Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Dalam kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan curahan hatinya (curhat) ke orang nomor satu di republik ini.
Advertisement
Nurhayati, salah satu warga yang bertemu Prabowo, mengeluhkan banjir dua kali merendam rumah-rumah warga dalam dua minggu terakhir. Dia menyebut tinggi air mencapai 80 sentimeter.
"Waktu banjir pertama itu sedengkul, terus yang terakhir, yang besar itu sepinggang," kata Nurhayati kepada Presiden, dilansir Antara.
Prabowo mendengarkan langsung keluhan warga, dan kebutuhan mereka, baik yang pada akhirnya mengungsi maupun yang memilih bertahan tetap di rumahnya.
Prabowo juga langsung menelepon pejabat-pejabat terkait untuk segera membantu warga yang masih mengalami beberapa kesulitan, serta memerintahkan para pejabat untuk merenovasi beberapa fasilitas umum di sekitar rumah-rumah warga. Salah satunya memperbaiki SDN 04 Babelan, yang juga terendam banjir.
Prabowo juga menyempatkan diri untuk berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka.
Presiden sempat menyusuri jalan-jalan dan gang-gang rumah warga yang saat ini masih terendam air. Di Kampung Tambun Inpres, Presiden kemudian menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir.
Selepas mengecek langsung kondisi warga dan berbincang-bincang dengan mereka, Prabowo beserta rombongan meninggalkan lokasi pukul 18.28 WIB.
Nurhayati, saat kembali ditemui selepas kunjungan itu, mengaku senang ditemui oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Aduh, bahagia Ibu. Sangat terharu Bapak Presiden mau berkunjung ke rumah Ibu. Harapan ibu ya minta yang terbaiknya saja apa kata Bapak Presiden," kata Nurhayati.
Kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lokasi bencana banjir memberikan semangat bagi warga yang sedang menghadapi musibah.
Baca juga Situasi dan Penanganan Bencana di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga Sabtu 9 Maret 2025
Jabar Berduka Diterjang Bencana Awal Ramadan 1446 Hijriah
Banjir menerjang Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) sejak Selasa (4/3/2025) hingga Rabu (5/3/2025). Hingga kini, banyak wilayah masih belum surut.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, lebih dari 52 ribu warga terdampak akibat banjir dengan ketinggian air yang bervariasi antara 50 hingga 350 sentimeter. Sejumlah fasilitas publik, termasuk rumah sakit, juga ikut terendam.
Menurut Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadiane Adnan, berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh BPBD Jabar bersama BPBD setempat serta relawan.
"Kami telah melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi warga, pendirian tempat pengungsian darurat, serta penyediaan logistik Kita lakukan bersama relawan juga di sini," ujar Anne saat ikut memantau bantuan tersebut dalam siaran medianya, Rabu (5/3/2025).
Meski demikian lanjut Anne, kebutuhan mendesak masih diperlukan, terutama air minum, makanan siap saji, perlengkapan bayi, kebutuhan khusus perempuan, selimut, dan alas tidur.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat hujan deras dan meluapnya Kali Bekasi ini telah menyebabkan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi dan 7 kecamatan di Kota Bekasi terendam banjir.
"Semua kebutuhan kita tetap upayakan untuk menjamin kelangsungan aktivitas korban terdampak sehari-hari," kata Anne.
Sementara itu, di Bogor, banjir dan tanah longsor mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Hujan deras yang terus mengguyur sejumlah wilayah di Jawa Barat masih berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor.
Sejumlah daerah seperti Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Bogor terdampak akibat tingginya curah hujan.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang terjadi, terutama terkait meluapnya Sungai Jayanti di Kabupaten Bogor yang mengakibatkan banjir dan merendam permukiman warga.
"Saya belum mengetahui secara pasti penyebab utama meluapnya Sungai Jayanti, namun hal ini perlu segera dikaji agar solusi yang tepat dapat diambil," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.
Namun, ia menegaskan bahwa alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor harus segera dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut.
"Berdasarkan data yang kami miliki, lebih dari seribu hektare lahan perkebunan teh di Puncak telah beralih fungsi. Ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan," tegas Dedi.
Dedi berencana berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti PTPN dan Perhutani Jabar, untuk mengembalikan fungsi konservasi lahan yang telah berubah.
"Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sejak zaman kolonial, Belanda menanam teh di kawasan ini bukan hanya untuk produksi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan dan perlindungan lahan," kata Dedi.