Daftar Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi Pimpin Jawa Barat

Salah satu gebrakan awal Dedi Mulyadi adalah pembongkaran tempat rekreasi Hibisc di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Tempat rekreasi itu dikelola oleh PT Jaswita, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

Dedi mengaku menemukan adanya ketidaksesuaian antara izin yang diajukan dan luas lahan yang digunakan.

PT Jaswita awalnya mengajukan izin untuk pembangunan area rekreasi seluas 4.800 meter persegi pemanfaatan lahan. Namun, perusahaan tersebut malah mengembangkan hingga 15.000 meter persegi.

Selain itu Dedi juga melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sepak Gabus, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Bersama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang langkah ini disebut sebagai bagian dari program normalisasi kali guna mengatasi banjir.

"Diperkirakan ada sekitar seratus bangunan yang kita tertibkan agar proses normalisasi berjalan lancar," ujar Bupati Ade dikutip dari Diskominfo Jawa Barat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedi Supriadi menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi sepenuhnya mendukung langkah Gubernur Jawa Barat dalam menata lingkungan sebagai bentuk mitigasi bencana banjir.

Selain penertiban bangunan, langkah lanjutan yang akan dilakukan adalah normalisasi dan pelebaran kali serta sungai di Kabupaten Bekasi guna meningkatkan kapasitas daya tampung air.

Dalam upaya penertiban tersebut, Dedi Mulyadi menemukan terdapat sejumlah sungai di Jawa Barat yang memiliki dokumen berupa surat hak milik (SHM) seperti di Sungai Bekasi hingga Sungai Cikeas.

Adanya surat kepemilikan terhadap daerah sungai tersebut disebut menghambat upaya normalisasi sungai.

"Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran 500 miliar sebenarnya enggak mesti karena proyeknya sudah ada tapi tidak berjalan," kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71 pada Selasa 11 Maret 2025.

"Dikarenakan daerah aliran sungainya sepanjang Sungai Bekasi dan sungai Cikeas serta Sungai Cileungsi tanahnya sudah bersertifikat untuk itu harus dituntaskan," sambungnya.

Dedi juga menyebut surat hak milik tersebut juga dimiliki oleh sejumlah perorangan dan perusahaan di Kali Bekasi daerah Babelan.

Meski begitu, Demul meminta dinas dan instansi terkait untuk terus melanjutkan normalisasi sungai tanpa memikirkan para pihak pemilik SHM sungai tersebut.

Sementara itu, dalam video unggahan Youtube Dedi Mulyadi menunjukkan sisi lain dari dampak kebijakan ini. Seorang siswi SMA Aura Cinta mengaku kehilangan tempat tinggal setelah digusur akibat penertiban tersebut.

Menurut Dedi, rumah tersebut berdiri di atas aset milik pemerintah, sehingga penggusuran dilakukan tanpa musyawarah panjang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, yang dimulai pada 2 Mei 2025. Dia mengungkapkan, rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dilajalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Minggu 27 April 2025.

Nantinya, Politikus Gerindra itu menjelaskan, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

Menurut Dedi, mereka yang menjalankan program ini dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Selain fokus pada siswa, Dedi turut memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang menurutnya harus dilakukan secara transparan dan profesional.

"Kedepan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," kata dia.

Namun rupanya, belakangan pendidikan karakter di barak militer tak hanya menyasar anak-anak nakal. Dedi Mulyadi mengatakan upaya pembenahan karakter juga akan dilakukan pada orang-orang dewasa yang dianggap "nakal".

Dedi mengungkap, pembinaan terhadap orang-orang dewasa ini rencananya akan dimulai setelah program pendidikan karakter untuk anak selesai.

"Setelah program pendidikan bela negara, pendidikan kedispilinan untuk anak-anak Jawa Barat selesai. Nah bulan apa? Ya mudah-mudahan bulan Juni kita sudah mulai berjalan," kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu 10 Mei 2025.

Adapun kriteria orang dewasa yang akan dimasukkan ke barak militer, Dedi mengungkap adalah mereka yang sering mabuk-mabukan hingga membuat onar di lingkungannya.

"Jadi pemuda-pemuda dewasa nakal, yang preman, yang mau jadi preman, yang tukang mabok, tukang bikin onar, mengganggu pasar, mengganggu perempatan, mengganggu investasi, nanti kami akan arahkan untuk mengikuti pendidikan bela negara di barak militer," ucap Dedi.

Mereka yang memenuhi unsur pidana, kata Dedi, akan tetap menjalani proses sesuai hukum yang berlaku. Sementara pembinaan di barak militer hanya menyasar orang-orang dewasa yang tak menenuhi unsur pidana.

"Yang berperilaku pidana maka proses hukum akan berjalan, kemudian juga ada upaya yang bisa dilakukan yaitu pembinaan terhadap mereka yang tidak memenuhi unsur pidana tapi bikin resah yaitu dibawa ke barak militer," tutur dia.

Selain mabuk-mabukan dan berperilaku onar, Dedi sebelumnya sempat mengungkap kriteria lainnya untuk orang dewasa yang akan diikutsertakan dalam pendidikan karakter tersebut.

Dedi menyebut sejumlah kategori ‘kenakalan’ orang dewasa yang dia nilai layak dibina seperti menelantarkan anak istri hingga yang aktif terlibat geng di jalanan.

"Orang dewasa yang mabuk tiap hari, meninggalkan istrinya," kata Dedi. "Orang yang gak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anaknya," katanya lagi.

Ia mengklaim, kebijakan itu nantinnya tidak akan tumpang tindih dengan hukum pidana karena beberapa perilaku yang ia sebut tidak tergolong pada tindak pidana.

"Tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal harus dipidana, maka saya memilih nanti ketika ada orang yang bikin rusuh di sebuah daerah kemudian kerjanya mabuk-mabuk aja atau bergeng-geng di jalanan nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III (Siliwangi) untuk dididik di dodik ini," imbuhnya.

Dedi Mulyadi juga sempat mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama dalam pemberian bantuan sosial (bansos). Ia menekankan bahwa laki-laki pun harus berperan dalam pengendalian kelahiran, salah satunya melalui vasektomi.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki? Karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin 28 April 2025.

Ia menyebut keluarga miskin seharusnya tidak terus-terusan dibantu tanpa ada upaya pengendalian kelahiran. Menurutnya, bantuan seperti beasiswa, sambungan listrik, hingga bantuan rumah tidak layak huni akan disalurkan dengan syarat partisipasi aktif dalam program KB.

Kebijakan ini menuai penolakan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang menyatakan bahwa vasektomi termasuk haram dalam pandangan Islam karena bersifat tindakan pemandulan permanen.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei, dalam berita sebelumnya.

Dedi Mulyadi pun membantah membuat kebijakan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi.

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu," kata Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025 dilansir Antara.

Dedi menyatakan, syarat keluarga berencana (KB) merupakan sebuah anjuran, terlebih kepada calon penerima bansos yang telah memiliki banyak anak. Meski begitu ia tidak menampik bahwa KB utamanya dianjurkan kepada laki-laki.

"Bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja, kan, ada yang lain, ada pengaman," kata Dedi.

Pemprov Jawa Barat mengeluarkan larangan pelaksanaan acara wisuda dan perpisahan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE.

Dedi menegaskan, kegiatan semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau. Ia bahkan sempat terlibat perdebatan dengan seorang siswi yang mengkritik larangan perpisahan di unggahan akun Youtube pribadinya.

"Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan indah itu saat proses belajar tiga tahun," ujarnya dalam akun YouTube pribadinya.

Tak hanya wisuda, Dedi juga melarang kegiatan study tour yang membebani ekonomi keluarga siswa. Kebijakan ini tertuang dalam SE Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.

Dedi bahkan mencopot seorang kepala sekolah SMK di Depok karena melanggar kebijakan ini. Ia menegaskan, pelarangan hanya berlaku untuk kegiatan yang berbiaya mahal, bukan semua bentuk study tour.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Dedi menyebut adanya temuan penyelewengan dan penggunaan dana yang tidak transparan.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya di Bandung, Rabu 23 April 2025.

Dedi mengatakan bahwa kedepannya bantuan akan diberikan berdasarkan program yang terukur, bukan kedekatan politik. Ia tetap berkomitmen membantu pembangunan madrasah jika data dan kebutuhannya jelas.

Dedi Mulyadi juga langsung membentuk Satgas Anti-Premanisme. Pembentuk itu pun, menimbulkan polemik dan kritikan. Salah satu yang mengkritik pembentukan Satgas Anti Premanisme yakni dari Ormas Grib Jaya, yang diketuai Hercules Rosario de Marshall.

Melalui kuasa hukumnya, Razman Nasution, ormas Grib Jaya mengultimatum Dedi Mulyadi. Ultimatum berisi agar Dedi tidak mengganggu kegiatan ormas yang dapat berpotensi menjadi konflik. Menanggapi ancaman itu, Dedi tak gentar. apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga investasi.

"Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera," kata Dedi.

Dedi mengatakan, ia siap dengan konsekuensi apapun, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Jawa Barat dan para investor. Bahkan Dedi mengaku tidak takut pada ancaman apapun itu.

"Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun," jelas Dedi.

Dedi Mulyadi juga sempat disebut sebagai Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud. Adapun julukan tersebut disampaikan ketika momen rapat dengar sejumlah Gubernur di Komisi II.

Sebagai informasi, Rudy Mas’ud menyampaikan sebutan tersebut ketika menyapa seluruh tamu yang hadir di ruang rapat. Kemudian pihaknya juga mengatakannya dengan nada sambil bercanda.

"Yang saya hormati Bu Wamendagri (Ribka Haluk), terima kasih banyak ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih kang Dedi. Dan, seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via zoom," ucapnya di Ruang Rapat Komisi II DPR pada Selasa 29 April 2025.

Adapun setelah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyampaikan pemaparannya dalam rapat. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi kemudian membalas ucapan Rudy ketika gilirannya menyampaikan pemaparan.

Melalui kesempatan tersebut Dedi menyampaikan aktivitasnya dijadikan konten dan menekankan hal tersebut berdampak positif terutama dalam menurunkan anggaran untuk belanja iklan.

"Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulilah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan," ujarnya diikuti dengan senyuman pada akhir pemaparan.

Dedi Mulyadi juga menuturkan bahwa dengan adanya konten yang dia miliki Pemprov Jabar bisa menurunkan anggaran belanja rutin iklan dari sebelumnya mengeluarkan uang Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar.

"Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3 miliar tapi viral terus," kata Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerbitkan surat edaran jam malam bagi pelajar. Mereka tak boleh keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB. Meski, kebijakan juga mengatur sejumlah pengecualian.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turut memperlihatkan surat edaran bernomor: 51/PA.03/Disdik itu secara terbuka di media sosialnya.

Surat edaran ditulis pada 23 Mei 2025 ditujukan kepada seluruh wali kota dan bupati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Jabar.

Kebijakan jam malam diharapkan bisa mewujudkan generasi Panca Waluya Jawa Barat. Surat edaran diklaim disusun atas dasar memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentan perlindungan anak untuk membentuk generasi berkarakter panca waluya yang cageur, pinter, bageur, tur singer.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jam malam diaku dalam rangka membentuk generasi berkarakter Panca Waluya di Jawa Barat yaitu generasi yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter tur Singer.

"Penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 21.00 WIB s.d. 04.00 WIB," katanya.

Sementara terdapat sejumlah poin pengecualian atas jam malam tersebut yakni sebagai berikut:

a. peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi;

b. peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali;

c. peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali;

d. kondisi keadaan darurat atau bencana; dan

e. kondisi lainnya sepengetahuan orang tua/wali.

"Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus," dikutip dari surat edaran.

Dedi Mulyadi, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana menghapus PR sekolah yang biasa diberikan guru kepada siswa.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi anak-anak sekolah," katanya dalam pernyataan di media sosial, Rabu (4/6/2025).

Dedi mengatakan, semua proses pembelajaran sekolah harus dikerjakan di sekolah, tidak menjadi beban saat anak berada di rumah.

"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah tidak dibawa menjadi beban di rumah," katanya lagi.

Harapannya, anak-anak bisa lebih fokus melakukan kegiatan lain ketika di rumah, seperti membantu orang tua atau melakukan kegiatan lainnya yang bermanfaat.

"Di rumah itu anak-anak rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya, kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat," ucap Dedi.

Anak di masing-masing keluarga tetap bisa belajar sepulang sekolah, bukan lewat beban PR melainkan dengan mengikuti kegiatan belajar tambahan seperti les.

"Bisa mengikuti les musik, kelas bahasa Inggris, les matematika atau les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat," ucap Dedi.

Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana menggulirkan kebijakan baru bagi seluruh siswa di wilayahnya agar masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.

Hal itu seiring keinginannya agar jadwal masuk sekolah di provinsi tersebut hanya sampai Jumat. Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, perubahan jadwal sekolah ini bertujuan menciptakan kebiasaan hidup disiplin.

Dia menceritakan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta menjadi bupati pertama yang menerapkan sekolah sampai Jumat dengan jam belajar dimulai pukul 06.00 WIB.

"Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?," ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @dedimulyadi71, Kamis 29 Mei 2025.

Dia menuturkan, ada perbedaan jadwal belajar antara SMP dan SMA. Karenanya, dia menginginkan agar jadwal itu disamakan. Dedi Mulyadi bahkan meminta kepala daerah untuk mengikuti sistem baru tersebut.

"Saya mengajak kepada Bupati dan Wali Kota (para pelajar) hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu-Minggu libur," terang dia.

"Sekarang SMA sampai hari Jumat, SMP sampai hari Sabtu, harusnya menurut saya di Jawa Barat diseragamkan semua proses belajar mengajar sampai hari Jumat," sambung Dedi Mulyadi.

Kemudian, usai mendapat kritik dari banyak pihak, termasuk pakar pendidikan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hari memberikan klarifikasi soal kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi.

Melalui akun media sosial resminya, Dedi Mulyadi menegaskan, tahun ajaran baru 2025/2026 yang akan datang seluruh siswa di Jawa Barat akan masuk sekolah bukan pukul 06.00, melainkan pukul 06.30 pagi.

"Saya sampaikan bahwa di tahun ajaran baru 2025/2026 yang akan datang sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 06.30, sekali lagi sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 06.30," katanya.

Dedi kemudian mengatakan, karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari pukul 09.00 malam tanpa pendampingan dan keperluan mendesak yang didasarkan pada izin orangtuanya, maka Pemerintah Provinsi Jabar berencana untuk menghapus Pekerjaan Rumah bagi anak-anak sekolah.

"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, dan fokus membantu kedua orangtuanya meringankan beban-beban orangtuanya, kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, yang perempuan belajar masak, ngepel, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat," katanya.

Selama di rumah, kata Dedi Mulyadi, anak-anak sekolah bisa mengikuti les musik, les bahasa inggris, les Matematika, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya.

Itulah, kata Dedi, arah pembangunan anak-anak Jawa Barat dengan visi kokoh utnuk menyambut masa depan anak.

"Kebijakan saya tentu ada pro dan kontra, bagi saya pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Yang terpenting tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak yang yang berkarakter cageur (sehat), bageur (berbudi pekerti), bener (berintegritas), pinter (berpengetahuan), dan singer (cekatan)," tandas Dedi.