Proses revisi UU Pilkada memicu kemarahan publik karena digelar secara kilat, hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dan menghambat praktik politik dinasti.
Diperbarui 23 Agustus 2024, 16:31 WIBLiputan6.com, Jakarta Proses revisi UU Pilkada memicu kemarahan publik karena digelar secara kilat, hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bakal mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dan menghambat praktik politik dinasti.
Advertisement