Liputan6.com, Jakarta - Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, menjadikan laut bukan sekadar halaman belakang, tapi ruang hidup utama bagi jutaan penduduknya. Namun, seberapa jauh laut ini sudah menjadi kekuatan ekonomi dan kemandirian bangsa?
Fakta menunjukkan, kontribusi sektor maritim Indonesia terhadap ekonomi nasional masih sangat kecil—hanya sekitar 7,9% dari Produk Domestik Bruto. Ini ironis, mengingat lebih dari 70% wilayah kita adalah laut. Ada yang keliru di sini. Laut belum menjadi tulang punggung pembangunan. Padahal, jika dikelola dengan cerdas dan berbasis teknologi, lautan kita bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Advertisement
Selama ini, pendekatan kita terhadap laut masih terjebak pada paradigma lama: eksploitasi sumber daya, pembangunan fisik pelabuhan, dan pembelian kapal dari luar negeri. Kita jarang berbicara tentang bagaimana teknologi bisa mengubah wajah pelayaran, logistik, dan pengelolaan sumber daya laut secara menyeluruh.
Di dunia saat ini, tidak cukup hanya punya banyak kapal atau pelabuhan besar. Yang paling menentukan adalah bagaimana teknologi digunakan untuk mengelola semuanya secara cerdas dan efisien.
Inilah yang disebut sebagai era Smart Shipping—di mana sistem digital, kecerdasan buatan, dan sensor canggih digunakan untuk mengoptimalkan pelayaran, menekan konsumsi bahan bakar, dan mempercepat distribusi logistik.
Sementara itu, dunia juga bergerak menuju Teknologi Biru, yaitu semua inovasi yang berkaitan dengan laut namun berorientasi pada keberlanjutan. Ini mencakup energi dari ombak, teknologi untuk membangun pelabuhan ramah lingkungan, hingga sistem budidaya laut yang tidak merusak ekosistem.
Negara-negara maju tidak lagi hanya menangkap ikan, mereka menciptakan teknologi untuk mengelola laut secara berkelanjutan dan menguntungkan.
Pertanyaannya: di mana posisi Indonesia dalam perubahan besar ini?
Saat ini, hampir semua teknologi maritim penting yang kita pakai masih berasal dari luar negeri. Dari sistem navigasi, pemantauan kapal, hingga pengelolaan pelabuhan, semuanya impor. Kita menjadi pengguna, bukan pencipta. Ini menciptakan ketergantungan yang sangat besar, dan lebih buruk lagi, menghambat kita membangun sistem sendiri yang saling terhubung dan cocok dengan kebutuhan lokal.
Ketika kita ingin membangun satu pelabuhan pintar atau kapal modern, kita harus bergantung pada spesifikasi dan standar luar negeri. Akibatnya, kita tidak bisa menciptakan sistem yang efisien dan hemat biaya, karena selalu ada kendala integrasi dan lisensi.
Biaya Logistik Laut
Sementara itu, biaya logistik laut Indonesia juga sangat tinggi—mencapai hampir seperempat dari total ekonomi nasional. Bandingkan dengan negara-negara di Eropa atau Asia Timur, yang sudah berhasil memangkas biaya ini hingga setengahnya dengan mengandalkan digitalisasi dan manajemen cerdas.
Belanda, misalnya, melalui Pelabuhan Rotterdam, telah memimpin transformasi pelabuhan pintar di dunia. Di sana, semua pergerakan kapal dipantau secara digital, dan waktu sandar kapal diatur dengan akurat menggunakan teknologi just-in-time berthing. Hasilnya: efisiensi meningkat, emisi turun, dan arus barang bergerak cepat.
Tiongkok, yang dulunya negara dengan teknologi rendah, kini telah melampaui banyak negara maju dalam hal industri maritim. Mereka bukan hanya membangun kapal dalam jumlah besar, tapi juga menciptakan teknologi sendiri: dari pelabuhan otomatis, sistem navigasi satelit, hingga kapal listrik dan tanpa awak. Teknologi ini dikembangkan dan digunakan di dalam negeri secara masif, dan kini bahkan diekspor ke berbagai negara.
Negara-negara Eropa lainnya, seperti Norwegia dan Jerman, juga telah menunjukkan bahwa teknologi adalah kunci menjaga laut tetap lestari sambil tetap menggerakkan ekonomi. Mereka membangun kapal listrik, mengembangkan energi dari arus laut, dan menjadikan pelabuhan sebagai pusat inovasi, bukan sekadar tempat bongkar muat.
Kita harus belajar dari mereka. Tapi bukan berarti kita harus meniru mentah-mentah. Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri—terutama sebagai negara kepulauan dengan distribusi penduduk dan barang yang sangat tersebar. Justru karena itu, Indonesia harus membangun kemampuan teknologi maritim sendiri yang bisa menjawab kebutuhan lokal dan sekaligus meningkatkan daya saing global.
Langkah pertama adalah membentuk ekosistem inovasi maritim nasional. Artinya, para insinyur, perusahaan, universitas, dan pemerintah harus bergerak bersama, tidak sendiri-sendiri. Riset dan pengembangan harus menjadi bagian wajib dari setiap proyek besar maritim, bukan hanya menjadi pelengkap.
Kita juga perlu membangun kawasan industri teknologi maritim seperti yang dilakukan di Eropa. Kawasan ini bukan hanya tempat produksi kapal, tapi juga pusat pelatihan, laboratorium pengujian, dan tempat uji coba teknologi baru. Di sana, anak-anak muda bisa belajar langsung membuat sistem pemantauan laut, membangun prototipe kapal cerdas, dan merancang logistik laut yang hemat energi.
Setiap proyek strategis di bidang maritim—baik itu pengadaan kapal BUMN, pengembangan pelabuhan, atau modernisasi armada perikanan—harus menyertakan target peningkatan kemampuan nasional. Bukan hanya dalam bentuk komponen lokal, tapi juga dalam bentuk penyerapan ilmu dan pengembangan teknologi baru. Jangan hanya membeli barang jadi, tapi beli sekaligus ilmu dan lisensinya, dan pastikan ada proses belajar yang konkret bagi anak bangsa.
Indonesia juga bisa memulai dengan satu langkah simbolis: membangun kapal percontohan yang sepenuhnya dirancang dan dikendalikan oleh teknologi nasional. Kapal ini bisa menjadi laboratorium berjalan, tempat pelatihan, dan bukti bahwa kita bisa—asal kita mau.
Akhirnya, semua ini bukan tentang teknologi semata. Ini tentang kedaulatan. Jika kita ingin menjadi negara besar, kita harus bisa mengendalikan teknologi yang menggerakkan laut kita. Bukan lagi sekadar penonton di tengah arus perubahan global, tapi pemain utama yang menguasai panggung sendiri.
Laut kita luas, sumber dayanya besar. Tapi potensi itu tidak akan berarti jika teknologi yang mengelolanya bukan milik kita. Kini saatnya Indonesia tidak hanya mengarungi laut, tapi juga menguasai teknologi yang membuat kita berdaulat di samudera.
Dr. Ir. I G.B. Kurniawan Ranuh, MSc.