Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut) menghasilkan 10 rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.
Menurut Ketua Umum APEKSI Eri Cahyadi, rekomendasi tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta terkait pembangunan daerah di wilayah masing-masing.
Advertisement
"Dengan harapan, dengan kekurangan-kekurangan yang ada di setiap kota, rekomendasi ini untuk menyampaikan solusinya," ujar Eri dalam temu pers usai Penutupan Rakernas APEKSI di Medan melalui keterangan tertulis, melansir Antara.
Dia memaparkan, 10 rekomendasi hasil kegiatan nasional tersebut yakni pertama penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, kedua penataan kebijakan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan ketiga fleksibilitas belanja daerah.
Selanjutnya, kata dia, keempat terkait penguatan tata program strategis nasional dan percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, kelima transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
"Keenam kami juga merekomendasikan terkait penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan lalu ketujuh tentang penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif," papar Eri.
Rekomendasi Selanjutnya
Selain itu, lanjut Eri, wali kota seluruh Indonesia merekomendasikan terkait penguatan tata ruang kerja sama daerah pembangunan kewilayahan dan rekomendasi tentang advokasi hukum dan mitigasi.
"Dan terakhir terkait tentang pelibatan anak muda setiap kegiatan nasional, di setiap kegiatan APEKSI anak muda se-Indonesia," ucap dia.
Eri berharap rekomendasi dari wali kota seluruh Indonesia tersebut dapat diakomodir pemerintah pusat demi mengoptimalkan program-program nasional di wilayah masing-masing.
"Nanti kita sampaikan rekomendasi itu ke pemerintah pusat termasuk dengan kementerian-kementerian," jelas Eri.
Untuk diketahui, Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan yang berlangsung pada 1-2 Juli 2026 ditutup Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).