Konflik di Semenanjung Korea menarik perhatian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka mendesak pemerintah untuk bertindak proaktif dalam penyelesaian permasalahan ketegangan akibat konflik itu.
"Diplomasi Indonesia secara aktif sangat dibutuhkan dalam konflik Semenanjung Korea," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/4/2013).
Advertisement
Untuk itu, ucap Haris, Indonesia harus mengambil peran lebih besar dalam proses perdamaian konflik Semenanjung Korea, baik melalui diplomasi bilateral, regional, maupun global.
Ia mengingatkan, sebagai negara yang aktif dalam memajukan perdamaian dunia sudah seharusnya Indonesia mengambil porsi lebih. Salah satunya dengan mengambil langkah diplomasi dalam berbagai tingkatan.
Dalam tingkat bilateral, lanjut Haris, diplomasi langsung "G to G" (pemerintah ke pemerintah) secara berkesinambungan sangat diperlukan. Sedangkan dalam skala regional, Indonesia dapat menggunakan forum ASEAN sebagai arena yang menjembatani dalam mediasi pertikaian kedua negara.
Secara global Indonesia dapat melancarkan diplomasi multilateral melalui PBB, mengingat Indonesia termasuk Dewan HAM PBB untuk periode 2011-2014. "Peran aktif diplomasi bilateral Indonesia seharusnya dapat dilakukan secara berkesinambungan terhadap Korea Utara dan Korea Selatan, sebagai negara yang secara aktif menjembatani konflik," ucap Haris.
Sebagaimana diberitakan kantor berita Korea Yonhap, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se menyeru ASEAN untuk memainkan "peran aktif" dalam membantu meredakan ketegangan akut di Semenanjung Korea.
Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau situasi di kawasan Semenanjung Korea, terutama Korea Utara yang tengah memanas.
"Bapak Menlu dari waktu ke waktu terus melaporkan ke Presiden terkait keputusan apapun yang diambil tentunya kami akan mengikuti masukan yang diperoleh dari perwakilan kita di sana," ujar Haris di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 9 April lalu.
Ia menambahkan, SBY mengintruksikan agar disiapkan langkah-langkah bila situasi yang berkembang membutuhkan tindakan segera.(Ant/Ais)