Wapres: Operasi Militer Mesti Direstui Rakyat Aceh

Pemerintah menjamin hanya akan menggelar operasi militer bila diminta rakyat Aceh. Tapi bila Gerakan Aceh Merdeka tetap menginginkan kemerdekaan di Aceh, pemerintah akan bertindak tegas.

oleh Liputan6Diterbitkan 19 April 2003, 12:26 WIB
Liputan6.com, Jakarta: Nasib kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka bak di ujung tanduk. Sebab niat pemerintah Indonesia buat melaksanakan operasi militer sudah bulat, kendati sampai saat ini masih mengedepankan pendekatan dialog. Terutama, tentu saja bila GAM tetap menginginkan kemerdekaan di Tanah Rencong. Namun begitu, pemerintah juga menjamin hanya akan menggelar kekuatan militer bila diminta sendiri oleh rakyat Aceh. &quotTidak ada maksud pemerintah untuk melakukan operasi militer, kecuali rakyat Aceh yang memintanya,&quot kata Wakil Presiden Hamzah Haz, saat membuka Muktamar ke-19 Al-Jam`yatul Washliyah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (18/4).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menambahkan, sampai sejauh ini pemerintah tetap mengupayakan perdamaian dengan GAM dalam mengatasi konflik berdarah yang sudah menahun di Bumi Serambi Mekah. Walau memang, kesepakatan penghentian permusuhan pada 9 Desember silam dinilai nyaris gagal [baca: Indonesia dan GAM Menandatangani Perjanjian Damai]. Tapi, menurut Hamzah, kenyataan tersebut tak berarti jalan damai tak dijadikan prioritas utama. Dengan tujuan untuk menghindari langkah operasi militer, tentunya.

Bagi pemerintah, Hamzah menjelaskan, gelar operasi militer amat tergantung dari sikap GAM sendiri [baca: Wapres: GAM Menuntut Merdeka, Operasi Militer Digelar]. Bila tak terhindarkan lagi, pemerintah Indonesia menjamin operasi militer bakal diberlakukan untuk berhadapan dengan GAM, dengan restu rakyat setempat. Sebab, pemerintah telah memberikan perlakuan istimewa kepada Aceh, seperti Otonomi Khusus dan penerapan Syariat Islam bagi rakyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan begitu, alasan ingin memerdekakan diri menjadi tidak relevan sama sekali.

Merujuk pernyataan Hamzah, sebenarnya sudah berulang kali sebagian warga NAD menyatakan penolakan tegas atas rencana gelar kekuatan militer di wilayah mereka [baca: Warga Aceh Menolak Operasi Militer]. Alasannya, operasi militer tak akan pernah menyelesaikan masalah dan justru membuat warga ketakutan. Harapan itu pula yang dilontarkan beberapa warga di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 25 kilometer dari Banda Aceh. Menurut seorang warga bernama Nur Afni, warga sipil-lah yang buntutnya paling merasakan dampak bila operasi militer diberlakukan [baca: Syafi`i Ma`arif: TNI Agar Berpikir 100 Kali]. "Kita kaum ibu-ibu, tengok sendirilah kalau ada darurat militer itu. Kan susah. Cari makannya pun susah," kata perempuan itu.(BMI/Christiyanto dan Ari Trisna)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya