Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap memfasilitasi membina pelaku-pelaku premanisme.
Total ada 3.251 orang terduga pelaku premanisme yang akan dibina. Mereka terjaring sejak 9 Mei hingga 23 Mei 2025 atau selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2025.
Advertisement
Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Provinsi Jakarta, Rahmat E. Lubis menerangkan, rencana pembinaan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat evaluasi tingkat pemerintah provinsi.
Pembinaan itu mencakup aspek sosial dan ketenagakerjaan, agar para mantan pelaku premanisme tidak kembali mengulangi perbuatannya.
"Rencana pembinaan ke depan, tentu akan dilakukan nanti pembahasan tentang penanganan pembinaan terhadap anggota Ormas yang kemarin memperoleh tindakan dari kepolisian. Nanti akan ada rencana kegiatan di Pemda itu ada nanti pembinaan ketenagakerjaan. Jadi nanti ke depan, nanti rapat-rapat evaluasi di tingkat Pemprov juga akan dilaksanakan," ucap dia saat konferensi pers, Senin (26/5/2025).
"Juga akan membahas penanganan pembinaan terhadap anggota-anggota ormas yang selama ini melakukan aktivitas di lapangan," sambung dia.
Begitu pun dengan Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika, mereka yang terjaring diharapkan tak mengulangi perbuatannya lagi. Itulah pentingnya dilakukan pembinaan.
"Terkait pembinaan juga tentunya ada kelompok-kelompok yang melakukan aksinya dengan terkait masalah tipiring, kasus-kasus ringan. Seperti contohnya adalah Pak Ogah, ini tentunya kita hanya bisa mengingatkan, membina, mengarahkan supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang serupa," kata Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika saat konferensi pers, Senin (26/5/2025).
Sinergi Perlu Diperkuat
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menambahkan, pihaknya telah melibatkan unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan operasi dan penertiban, termasuk koordinasi dengan Satpol PP. Namun, ia mengakui sinergi tersebut masih perlu diperkuat, terutama dalam konteks pembinaan pasca-operasi.
"Kami sebetulnya sangat berharap dari pemda juga gayung bersambut. Mungkin nanti untuk masalah berikutnya apakah nanti pemda ini, mungkin hadir disini perwakilan dari pemda. Mungkin nanti bisa langsung menjawab nanti ya,” ujar Wira dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (26/5/2025).
Di tempat yang sama, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis Aryana, menambahkan, pembinaan juga menyasar kelompok ormas yaitu dengan kegiatan penyadaran hukum. Salah satunya adalah deklarasi ormas patuh hukum yang difasilitasi oleh Satgas gabungan dan Direktur Binmas Polda Metro Jaya.
"Ini menjadi penting karena kemarin dari rekan-rekan Satgas I dan II ini berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan pertemuan untuk deklarasi ormas yang lebih berkesadaran hukum dan lebih patuh hukum. Ini diawaki oleh Bapak Direktur Binmas dan jajarannya termasuk juga di Polres saya yakin interaksi-interaksi juga ada untuk memberikan pesan-pesan tersebut," ujar dia.
Pentingnya Pendekatan Jangka Panjang
Wira menilai, pentingnya pendekatan jangka panjang berupa edukasi kepada dan meningkatkan kewaspadaan di masyarakat.
Menurut dia, masyarakat kerap menjadi korban karena diarahkan untuk berdagang di atas lahan yang secara hukum bukan miliknya.
Tak lupa, dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral supaya premanisme tidak berkembang kembali.
"Mudah-mudahan masyarakat bisa semakin paham dan bisa bersama-sama dengan seluruh aparat negara, kepolisian, TNI, pemerintah daerah untuk bukan tidak kalah namun harus menang melawan premanisme," ucap dia.