Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) melayangkan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial dan pengelolaan anggaran di Provinsi Jawa Barat. Kritik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari program pengiriman siswa ke barak militer hingga efisiensi anggaran yang dinilai kurang melibatkan DPRD.
Kritik PDIP terhadap Dedi Mulyadi muncul dalam beberapa konteks yang berbeda. Hal ini mencerminkan perbedaan pandangan yang mendalam mengenai metode penanganan masalah sosial, pengelolaan anggaran daerah, dan peran serta DPRD dalam pengambilan kebijakan. Perbedaan-perbedaan ini telah memicu ketegangan dan perselisihan antara pihak eksekutif dan legislatif di Jawa Barat.
Advertisement
Lantas, bagaimana PDIP mengkritik kepemimpinan Dedi Mulyadi? Berikut adalah beberapa hal yang menjadi sorotan PDIP terhadap kebijakan dan kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Program Pengiriman Siswa ke Barak Militer Tuai Kritik
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengkritik rencana Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Menurutnya, pendekatan ini terlalu militeristik dan kurang holistik. Bonnie menyarankan pendekatan psikologis yang melibatkan psikolog dan psikiater.
“Pendekatan ini harus lebih holistik, melibatkan psikolog dan psikiater. Peran guru konseling di sekolah juga harus diperkuat, serta fasilitas penyaluran minat dan bakat siswa,” ujar Bonnie.
Bonnie menambahkan, pendekatan militeristik tidak selalu efektif dalam menangani masalah siswa. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pengembangan potensi siswa.
Efisiensi Anggaran Pemprov Jabar Dipertanyakan
PDIP juga mengkritik efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar lebih dari 20 persen yang dilakukan Dedi Mulyadi tanpa melibatkan DPRD. Efisiensi ini dilakukan hanya dengan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub), yang dianggap sebagai akar permasalahan perselisihan antara PDIP dan Dedi Mulyadi.
Menurut PDIP, pengelolaan anggaran seharusnya melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat. Penggunaan Pergub dinilai kurang transparan dan akuntabel. Hal ini memicu pertanyaan mengenai prioritas anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
PDIP mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme pengambilan keputusan dalam efisiensi anggaran tersebut. Mereka menuntut penjelasan yang lebih rinci mengenai alokasi anggaran dan dampaknya terhadap berbagai sektor pembangunan di Jawa Barat.
Aksi Walk Out DPRD Jabar Jadi Sorotan
Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat melakukan walk out dari Rapat Paripurna sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Dedi Mulyadi yang menyatakan jarang melibatkan DPRD dalam kebijakannya. Mereka menuntut klarifikasi dari Dedi Mulyadi atas pernyataannya tersebut.
Aksi walk out tersebut disuarakan oleh dua anggota fraksi PDIP, yakni Doni Maradona Hutabarat dan Memo Hermawan. Mereka menyampaikan interupsi ketika Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, hendak memulai rapat.
“Interupsi pimpinan. Doni Maradona Hutabarat, Fraksi PDI Perjuangan,” sela Doni saat rapat. “9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang saya anggap sakral, di acara Musrenbang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi bahwa saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi”.
Acara Musrenbang yang dimaksud Doni yakni yang dilangsungkan di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu. Saat itu, Gubernur Dedi Mulyadi hadir dan menyampaikan pidato. Dalam interupsinya, Doni tidak menjelaskan secara lebih eksplisit pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan tersebut.
“Saya menyimpulkan dari pernyataan itu Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari teman-teman anggota DPRD,” katanya.
Dedi Mulyadi Diminta Klarifikasi
Doni meminta agar Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi khususnya kepada anggota dewan di Jawa Barat. Lebih dari itu, Doni menegaskan, pihak eksekutif maupun legislatif harus saling menghargai satu sama lain demi kemajuan Jawa Barat.
“Saya secara pribadi dan secara fraksi kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jabar. Kenapa? karena negara ini dibentuk ada trias politika. dia tidak bisa berjalan sendiri,” jelas Doni.
“Karena bagaimanapun antara lembaga harus ada etika, saling menghargai, kita tidak ada yang super-man yang berjalan sendiri,” imbuh dia.
Pernyataan Doni kemudian diperkuat oleh interupsi yang disampaikan oleh Memo Hermawan. Dia secara langsung menyerukan agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk walk out, termasuk Wakil Ketua Ono Surono.
“Izin pimpinan. Saya melihat seharusnya legislatif dan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling meperkuat, tapi beberapa bulan ini ada suara-suara yang kurang enak juga, kita saling merendahkan, saya meminta perbaiki kehormatan marwah DPRD ini supaya hubungan yang harmonis,” katanya.
“Saya meminta sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono”.
Seruan Memo itu kemudian direspons oleh seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang hadir, mereka berdiri dan segera meninggalkan ruangan. Diketahui, rapat tersebut tampak diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.