi yang dapat dimakzulkan. Ocasio-Cortez menyebut serangan itu “pelanggaran berat” yang berpotensi menyeret AS dalam konflik jangka panjang.

Di tengah sorotan tajam terhadap keputusan presiden, Menteri Luar Negeri Marco Rubio berusaha memperkuat pembenaran. Ia menyebut bahwa Iran telah memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir, termasuk uranium yang sangat diperkaya dan sistem pengantarnya.

Namun, pernyataan Rubio itu dibantah oleh sebagian pengamat dan kritikus yang mengacu pada klaim Israel sebelumnya bahwa kampanye pengeboman mereka telah menunda program nuklir Iran selama dua hingga tiga tahun—membuat serangan AS tampak berlebihan dan terburu-buru.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio pada Minggu (22/6/2025) menyerukan kepada China agar mendorong Iran untuk tidak menutup Selat Hormuz, setelah AS melancarkan serangan terhadap tiga situs nuklir Iran.

Pernyataan Rubio tersebut disampaikan dalam acara "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" di Fox News, setelah stasiun televisi Iran, Press TV, melaporkan bahwa parlemen Iran telah menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz — jalur yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.

"Saya mendorong pemerintah China untuk menelepon mereka soal itu karena mereka sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk pasokan minyak mereka," kata Rubio, yang juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional seperti dilansir CNA.

"Jika mereka (Iran) melakukan itu, itu akan menjadi kesalahan besar lainnya. Itu sama saja dengan bunuh diri ekonomi bagi mereka jika mereka melakukannya. Dan kami punya opsi untuk menangani hal itu, namun negara-negara lain juga seharusnya memperhatikannya. Itu akan lebih merugikan perekonomian negara-negara lain dibandingkan kita."

Rubio menyatakan bahwa langkah untuk menutup Selat Hormuz akan menjadi eskalasi besar yang akan memicu respons dari AS dan negara-negara lain.

Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan responsnya.

Pejabat AS mengatakan mereka telah "menghancurkan" situs-situs nuklir utama Iran menggunakan 14 bom penghancur bunker, lebih dari dua lusin rudal Tomahawk, dan lebih dari 125 pesawat militer. Serangan ini menandai peningkatan dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Iran telah bersumpah untuk membela diri. Rubio pada Minggu memperingatkan agar Iran tidak melakukan serangan balasan, dengan mengatakan bahwa tindakan semacam itu akan menjadi kesalahan terbesar yang pernah mereka buat.

Dia menambahkan bahwa AS tetap terbuka untuk berdialog dengan Iran.

Juru bicara militer Yaman Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Sabtu (21/6/2025) memperingatkan, jika Amerika Serikat (AS) ikut serta dalam agresi Israel terhadap Iran maka pihaknya akan menargetkan kapal milik AS di Laut Merah.

"Jika AS ikut ambil bagian dalam serangan dan agresi Israel terhadap Iran, kami akan menargetkan kapal-kapal dan kapal perangnya di Laut Merah," ulang Yahya Saree pada Sabtu seperti dilansir Mehr News.

Dia menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman tengah memantau semua pergerakan di kawasan, termasuk pergerakan pihak-pihak yang berperang melawan Yaman.

Yahya Saree menyatakan bahwa Yaman dan pasukannya akan mendukung setiap negara Arab atau Islam yang menjadi target agresi zionis, memilih untuk membela diri dari serangan tersebut, atau memberikan dukungan kepada perlawanan Palestina.

"Musuh Israel yang melancarkan serangan agresif terhadap Iran adalah musuh yang sama yang menyerang rakyat Lebanon, Suriah, dan Yaman, serta menjalankan perang genosida terhadap rakyat Palestina," tegasnya.

Dia menambahkan, "Musuh Israel yang melancarkan serangan agresif terhadap Iran adalah musuh yang sama yang juga menyerang rakyat Lebanon, Suriah, dan Yaman, serta melakukan perang genosida terhadap rakyat Palestina."

Perwakilan Tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) atas serangannya terhadap fasilitas nuklir Iran. Hal ini disampaikan oleh Utusan Tetap China untuk PBB Fu Cong dalam sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Minggu, 22 Juni 2025.

“Kemarin (Sabtu), Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Tiongkok mengecam keras serangan AS terhadap Iran serta pemboman fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA),” kata Fu Cong dalam keterangannya, dikutip Senin (23/6/2025).

Ia menegaskan tindakan AS terhadap Iran itu secara serius juga telah melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB serta hukum internasional yang berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran.

Menurutnya, tindakan AS tersebut juga telah memperburuk ketegangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah. “Dan memberikan pukulan berat terhadap rezim non-proliferasi nuklir internasional,” ujar Fu Cong.

Fu menyerukan agar masyarakat internasional menjunjung keadilan dan mengambil langkah konkret untuk meredakan situasi serta mengembalikan perdamaian dan stabilitas. Dia juga menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata dan penghentian semua perseteruan.

“Dalam konteks meningkatnya ketegangan secara tiba-tiba di Timur Tengah, China sangat prihatin terhadap risiko situasi yang bisa lepas kendali. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama Israel, harus segera melakukan gencatan senjata guna mencegah eskalasi yang semakin meluas dan secara tegas menghindari meluasnya dampak perang,” jelas Fu.

Fu menyampaikan, semua pihak terkait harus mematuhi hukum internasional, menahan diri dari dorongan untuk menggunakan kekerasan, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperburuk konflik atau memperbesar api permusuhan.

Fu menegaskan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan bisa dicapai melalui jalur kekerasan. Dia menekankan, dialog dan negosiasi sebagai jalan keluar yang paling mendasar.

“Saat ini, upaya diplomatik untuk menyelesaikan isu nuklir Iran belum sepenuhnya habis, dan masih ada harapan untuk solusi damai,” ucap Fu.

Lebih lanjut, dia juga mendorong agar semua pihak tetap berkomitmen pada penyelesaian politik isu nuklir Iran. Fu menyebut, harus ada upaya mengembalikan persoalan isu nuklir Iran ke jalur penyelesaian politik melalui dialog dan negosiasi, sehingga berujung pada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun menyambut positif langkah Trump. Dalam pesan videonya, Netanyahu menyebut serangan itu sebagai "keputusan berani" yang akan "mengubah sejarah." Ia memuji kekuatan AS yang menurutnya berhasil melakukan apa yang negara lain tak sanggup lakukan.

"Selamat, Presiden Trump. Keputusan berani Anda untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan kekuatan Amerika Serikat yang luar biasa dan benar akan mengubah sejarah," ucap dia.

Sejarah akan mencatat bahwa Presiden Trump bertindak untuk menolak rezim paling berbahaya di dunia mendapatkan senjata paling berbahaya di dunia," jelas Netanyahu.

Pentagon menyebut, enam bom penghancur bunker dijatuhkan ke fasilitas Fordo, sementara 30 rudal Tomahawk ditembakkan dari kapal selam AS ke situs nuklir di Natanz dan Isfahan.

Keputusan Trump untuk menyerang Iran datang setelah lebih dari seminggu serangan udara Israel terhadap sistem pertahanan dan rudal Iran. Namun, para pejabat AS dan Israel menilai hanya pesawat pembom siluman Amerika yang mampu menghancurkan situs-situs pengayaan uranium yang berada jauh di bawah permukaan tanah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi eskalasi konflik di Timur Tengah menyusul adanya serangan terbuka Amerika Serikat terhadap tiga situs nuklir utama Iran.

Serangan Amerika Serikat terhadap tiga situs nuklir utama Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan dilakukan pada Minggu, 22 Juni 2025.

"Saya menekankan bahwa Indonesia harus memainkan peran aktif dalam mendorong resolusi damai melalui diplomasi multilateral, baik di PBB, OKI, maupun ASEAN. Prinsip utama kita adalah menegakkan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk agresi militer yang mengancam stabilitas kawasan," kata Dave, saat dikonfirmasi, Minggu 22 Juni 2025.

"Seluruh pihak harus didorong untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan," sambungnya.

Namun, Dave juga menekankan, prioritas utama yakni perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik.

"Perlindungan terhadap WNI di wilayah konflik juga harus menjadi prioritas Pemerintah, termasuk kesiapan evakuasi dalam skenario darurat," ujarnya.

Dia meyakini, pemerintah akan mengambil langkah strategis terhadap situasi saat ini.

"Saya percaya Pemerintah saat ini memantau situasi dengan cermat dan akan mengambil langkah strategis—termasuk pernyataan resmi penghentian kekerasan serta penguatan koordinasi dengan negara-negara nonblok untuk menekan eskalasi lebih lanjut," tutur Dave.

"Dunia tidak memerlukan konflik baru, apalagi perang global. Indonesia harus tampil sebagai kekuatan moral dan penyeimbang dalam dinamika internasional yang semakin kompleks," imbuh Dave.

Senada, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras tindakan militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran.

Serangan yang dilakukan AS melalui operasi gabungan udara dan laut ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan antara Iran dan Uni Eropa di Swiss.

"Tindakan sepihak Amerika Serikat tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional," kata Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam keterangan resmi, Minggu 22 Juni 2025.

Serangan militer Amerika Serikat ke Iran dilancarkan pada Minggu dini hari, 22 Juni 2025, bertepatan dengan pukul 03.00 waktu setempat. Waktu tersebut sama dengan serangan militer yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Iran.

Kesamaan waktu ini semakin memperkuat kekhawatiran akan terjadinya konflik berskala regional dan potensi pecahnya perang terbuka di Timur Tengah.

Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militernya menggunakan enam bom penghancur bunker GBU-57 secara khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah Fordow milik Iran.

Dalam operasi tersebut, Amerika Serikat juga menyerang Iran dengan kapal selam militer. Setidaknya 30 rudal Tomahawk dijatuhkan ke berbagai target di Iran.

Lebih dari sekadar serangan fisik, insiden ini merupakan tamparan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme dan penyelesaian damai melalui diplomasi.

Terlebih, serangan dilancarkan bersamaan dengan pertemuan diplomatik antara delegasi Iran dan Uni Eropa di Swiss, yang menandakan penolakan terang-terangan terhadap ruang dialog.

Serangan ini menjadi pengingat penting bahwa parlemen di seluruh dunia memiliki peran strategis dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

"Kekuatan militer tidak boleh menjadi alat utama dalam menyelesaikan sengketa internasional. Justru parlemen dan diplomasi parlementer harus menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan antarnegara dan mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan," ujar Mardani.