Liputan6.com, Surabaya: Setiap perbuatan pasti mesti dipertanggungjawabkan pada satu saat. Itu pula yang dialami Imam Utomo, gubernur Jawa Timur. Namun laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Imam dinilai masih bermasalah, kendati sudah diminta direvisi. Dalam jawaban eksekutif atas pandangan fraksi yang disampaikan Imam Utomo dalam Sidang Paripurna DPRD di Surabaya, Rabu (18/6) siang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim mengaku tak puas atas jawaban Gubernur yang dibacakan empat asistennya. Kendati LPJ tersebut sudah diperbaiki dari ketidakcocokan angka dan jumlah penduduk miskin.
Bagi F-KB, walau Gubernur mengaku ada kesalahan kutip dan ketik pada laporan sebelumnya, namun F-KB masih menemukan selisih data akibat pembulatan angka, salah salin, atau salah ketik. "Sampai saat ini belum dan tidak puas atas jawaban eksekutif [gubernur]," cetus Ketua F-KB Fathorrasjid.
Imam kontan membantah tudingan F-KB. Bahkan dia menolak anggapan jika data yang dilaporkan bukan data riil di lapangan alias laporan manipulasi. "Nggak ada manipulasi! Cek aja, kan bisa dikontrol," cetus dia, dingin.
Pada LPJ Imam sebelumnya, F-KB memang sudah mensinyalir ada data yang dinilai tak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, fraksi tersebut menolak LPJ Imam Utomo [baca: F-KB Menolak Pertanggungjawaban Gubernur Jatim]. Bahkan F-KB siap melakukan uji ke lapangan untuk membuktikan banyak data LPJ Imam yang tidak benar dan dimanipulasi.
Menanggapi sikap F-KB, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi TNI-Polri, dan Fraksi Gabungan, menyatakan baru akan memutuskan sikap pada pemandangan akhir yang dijadwalkan berlangsung pekan mendatang. Sejauh ini, ketidakpuasan F-KB akan dibahas lebih lanjut dengan seluruh anggota yang berjumlah 33 orang dari kursi mayoritas di DPRD Jatim. Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mempunyai 31 kursi dan juga menjagokan Imam sebagai calon gubernur Jatim untuk kedua kalinya tetap mengaku puas atas LPJ tersebut. Menurut fraksi partai berlambang banteng tambun itu, LPJ Imam kali ini sudah sempurna dan cukup memuaskan.
F-KB dan F-PDIP memang bersaing dalam pemilihan gubernur Jatim pada Juli mendatang. F-PDIP yang mempunyai 31 suara memilih bergabung dengan Fraksi Gabungan, pemilik 15 suara yang menetapkan Imam Utomo dan Soenarjo sebagai calon gubernur dan wakilnya. Dengan modal 46 suara itu, kubu ini mesti mencari lima suara minimal untuk memantapkan posisi Imam dan Soenarjo. Suara tambahan tersebut juga diharapkan berasal dari Fraksi TNI-Polri. Sebab Imam juga berasal dari TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal TNI. "Dari TNI-Polri, kami berharap nuraninya tetap komitmen pada kami," kata Ketua F-PDIP DPRD Jatim L. Soepomo, optimistis.
Di sisi lain, F-KB yang memiliki 33 suara telah menggandeng F-PG yang mempunyai 11 kursi di DPRD Jatim. Kubu ini yakin dengan modal 44 kursi, bakal bisa mengantarkan Abdul Kahfi dan Ridwan Hasyim sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2003-2008. F-KB dan F-PG tinggal mencari tujuh kursi untuk mendapatkan suara 50 persen plus satu dari total 100 kursi suara DPRD Jatim. Suara itu diharapkan disumbangkan dari Fraksi TNI-Polri. Alasannya senada dengan kubu lawan, Abdul Kahfi yang mantan wakil gubernur DKI Jakarta, juga anggota TNI dengan pangkat terakhir brigadir jenderal TNI.
Sebelumnya, para kiai di Jatim berharap bahwa gubernur dan wakilnya bakal mencerminkan gabungan dari golongan nasionalis dan pesantren. Artinya, gabungan merah-hijau itu bakal menjagokan Imam Utomo dan wakil dari Nahdlatul Ulama. Tapi setelah F-KB menetapkan Abdul Kahfi dan Ridwan Hisyam, akhirnya F-PDIP memantapkan duet Imam dan Soenarjo, yang sama-sama berlatar belakang nasionalis.(BMI/Tim Liputan 6 SCTV)
Bagi F-KB, walau Gubernur mengaku ada kesalahan kutip dan ketik pada laporan sebelumnya, namun F-KB masih menemukan selisih data akibat pembulatan angka, salah salin, atau salah ketik. "Sampai saat ini belum dan tidak puas atas jawaban eksekutif [gubernur]," cetus Ketua F-KB Fathorrasjid.
Imam kontan membantah tudingan F-KB. Bahkan dia menolak anggapan jika data yang dilaporkan bukan data riil di lapangan alias laporan manipulasi. "Nggak ada manipulasi! Cek aja, kan bisa dikontrol," cetus dia, dingin.
Pada LPJ Imam sebelumnya, F-KB memang sudah mensinyalir ada data yang dinilai tak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, fraksi tersebut menolak LPJ Imam Utomo [baca: F-KB Menolak Pertanggungjawaban Gubernur Jatim]. Bahkan F-KB siap melakukan uji ke lapangan untuk membuktikan banyak data LPJ Imam yang tidak benar dan dimanipulasi.
Menanggapi sikap F-KB, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi TNI-Polri, dan Fraksi Gabungan, menyatakan baru akan memutuskan sikap pada pemandangan akhir yang dijadwalkan berlangsung pekan mendatang. Sejauh ini, ketidakpuasan F-KB akan dibahas lebih lanjut dengan seluruh anggota yang berjumlah 33 orang dari kursi mayoritas di DPRD Jatim. Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mempunyai 31 kursi dan juga menjagokan Imam sebagai calon gubernur Jatim untuk kedua kalinya tetap mengaku puas atas LPJ tersebut. Menurut fraksi partai berlambang banteng tambun itu, LPJ Imam kali ini sudah sempurna dan cukup memuaskan.
F-KB dan F-PDIP memang bersaing dalam pemilihan gubernur Jatim pada Juli mendatang. F-PDIP yang mempunyai 31 suara memilih bergabung dengan Fraksi Gabungan, pemilik 15 suara yang menetapkan Imam Utomo dan Soenarjo sebagai calon gubernur dan wakilnya. Dengan modal 46 suara itu, kubu ini mesti mencari lima suara minimal untuk memantapkan posisi Imam dan Soenarjo. Suara tambahan tersebut juga diharapkan berasal dari Fraksi TNI-Polri. Sebab Imam juga berasal dari TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal TNI. "Dari TNI-Polri, kami berharap nuraninya tetap komitmen pada kami," kata Ketua F-PDIP DPRD Jatim L. Soepomo, optimistis.
Di sisi lain, F-KB yang memiliki 33 suara telah menggandeng F-PG yang mempunyai 11 kursi di DPRD Jatim. Kubu ini yakin dengan modal 44 kursi, bakal bisa mengantarkan Abdul Kahfi dan Ridwan Hasyim sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2003-2008. F-KB dan F-PG tinggal mencari tujuh kursi untuk mendapatkan suara 50 persen plus satu dari total 100 kursi suara DPRD Jatim. Suara itu diharapkan disumbangkan dari Fraksi TNI-Polri. Alasannya senada dengan kubu lawan, Abdul Kahfi yang mantan wakil gubernur DKI Jakarta, juga anggota TNI dengan pangkat terakhir brigadir jenderal TNI.
Sebelumnya, para kiai di Jatim berharap bahwa gubernur dan wakilnya bakal mencerminkan gabungan dari golongan nasionalis dan pesantren. Artinya, gabungan merah-hijau itu bakal menjagokan Imam Utomo dan wakil dari Nahdlatul Ulama. Tapi setelah F-KB menetapkan Abdul Kahfi dan Ridwan Hisyam, akhirnya F-PDIP memantapkan duet Imam dan Soenarjo, yang sama-sama berlatar belakang nasionalis.(BMI/Tim Liputan 6 SCTV)