Komnas HAM kembali memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama untuk dapat melakukan dialog dengan warga Waduk Pluit yang menolak penggusuran.
Namun Wagub yang akrab disapa Ahok itu menganggap dialog antara warga Waduk Pluit dengan Pemprov DKI tidak akan mencapai titik temu jika masih saja ada kesalahpahaman soal HAM. Untuk itu, Ahok mengajukan syarat kepada Komnas HAM agar menjawab pertanyaannya mengenai HAM yang mana yang dilanggar dan mana yang dibela.
"Percuma. Suruh Komnas HAM jawab saya dulu. Dialog itu baru saya penuhin. Kalau nggak, nggak usah dialog. Karena nggak ketemu. Frekuensinya nggak ketemu. Musiknya nggak ketemu. Apanya yang mau didialogkan?" ketus Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Ahok menegaskan, lahan di Waduk Pluit tersebut secara legal adalah milik negara. Sehingga, tidak masuk akal apabila warga yang tanpa izin membangun di lahan tersebut meminta ganti rugi ketika permukiman mereka dibongkar. Padahal Pemprov DKI telah berulang kali menawarkan rumah susun sebagai ganti tempat tinggal warga.
"Ini negara mau jadi apa? Jangan pakai gaya, bilang dia panggil-panggil. Diskusi? Mau diskusi apaan? Kalau mau diskusi, terbuka. Warga yang mana? Dialog dengan kelompok mana?" ujar Ahok.
Mengenai sosialisasi, Ahok mengaku sebetulnya telah melakukannya sejak musibah banjir Jakarta 2 bulan lalu. Pihaknya menganjurkan agar warga tidak mampu yang menjadi korban banjir untuk menetap di rusun yang sudah disediakan pemerintah DKI. Tetapi muncul oknum-oknum yang melarang mereka pindah.
"Lu bayangin, aku sudah sosialisasi 2.000 orang lho waktu banjir. Bahaya, bisa tenggelam. Tapi waktu mau pindah, ada sekelompok orang marah-marahin orang yang mau tinggal di rusun. Sampai kita mesti main kucing-kucingan siapin bus karena waktu pendaftaran dimaki-maki. Itu apa nggak ngelanggar HAM?" pungkas Ahok. (Frd/*)
Namun Wagub yang akrab disapa Ahok itu menganggap dialog antara warga Waduk Pluit dengan Pemprov DKI tidak akan mencapai titik temu jika masih saja ada kesalahpahaman soal HAM. Untuk itu, Ahok mengajukan syarat kepada Komnas HAM agar menjawab pertanyaannya mengenai HAM yang mana yang dilanggar dan mana yang dibela.
"Percuma. Suruh Komnas HAM jawab saya dulu. Dialog itu baru saya penuhin. Kalau nggak, nggak usah dialog. Karena nggak ketemu. Frekuensinya nggak ketemu. Musiknya nggak ketemu. Apanya yang mau didialogkan?" ketus Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Ahok menegaskan, lahan di Waduk Pluit tersebut secara legal adalah milik negara. Sehingga, tidak masuk akal apabila warga yang tanpa izin membangun di lahan tersebut meminta ganti rugi ketika permukiman mereka dibongkar. Padahal Pemprov DKI telah berulang kali menawarkan rumah susun sebagai ganti tempat tinggal warga.
"Ini negara mau jadi apa? Jangan pakai gaya, bilang dia panggil-panggil. Diskusi? Mau diskusi apaan? Kalau mau diskusi, terbuka. Warga yang mana? Dialog dengan kelompok mana?" ujar Ahok.
Mengenai sosialisasi, Ahok mengaku sebetulnya telah melakukannya sejak musibah banjir Jakarta 2 bulan lalu. Pihaknya menganjurkan agar warga tidak mampu yang menjadi korban banjir untuk menetap di rusun yang sudah disediakan pemerintah DKI. Tetapi muncul oknum-oknum yang melarang mereka pindah.
"Lu bayangin, aku sudah sosialisasi 2.000 orang lho waktu banjir. Bahaya, bisa tenggelam. Tapi waktu mau pindah, ada sekelompok orang marah-marahin orang yang mau tinggal di rusun. Sampai kita mesti main kucing-kucingan siapin bus karena waktu pendaftaran dimaki-maki. Itu apa nggak ngelanggar HAM?" pungkas Ahok. (Frd/*)
