Liputan6.com, Jakarta: Sedianya, pemerintah Indonesia bakal memutuskan hubungan atas ketergantungannya dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Kendati begitu, IMF balik menawarkan opsi khusus kepada pemerintah RI. Kenyataan tersebut disimak betul lembaga keuangan sentral negeri ini, Bank Indonesia, yang sampai sekarang masih menunggu kajian pemerintah atas pilihan itu. Namun, BI berharap langkah Exit Strategy versi pemerintah benar-benar diperhitungkan secara matang [baca: Indonesia Dinilai Siap Lepas dari IMF]. "Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dunia internasional," kata Gubernur BI Syahril Sabirin, baru-baru ini, di Jakarta.
Opsi yang diberikan IMF adalah fasilitas pinjaman siaga (Standby Arrangement), fasilitas pendanaan untuk berjaga-jaga (Precautionary), dan pilihan bahwa Indonesia tak memerlukan pinjaman dari IMF sama sekali. Ketiga opsi itu diajukan IMF untuk ditentukan secara pasti oleh pemerintah Indonesia, setelah program yang tertuang dalam fasilitas pendanaan yang diperluas (Extended Fund Facility Arrangement) berakhir pada 2003 ini [baca: Menko Perekonomian: Indonesia Menghentikan Kontrak dengan IMF].
Dalam kesempatan itu, Syahril memang mengaku belum mengetahui opsi yang terbaik yang mesti diambil pemerintah. Satu konsekuensi pemutusan hubungan dengan IMF adalah cadangan devisa sebesar US$ 8 miliar harus dikembalikan BI ke IMF. Jadi, menurut dia, yang terpenting adalah jangan sampai solusi keluar dari IMF mempengaruhi kepercayaan dunia internasional. "Sehingga kita [Indonesia] tetap memperoleh dana pinjaman dan cadangan devisa tetap bisa dipertahankan," papar Syahril.
Rencana pemerintah melepas hubungan ketergantungan dari IMF tampaknya sudah menjadi kepastian. Namun memang, itu masih tergantung bila kondisi makro ekonomi pada saat ini dapat dipertahankan [baca: Awal Desember Indonesia Bisa Lepas dari IMF]. Hingga saat ini pemerintah masih mengkaji dampak pemutusan kontrak yang akan berakhir November 2003. Keputusan itu harus melalui Sidang Kabinet karena berdampak besar terhadap perekonomian negara [baca: Menkeu: Pemutusan Kontrak IMF Tergantung Kabinet].
Sayang, bagi Wakil Ketua Komisi IX DPR Paskah Suzetta, pemerintah dinilai masih ragu-ragu meninggalkan IMF [baca: Pemerintah Dinilai Ragu-Ragu Meninggalkan IMF]. Bahkan wacana penggantian peran IMF dengan Jepang adalah contoh keraguan pemerintah.(BMI/Susanti Jo dan Dwi Nindyas)
Opsi yang diberikan IMF adalah fasilitas pinjaman siaga (Standby Arrangement), fasilitas pendanaan untuk berjaga-jaga (Precautionary), dan pilihan bahwa Indonesia tak memerlukan pinjaman dari IMF sama sekali. Ketiga opsi itu diajukan IMF untuk ditentukan secara pasti oleh pemerintah Indonesia, setelah program yang tertuang dalam fasilitas pendanaan yang diperluas (Extended Fund Facility Arrangement) berakhir pada 2003 ini [baca: Menko Perekonomian: Indonesia Menghentikan Kontrak dengan IMF].
Dalam kesempatan itu, Syahril memang mengaku belum mengetahui opsi yang terbaik yang mesti diambil pemerintah. Satu konsekuensi pemutusan hubungan dengan IMF adalah cadangan devisa sebesar US$ 8 miliar harus dikembalikan BI ke IMF. Jadi, menurut dia, yang terpenting adalah jangan sampai solusi keluar dari IMF mempengaruhi kepercayaan dunia internasional. "Sehingga kita [Indonesia] tetap memperoleh dana pinjaman dan cadangan devisa tetap bisa dipertahankan," papar Syahril.
Rencana pemerintah melepas hubungan ketergantungan dari IMF tampaknya sudah menjadi kepastian. Namun memang, itu masih tergantung bila kondisi makro ekonomi pada saat ini dapat dipertahankan [baca: Awal Desember Indonesia Bisa Lepas dari IMF]. Hingga saat ini pemerintah masih mengkaji dampak pemutusan kontrak yang akan berakhir November 2003. Keputusan itu harus melalui Sidang Kabinet karena berdampak besar terhadap perekonomian negara [baca: Menkeu: Pemutusan Kontrak IMF Tergantung Kabinet].
Sayang, bagi Wakil Ketua Komisi IX DPR Paskah Suzetta, pemerintah dinilai masih ragu-ragu meninggalkan IMF [baca: Pemerintah Dinilai Ragu-Ragu Meninggalkan IMF]. Bahkan wacana penggantian peran IMF dengan Jepang adalah contoh keraguan pemerintah.(BMI/Susanti Jo dan Dwi Nindyas)