Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjelaskan perbedaan partainya dengan partai bewarna merah lain, salah satunya PDI Perjuangan (PDIP).
Dia mengatakan PSI memiliki warna merah yang lebih muda dan ketua umum yang usianya jauh lebih muda.
Advertisement
"Coblosnya yang ini (PSI). Partainya ada (lambang) mawar kecilnya ini sama tangan. Warnanya merah, tapi merah (yang) muda beda ya, yang merah muda. Ketua umumnya yang muda. Di coblos yang PSI ini ya," jelas Kaesang saat kampanye akbar di Lapangan Reformasi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (24/1/2024).
Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu pun mengajak masyarakat untuk mencoblos PSI di Pileg 2024 pada 14 Februari mendatang. Kaesang mengatakan masyarakat dapat memilih PSI dengan cara mencoblos logo mawar merah yang berada di nomot urut 15 pada kertas suara Pileg 2024.
"Nah ini nanti untuk surat suaranya ada tingkat kota, tingkat provinsi, dan yang DPR RI. Tapi Bapak dan Ibu semuanya minta tolong nanti dipastikan di tanggal 14 Februari 2024," ujarnya.
"Jangan lupa juga nomor 15, PSI harus dicoblos juga," sambung Kaesang.
Minta Dukung Prabowo-Gibran
Kaesang juga menyampaikan bahwa ada tiga pasang capres-cawapres pada Pilpres 2024. Namun, dia mengajak masyarakat mencoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia lalu memberikan contoh cara yang benar yakni, dengan menusuk muka pasangan capres-cawapres. Kaesang sendiri mencoblos Prabowo-Gibran.
"Saya di tanggal 14 Februari, saya akan pastikan saya dan ibu-ibu, bapak-bapak semua juga ini loh coblos mukanya Mas Gibran," tutur Kaesang sambil mencoblos muka sang kakak, Gibran.
"Enggak apa-apa. Mas Gibran itu orangnya Insya Allah baik. Jadi beliau akan sangat rela kalau mukanya di coblos (di surat suara Pilpres)," sambung dia.
Jokowi: Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.