Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kawasan Pulau Piaynemo di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak terdampak oleh aktivitas pertambangan seperti yang ramai diberitakan di media sosial. Klarifikasi ini disampaikan Bahlil usai melakukan kunjungan langsung ke lokasi bersama tim lintas kementerian.
"Saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa gambar dari Pulau Piaynemo ini. Nah, ini adalah hasil gambar terakhir dari Pulau Piaynemo," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).
Advertisement
Bahlil menegaskan Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai ikon geopark dan destinasi unggulan Raja Ampat, dipastikan tidak berada di area yang terkena dampak aktivitas pertambangan.
Bahkan Menteri ESDM menyebut, dari lima perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, hanya satu yang masih aktif beroperasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah, yakni PT Gag Nikel. Lokasi operasional perusahaan ini berada di Pulau Gag, bukan Piaynemo.
"Ini adalah Pulau GAG Jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya dan lautnya sudah tercemar, mohon maaf, bisa dilihat sendiri. Dan dari total 13.000 hektare, ini GAG ini, itu yang dibuka itu 260 hektare," jelasnya.
Bahlil menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital, terutama terkait isu lingkungan yang sensitif.
"Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa se tanah air, dalam mengikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua ingin untuk Indonesia baik," tegasnya.
Gelar Ratas
Bahlil juga mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah dirinya melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto usai kunjungan lapangan ke Raja Ampat.
Rapat terbatas (ratas) kemudian digelar bersama sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi Kementerian LHK juga menunjukkan adanya pelanggaran lingkungan oleh keempat perusahaan tambang tersebut.
"Pada hari kemarin, kami ratas. Dimana ratas itu dengan berbagai, saya dalam berbagai sempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprensif. Saya ingin ada objektivitas," ujarnya.
Pencabutan IUP
Dengan mempertimbangkan keseluruhan masukan dan hasil evaluasi, Presiden memutuskan untuk mencabut empat IUP yang berada di luar Pulau Gag. Menteri Bahlil menegaskan bahwa langkah teknis pencabutan langsung dilakukan dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait.
"Dari LH juga, dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi empat perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan," ujarnya.
"Jadi, mulai dari hitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut empat IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang seharus dijelaskan sebagai tindak lanjut," tambahnya.