Jusuf Kalla: DMI Tak Boleh Berkampanye, tapi Saya Pribadi Pilih yang Mencintai Masjid

JK juga menceritakan fenomena unik menjelang pemilihan umum (pemilu), khususnya di Jawa Timur, bahwa para calon biasanya rajin ke provinsi tersebut untuk sowan kepada para kiai.

oleh Yusron FahmiDiterbitkan 15 November 2023, 16:02 WIB
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla atau JK mengatakan, dirinya akan memilih pemimpin yang mencintai masjid.

“Saya tekankan DMI tidak boleh berkampanye dan masjid tidak boleh dipakai berkampanye, tapi ketika saya ditanya secara pribadi, ya, sederhana saja, pilih yang lebih mencintai masjid,” kata Jusuf Kalla saat sambutan Malam Penganugerahan DMI Award Provinsi Jawa Timur 2023 di Auditorium Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Selasa (14/11/2023).

JK juga menceritakan fenomena unik menjelang pemilihan umum (pemilu), khususnya di Jawa Timur, bahwa para calon biasanya rajin ke provinsi tersebut untuk sowan kepada para kiai.

“Makanya ada guyon kalau sudah ramai-ramai datangi para kiai, itu berarti sudah dekat pemilu, ya," ujar JK

Selain itu, JK juga menyoroti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena didatangi s para calon presiden dan ditawari untuk menjadi calon wakil presiden.

Meski demikian, Khofifah tidak tergoda dengan tawaran tersebut. Menurut Jusuf Kalla, sikap Khofifah itu menunjukkan kecintaannya kepada provinsi yang ia pimpin.

"Ada satu orang yang didatangi semua untuk diajak berpasangan tapi tidak mau. Itu adalah Ibu Khofifah. Itu artinya ia lebih mencintai Jawa Timur," imbuh Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai asalkan sistemnya dijalankan dengan baik.

"Kalau aparat bekerja dengan tidak fair (adil), maka bisa terjadi masalah. Karena itu, bisa diatasi asal sistemnya dijalankan dengan baik dan dijaga," kata Jusuf Kalla, usai menghadiri peluncuran Habibie Democracy Forum di Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu.

JK menambahkan bahwa Indonesia memiliki tahapan pencoblosan tidak singkat, sehingga perlu pengawalan atas tahapan-tahapan yang berjalan.

"Pemilu kita tahapannya panjang; mulai dari TPS (tempat pemungutan suara), ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, lalu ke nasional. Itu berapa tahap itu?" tambahnya.

Dari berbagai proses tersebut, dia mengatakan bahwa masyarakat perlu mengawal proses perhitungan suara guna menghindari adanya potensi kecurangan.

"Dijaga itu, tahap demi tahap itu, (agar) jelas, bersih, (dijaga oleh) masyarakat kita semua. Media harus menjaga itu berjalan," pesan JK.

 

 

Penetapan Calon

Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) turut menghadiri acara groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Gedung A Universitas Paramadina di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5). (Merdeka.com)

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.

Penetapan itu berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 yang dilakukan di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11) malam.

"Dengan demikian, nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden untuk Pemilu 2024 adalah sebagai berikut, nomor urut satu untuk pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut dua untuk pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, nomor urut tiga untuk pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Adapun pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Infografis Janji KPU Usai Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2024. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

    Berita Terkini Selengkapnya