Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menjelaskan inti masalah yang menjadi penyebab dibatalkannya ANOC World Beach Games 2023 di Bali.
Ia mengklaim kejadian tersebut bukan diakibatkan oleh tidak adanya anggaran dari pemerintah, melainkan ketidakseimbangan antara ekspektasi dengan jumlah pembiayaan yang didapat pihak penyelenggara dari pemerintah serta sponsor.
Advertisement
Sebagai informasi, ajang AWBG 2023 sedianya diagendakan bergulir mulai 5-12 Agustus mendatang. Akan tetapi, Association of National Olympic Committees (ANOC) mengumumkan pembatalan ajang usai Bali dinyatakan mundur dari statusnya sebagai tuan rumah
Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari pun sudah mengonfirmasi keputusan itu melalui pernyataan resminya pada Rabu (5/7/2023). Pria berusia 47 tahun menilai langkah ini terpaksa diambil lantaran adanya kendala dari segi anggaran.
Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan pihaknya juga sudah menerima laporan dari NOC terkait pembatalan ANOC World Beach Games 2023 di Bali. Menurut dia, keputusan tersebut diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan teknis.
"Kita baru mendapatkan informasi bahwa hari ini (AWBG di Bali) telah resmi dibatalkan dari pihak ANOC-nya," papar Dito saat ditemui awak media di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/7/2023) malam WIB.
"Itu juga berdasarkan dengan melihat kesiapan dari NOC Indonesia yang menyatakan, mungkin karena ada berbagai hal dan pertimbangan teknisnya, daripada marwah Indonesia menurut mereka tidak baik, jadi NOC Indonesia melaporkan kepada saya telah memutuskan untuk membatalkan event tersebut," sambung dia.
Penjelasan Dito Ariotedjo soal Mekanisme Anggaran
Terkait mekanisme anggaran yang disebut-sebut menjadi pokok permasalahan, Menpora Dito Ariotedjo menjelaskan pemerintah sejatinya sudah menyiapan anggaran untuk penyelenggaraan ajang tersebut.
Ia sempat melakukan review antara Kemenpora dan NOC, bersama dengan BPKP serta DJA. Hasilnya, jumlah anggaran yang diajukan ialah sebesar Rp446 miliar. Akan tetapi, hal itu nampaknya masih dianggap kurang oleh penyelenggara.
"Sebenarnya kalau mekanisme anggaran memang seperti yang sudah disampaikan oleh pihak Kemenkeu, ada range perbedaan antara ekspektasi dengan perhitungan apa yang nanti dibantu pemerintah serta pemasukan sponsornya. Jadi memang ada perbedaan di situ yang menyebabkan kemarin diskusinya panjang," kata Dito.