Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda menyatakan pihaknya membuka pintu apabila PAN ingin bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Namun, ia mengingatkan PAN harus menghormati kesepakatan PKB-Gerindra yang sudah lebih dulu ada yakni keputusan capres-cawapres di tangan dua partai tersebut yang akan diusung pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Advertisement
"PAN bisa gabung, tapi harus menghormati 10 bulan perjalanan PKB-Gerindra dan di luar pos capres-cawapres," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (21/6/2023).
Huda menyebut belum ada tawaran PAN untuk menyodorkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, ia mengingatkan, PAN belum bisa dan berhak menyodorkan nama cawapres sebab belum masuk ke KKIR.
"Belum, belum ada, ya bisa kita pahami itu mungkin kemauan PAN. Nah masalahnya kan PAN belum masuk koalisi kita, jadi kalau toh PAN dorong, ya itu kira-kira posisinyta belum menjadi bagian dari koalisi," kata dia.
Saat ini, kata Huda, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk mengumumkan cawapres Prabowo Subianto.
"Ya udah santai aja. Karena poros yang lain juga masih belum. Saya juga termasuk yang mazhab pada posisi gak perlu cepet-cepat deklarasi," pungkas Huda.
Sebelumnya, rapat pleno DPP PKB memutuskan memingit sang ketua umum, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia tidak diperbolehkan bicara soal Pilpres 2024. Ternyata, Cak Imin juga dilarang bertemu dengan ketua umum parpol lainnya.
"Ya secara otomatis berarti enggak bisa ketemu dengan (ketua umum partai) yang lain. Namanya dipingit kan enggak boleh ketemu pengantin yang lain," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat Senin 19 Juni 2023.
PKB Sebut Masih Jauh
Menurut Jazilul, bila ada partai lain yang hendak bergabung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), maka pembahasan pasangan capres dan cawapresnya tidak dimulai dari nol. KKIR bersikuhuh untuk mengusung Prabowo-Cak Imin.
"Kalau ibarat-ibarat ya jauh, namanya ibarat. Ibarat masih jauh. Kalau sekarang sudah dekat. Jangan bicara ibarat-ibarat," ujar Jazilul.
Jazilul menegaskan, partai mana pun yang ingin bergabung dengan KKIR, harus setuju untuk mengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.
"Bahwa Pak Muhaimin, menurutnya PKB, keputusan DPP, Pak Muhaimin calon pengantin. Berarti bagi PKB, Pak Muhaimin ini bagi PKB sudah diputuskan menjadi pengantin," ujar Jazilul.
"Terus, kita kan koalisinya dengan Gerindra. Ya siapa lagi (pasangannya) kalau bukan Pak Prabowo?," sambung dia.
Urusan Partai Diserahkan ke DPP PKB
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, selama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipingit, komunikasi politik PKB dengan partai politik (parpol) lain hingga pengambilan keputusan strategis bakal diambil alih Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
"Sebenarnya Pak Muhaimin yang dipingit, bukan PKB. Jadi DPP PKB kira-kiranya memberikan putusan kepada Pak Muhaimin, 'Udah dipingit saja.' Urusan-urusan yang lain biar dikerjakan oleh pengurus yang lain," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2023.
Menurut dia, PKB tak khawatir elektoral Cak Imin akan menurun selama dipingit. Sebab, kata dia, kader lain yang bakal bekerja melakukan sosialisasi untuk mempromosikan Cak Imin untuk Pilpres 2024.
"Jadi sekarang saatnya calon (Caleg) bekerja karena sudah terbuka dan semua sudah kami daftarkan, bekerja masing-masing. Nah pengurus DPP memutuskan cak Imin dipingit, yang bekerja biar caleg, biar pengurus," ucap dia.
Jazilul menerangkan Muhaimin Iskandar dipingit berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPP PKB. Pasalnya, kata dia, Cak Imin menjadi satu-satunya kandidat dari PKB yang ditetapkan untuk maju baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.