Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memasuki tahun kedua perjalanannya memimpin Ibu Kota. Pada tahun kedua kepemimpinannya ini, dia mencanangkan enam program prioritas.
Enam program prioritas Heru Budi Hartono itu yakni, penanggulangan banjir, penangan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.
Advertisement
Adapun enam program prioritas tersebut diusung usai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp81,71 triliun dalam rapat paripurna pada Selasa, 14 November 2023.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, mendukung enam program prioritas Heru Budi. Khoirudin meyakini enam program prioritas akan dapat berjalan dengan optimal pada 2024.
"Kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemprov DKI," kata Khoirudin dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (19/11/2023)
Meski begitu, Khoirudin memastikan dewan bakal mengawasi seluruh program prioritas Heru Budi selama memimpin DKI Jakarta.
Terutama, kata dia, program prioritas yang berkaitan dengan penanganan kemacetan yang memperoleh anggaran cukup besar yakni Rp6,9 triliun atau 10 persen dari total anggaran belanja daerah 2024 sebesar Rp72,6 triliun.
"Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov untuk penanganan macet agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang," kata Heru Budi.
Dana Rp6,9 triliun itu bakal digunakan Heru Budi untuk mengatasi kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya, dengan cara meningkatkan kenyamanan dan memperluas jangkauan layanan transportasi umum.
Masa Jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Diperpanjang
Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama setahun hingga 2024. Keputusan itu dikonfirmasi seusai Heru bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di gedung Kemendagri, pada Senin, 16 Oktober 2023.
Perpanjangan masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
Heru Budi Hartono sendiri ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022. Heru dilantik sebagai Pj Gubernur pada 17 Oktober 2023.
Kala itu, Jokowi menitipkan tiga isu prioritas kepada Heru Budi dalam menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur. Tiga program prioritas itu meliputi penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.
Advertisement
Jakarta Masih Banjir, Heru Budi Bakal Evaluasi SOP Sodetan Ciliwung
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya bakal mengevaluasi fungsi Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur agar dapat mengurangi banjir di Ibu Kota.
"Jadi kemarin Standar Operasional Prosedur (SOP) mau diperbaiki," ujar Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Heru menjelaskan, Sodetan Ciliwung bekerja ketika air Sungai Ciliwung hampir penuh. Maka dari itu, mekanisme itu bakal ia ubah.
Nantinya, Heru bakal meminta jajarannya agar Sodetan Ciliwung dapat dibuka meski air di sungai tak penuh.
"Jadi kalau bisa begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan. Kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia ngalir," ujar Heru.
Kini, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sedang berdiskusi terkait perubahan SOP itu.
"Kemarin saya minta sudah langsung (air sungai ngalir) kebagi dua saja (ke Sungai Ciliwung dan Banjir Kanal Timur) sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin," tambah Heru.
