Liputan6.com, Jakarta Usulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar 10 usulan calon pahlawan nasional tahun 2025 menuai polemik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap pengusul yakni Kementerian Sosial benar-benar mendengarkan masukan publik.
"Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada," kata Cak Imin.
Advertisement
Cak Imin mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait usulan tersebut pada Kemensos. "Kita pasrah, kita serahkan pada mereka," ujar Cak Imin.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar 10 usulan calon pahlawan nasional tahun 2025.
Kabar Soeharto jadi calon pahlawan nasional disambut pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung menekankan jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan Indonesia, sementara penentang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan korupsi di masa pemerintahannya.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menjelaskan bahwa usulan tersebut berasal dari masyarakat melalui berbagai jalur, termasuk seminar dan masukan dari sejarawan serta tokoh daerah. Proses pengusulan, menurutnya, melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa usulan tersebut wajar dan mengajak masyarakat untuk fokus pada prestasi Soeharto, bukan hanya kekurangannya.
Ia menekankan pentingnya menghargai jasa para pemimpin pendahulu dalam membangun Indonesia, meskipun mengakui adanya berbagai pandangan terkait figur Presiden Soeharto.
Namun, kontroversi ini bukan tanpa alasan. Banyak pihak, termasuk keluarga korban pelanggaran HAM, menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Mereka menganggap hal tersebut sebagai pengabaian atas penderitaan yang dialami banyak orang di masa pemerintahannya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menawarkan solusi untuk menyelesaikan polemik ini. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan dialog kebangsaan yang terbuka dan menyeluruh.
"Semua harus ada dialog dan titik temu. Perspektif kita menghargai tokoh-tokoh bangsa yang memang punya sisi-sisi yang tidak baik, tetapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya," kata Haedar Nashir di Yogyakarta, Selasa (23/4/2025), yang dikutip dari Antara.
Baca juga Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Bakal Disetujui?
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Istana: Apa Salahnya?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah adanya usulan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Menurut Prasetyo, wajar jika mantan-mantan presiden RI mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya.
"Kalau berkenaan dengan usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).
Prasetyo meminta masyarakat jangan hanya melihat kekurangan mantan-mantan presiden, namun juga prestasinya dalam memimpin negara ini. Prasetyo menyebut setiap presiden berjasa memimpin Indonesia, khususnya dalam berbagai permasalahannya.
"Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak ketahui. Jadi menurut saya tidak ada masalah," jelasnya.
Terkait adanya penilaian bahwa Soeharto tak memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional karena kasus hukum di masa lalu, Prasetyo menilai bahwa tak ada pemimpin yang sempurna.
Dia menyampaikan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk menghargai dan memberikan penghormatan kepada para mantan presiden.
"Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," ujar Prasetyo
"Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita," sambung Prasetyo.