Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi desakan agar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dicopot dari jabatannya. Prasetyo mengatakan pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, khususnya para dokter.
Diketahui, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) juga mendesak agar Budi Gunadi dievaluasi. Prasetyo meyakini para dokter maupun komunitas medis memberikan masukan dengan pertimbangan yang matang.
Advertisement
"Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi. Kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran. Teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan. Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Prasetyo memastikan pemerintah menampung masukan-masukan tersebut. Dia menyebut masukan tersebut tengah dipelajari untuk dicarikan jalan keluarnya.
"Dan kami pemerintah sudah menerima itu, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa dan kita mempelajari betul. Mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa, nah kita cari jalan keluarnya," kata Prasetyo.
Prasetyo mengajak para dokter untuk memperbaiki bersama apabila ada kebijakan Kementerian Kesehatan tidak sesuai Asta Cita yang merupakan visi Presiden Prabowo Subianto. Dia pun berharap agar masalah tersebut tidak mengganggu pelayanan kesehatan.
"Bahwa ada catatan-catatan mungkin dalam proses-prosesnya yang harus diperbaiki. Nah itu, ya mari kita komunikasikan, kita perbaiki bersama-sama. Tapi yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," tutur Prasetyo.
Baca juga Menkes BGS: Orang Gaji Rp15 Juta Pasti Lebih Sehat dan Pintar dari yang Rp5 Juta
Petisi Copot Budi Gunadi Sadikin
Sebagai informasi, desakan terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin mencuat setelah 121 guru besar FKUI mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kondisi sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan yang dinilai memprihatinkan.
Mereka mengkritik narasi negatif terhadap profesi dokter serta perubahan tata kelola kolegium kedokteran di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dianggap mengancam independensi dan objektivitas lembaga profesi, serta menyerukan pentingnya dialog dan kemitraan antarlembaga.
Selain itu, tekanan publik juga datang melalui petisi daring yang menuntut pencopotan Menkes Budi dibuat oleh Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa sejak 4 Mei 2025.
Petisi tersebut menilai kebijakan Menkes Budi tidak berpihak pada rakyat dan profesionalisme kesehatan. Termasuk penghentian sepihak program PPDS, pembukaan fakultas kedokteran tanpa perencanaan distribusi SDM, hingga promosi asuransi swasta dan penggunaan influencer untuk kebijakan publik.
Baca juga Menkes soal Obesitas: Pria yang Ukuran Celana di Atas 32-33, Bisa Cepat Menghadap Allah