Liputan6.com, Irak: Beberapa pria Irak memanjat patung Saddam Hussein yang berdiri kokoh dan angkuh di kawasan Taman Firdaus, pusat Kota Baghdad. Dengan disaksikan ratusan orang, mereka menambatkan rantai di leher simbol pemimpin Irak itu. Sejumlah pasukan Marinir Amerika Serikat tampak membantu dan menyerahkan bendera "Stars and Stripes". Bendera AS itu kemudian menyelubungi kepala patung. Tepat di bawah patung Saddam, sebuah tank siap menghentak dengan rantai tersebut. Akhirnya, patung yang menjadi satu di antara simbol keberadaan Saddam roboh.
Tumbangnya patung segera disambut tepuk tangan ratusan warga yang memenuhi tempat itu. Sebagian dari mereka lalu menghampiri patung, memukul, dan menendangnya. Beberapa orang juga menyeret bagian kepala dari patung itu sepanjang jalan. Aksi tersebut boleh jadi cerminan sebagian warga Baghdad yang selama ini hidup dalam ketakutan terhadap Presiden Saddam beserta pengikut setianya. Mereka juga seolah kehilangan kendali saat keberadaan dan kekuasaan Sang Presiden menjadi tak menentu. Peristiwa ini juga disaksikan jutaan pasang mata di dunia melalui tayangan sejumlah televisi, tak lama berselang setelah konvoi pasukan gabungan pimpinan AS menembus jantung Kota Baghdad, Rabu pekan silam.
Penguasaan atas Baghdad, meski belum sepenuhnya, membuat Gedung Putih berkeyakinan sudah memenangkan perang yang menelan anggaran negara sebesar US$ 104 miliar. Di sisi lain, kesimpangsiuran mengenai keberadaan Saddam beserta pengikut setianya membuat sebagian warga Irak hilang kendali. Aksi penjarahan pun merebak di Baghdad, menyusul kemudian Kota Basra, Mosul hingga Kirkuk. Anarki dan ketiadaan ketertiban umum seolah membuat Irak sebagai negeri tak berdaulat.
Di tengah situasi yang semakin tak menentu itu, AS berusaha memperkuat keberadaannya di sejumlah wilayah yang diduduki dengan melakukan berbagai langkah. Di Washington D.C., pemerintahan George Walker Bush mengumumkan bahwa rezim Saddam telah jatuh. "Tidak diragukan lagi bahwa rezim (Saddam Hussein) telah kehilangan kekuasaannya," ucap Juru Bicara Gedung Putih Ari Fleitcher. Tak cuma itu, baik Washington maupun Komando Pasukan Militer AS di Qatar menyatakan tidak peduli Saddam telah tewas atau bersembunyi di tempat lain di luar Irak lantaran yang dipentingkan AS saat ini adalah kekuasaan Saddam telah jatuh. Namun, pencarian terhadap Presiden Irak beserta orang-orang terdekatnya terus berlanjut.
Kejatuhan rezim yang berkuasa di Irak sejak 1979, agaknya cukup memuaskan Presiden Bush. Di sela-sela liburan rutin akhir pekannya di Camp David, Bush mengatakan bahwa warga Irak kini sedang merayakan kejatuhan Saddam meski terjadi penjarahan dan pelanggaran hukum secara luas. Namun, Bush mengingatkan, konflik bakal terus berlangsung di Irak, dan pasukan AS kemungkinan masih menghadapi pertempuran keras. Menurut Bush, militer AS memberikan makanan, air, dan perawatan medis kepada semua yang membutuhkan.
Niat Bush itu mungkin terasa janggal mengingat "tangan-tangan" pasukan koalisi masih berlumuran darah nyawa-nyawa warga sipil Irak korban perang yang tak berdosa. Bayangkan, setelah membombardir sebagian besar kota di negeri seluas 438.317 kilometer persegi, pasukan gabungan hendak berlaku sebagai "Santa Klaus". Seolah tak malu memang.
Jauh sebelum genderang perang ditabuh, Negara Adikuasa itu menuding Irak melanggar Resolusi Nomor 1441 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menimbun persenjataan pemusnah massal berupa senjata kimia dan biologi. Namun, Tim Inspeksi Senjata PBB (UNMOVIC) yang ditugaskan tak menemukan indikasi keberadaan senjata pemusnah massal di Negeri 1001 Malam. Akan tetapi, AS yang mengklaim sebagai "Polisi Dunia" itu mengalihkan tuduhan lain: Irak melindungi jaringan teroris internasional. Terakhir, AS membelokkan sangkaan terhadap rezim Saddam yang dianggap kejam dan tak demokratis.
Dengan bantuan sekutu terdekatnya, Inggris, AS pun menginvasi Irak meski tanpa mandat PBB. Agresi militer pada 20 Maret silam itu pun menuai gelombang protes di berbagai belahan dunia. Gedung Putih tetap bergeming dan terus membumihanguskan negeri yang memiliki sejarah peradaban tertua di dunia itu. Padahal, kekuatan militer Irak tak sebanding dengan armada perang AS dan Inggris. Ini mengingat negeri lembah Sungai Eufrat dan Tigris itu sudah dihajar embargo militer dan ekonomi pasca-Perang Teluk I pada 1991.
Tak dipungkiri, AS memang bernafsu mendongkel pemerintahan Saddam Irak. "Sang Penentang" ini dianggap kerikil tajam bagi kebijakan Negeri Kapitalis tersebut di kawasan Timur Tengah. AS seolah mengingkari bahwa kekuatan persenjataan yang dimiliki Saddam sesungguhnya tak lepas dari campur tangan mereka sendiri, selain tentunya bantuan militer Rusia.
Gedung Putih juga seakan hendak "cuci tangan". Padahal, AS jelas-jelas telah menanamkan bibit ketegangan baru di Timur Tengah, dengan mensponsori kekuatan militer Irak. Tidak tanggung-tanggung malah, Irak dijadikan sebagai negara berkekuatan militer besar di Teluk Persia dan Jazirah Arab. Kenyataan ini belakangan disesali oleh AS, terutama saat Irak menyerbu Kuwait atau Perang Teluk I 1990-1991.
Sejatinya, dukungan AS terhadap Saddam dimulai pada 1979, atau bersamaan ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan rezim Syah Reza Pahlevi di Iran. Boleh jadi, AS membutuhkan keberadaan Saddam sebagai pengimbang kekuatan Revolusi Islam Iran yang dikhawatirkan bakal mengancam negara-negara sekuler di Timur Tengah, khususnya Israel. Lantaran bernafsu menggempur kekuatan Khomeini yang menggulingkan rezim pro-Washington, AS justru mengabaikan kenyataan bahwa Baghdad memiliki hubungan politik yang erat dengan Uni Sovyet--musuh bebuyutan AS selama Perang Dingin.
Kala itu, AS memasok banyak persenjataan kepada Saddam hingga Perang Iran-Irak yang berkecamuk selama delapan tahun (1980-1988). Teknologi pengembangan senjata pemusnah massal seperti bom kimia dan biologi yang dimiliki Irak juga diyakini sebagai bagian bantuan Pentagon untuk menekan kekuatan Iran dan para penganut Syiah. Aneh bin ajaib, kini, golongan Syiah yang mayoritas mendiami wilayah selatan Irak justru diandalkan AS sebagai oposisi melawan Saddam selain Suku Kurdi di sebelah utara.
Terlepas dari hubungan AS dan Saddam yang tak mesra lagi, Gedung Putih agaknya tengah menyusun konsep final mengenai pemerintahan demokratis Irak pasca-Saddam Hussein. Rencana itu meliputi penempatan militer AS di Irak selama 18 bulan, pengadilan militer para pejabat paling senior Irak dan pengambilalihan secara cepat ladang-ladang minyak untuk membiayai pembangunan kembali negeri tersebut. Namun, menurut sejumlah kalangan, rencana Negeri Paman Sam itu hanyalah kedok belaka. Terutama untuk menguasai kilang-kilang minyak Irak yang memang sebagian besar sempat dimiliki oleh beberapa perusahaan minyak AS sebelum dinasionalisasikan pada 1972.
Belang AS juga terkuak jauh sebelum pasukan koalisi menyerbu Irak. Bukti tersebut dipaparkan seorang pemerhati Timur Tengah, James Ridgeway. Menurut Ridgeway, Gedung Putih sudah menenderkan berbagai proyek di negeri yang memiliki cadangan minyak bumi 112 miliar barel--nomor dua di dunia setelah Arab Saudi. Bisnis yang menggiurkan memang, apalagi Irak kemungkinan masih memiliki 220 miliar barel sebagai cadangan. Kelebihan Irak bukan cuma itu. Biaya produksi minyak mentah di sana, termasuk yang terendah di dunia, sehingga menarik kalangan perusahaan minyak internasional.
Irak bukan saja tidak tersentuh selama 10 tahun oleh teknologi tercanggih di dalam pengeboran minyak. Ladang-ladang minyak Irak juga banyak yang telantar. Menteri Perminyakan Irak Amir Rashid, mengindikasikan bahwa pada awal tahun 2001 hanya 24 dari 73 ladang minyak Irak yang berproduksi. Kondisi ini sebagai akibat Perang Teluk I yang turut menghancurkan kilang-kilang minyak Irak.
Bukti senada juga dimuat dalam sebuah artikel di harian bisnis Asian Wall Street Journal (ASWJ). Artikel ini menyebutkan bahwa pemerintahanan Bush sempat menyeleksi satu dari lima perusahaan kontraktor besar AS untuk membangun infrastruktur Irak pascaperang. Penawaran tersebut, menurut sumber ASWJ di pemerintah AS, diperkirakan mencapai nilai hingga US$ 900 juta. Kelima kontraktor besar itu adalah Bechtel Group Inc., Fluor Corp., Kellogg Brown & Root (anak perusahaan perusahaan mega kontraktor Halliburton), Louis Berger Group Inc., dan Parsons Corp.
Menurut ASWJ, rencana pembangunan kembali Irak adalah proyek besar yang akan terdiri atas puluhan subproyek. Antara lain, membangun paling sedikit separuh jumlah jalan dan jembatan vital di Irak. Diperkirakan panjang jalan yang akan dibangun mencapai panjang 1.500 mil. Selain itu, para kontraktor terpilih juga akan ditugaskan membangun 15 persen pembangkit listrik tegangan tinggi, renovasi ribuan bangunan sekolah, serta menyediakan 550 generator darurat. Dan untuk semua proyek tersebut, pemerintah AS hanya memberikan tempo cuma dua bulan.
Seorang sumber ASWJ di Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengungkapkan, perusahaan kontraktor yang pernah dipimpin oleh Wakil Presiden AS Dick Cheney, yakni Halliburton Kellogg Brown & Root diduga memiliki kans tertinggi untuk meraih proyek pembangunan kembali Irak, khususnya perbaikan instalasi penambangan minyak milik Irak. Sekadar diketahui, Irak adalah negara kedua setelah Arab Saudi, yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Makanya tak heran, bila pembangunan instalasi minyak yang rusak akibat perang menjadi prioritas pertama pembangunan kembali Irak pascaperang.
Kini, George Bush Junior sudah tak sabar ingin menciptakan pemerintahan baru di Irak pascaperang. Namun yang patut disayangkan, keangkuhan Negara Adidaya ini kambuh lagi, yakni tidak melibatkan secara penuh peran PBB dalam pembentukan pemerintahan baru tersebut. Padahal, sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengingatkan agar nasib Negeri 1001 Malam ditentukan sekitar 23 juta rakyatnya.
Seruan Sekjen PBB itu ternyata hanya masuk lubang telinga kanan dan keluar kuping kiri Bush. Presiden Bush balik mengatakan, peran PBB hanyalah sebatas pada program kemanusiaan dan pelayanan lainnya. Selanjutnya, AS-lah yang akan membentuk pemerintahan baru di Irak serta mengembalikan kebebasan bagi rakyat Irak untuk mengatur sendiri masa depannya. Keinginan AS itu kembali mengenyampingkan peran PBB sebagai pemain kunci dalam menyelesaikan kemelut suatu negara. Inilah tindakan kedua AS melecehkan keberadaan PBB, setelah tidak mengindahkan seruan PBB dan tetap ngotot menyerbu Irak.
Gelagat Presiden Bush yang berambisi mengangkangi perekonomian dan menentukan kehidupan politik Irak ternyata diendus sekutunya terdekatnya, Perdana Menteri Inggris Tony Blair. PM Inggris justru menginginkan PBB-lah yang sepenuhnya berperan langsung membantu rakyat Irak membentuk pemerintahan sendiri setelah pemerintahan Saddam tumbang. "Bukan AS atau Inggris yang harus menyelenggarakan pemerintahan di Irak, melainkan rakyat Irak sendiri," kata Blair.
Sikap Blair itu didukung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prancis Jacques Chirac, dan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder yang menggelar pertemuan di Saint Petersburg, Rusia, Sabtu pekan silam. Pada konferensi pers bersama, ketiga pemimpin itu mengatakan, PBB adalah satu-satunya badan yang harus menangani Irak.
Pernyataan tiga pemimpin Eropa itu jelas membuat berang Menteri Luar Negeri AS Colin Powell. Menlu AS ini malah menantang balik tiga negara itu. "Kita tidak siap untuk mengatakan, baiklah perang sudah menjelang akhir maka kami semua bersiap-siap untuk meninggalkan negeri ini (Irak) dan kami menyerahkan segalanya kepada PBB," kata Powell. Dia menekankan pula, negaranya telah membayar mahal dengan pengorbanan di bidang ekonomi, politik, dan darah. Artinya, AS tak akan mudah disingkirkan begitu saja seusai perang.
Apa pun dalih AS, perang memang harus dihentikan termasuk ambisi menancapkan hegemoni atas kedaulatan negara lain. Apalagi, membangun negeri yang porak-poranda tak semudah membombardir dengan ribuan rudal, di tengah rakyat Irak yang tengah menderita. "Kecenderungan umum seluruh umat manusia adalah hasrat akan kekuasaan abadi, yang berhenti hanya dalam kematian." Pernyataan Thomas Hobbes dalam Leviathan ini, semoga tak terjadi.(ANS)
Tumbangnya patung segera disambut tepuk tangan ratusan warga yang memenuhi tempat itu. Sebagian dari mereka lalu menghampiri patung, memukul, dan menendangnya. Beberapa orang juga menyeret bagian kepala dari patung itu sepanjang jalan. Aksi tersebut boleh jadi cerminan sebagian warga Baghdad yang selama ini hidup dalam ketakutan terhadap Presiden Saddam beserta pengikut setianya. Mereka juga seolah kehilangan kendali saat keberadaan dan kekuasaan Sang Presiden menjadi tak menentu. Peristiwa ini juga disaksikan jutaan pasang mata di dunia melalui tayangan sejumlah televisi, tak lama berselang setelah konvoi pasukan gabungan pimpinan AS menembus jantung Kota Baghdad, Rabu pekan silam.
Penguasaan atas Baghdad, meski belum sepenuhnya, membuat Gedung Putih berkeyakinan sudah memenangkan perang yang menelan anggaran negara sebesar US$ 104 miliar. Di sisi lain, kesimpangsiuran mengenai keberadaan Saddam beserta pengikut setianya membuat sebagian warga Irak hilang kendali. Aksi penjarahan pun merebak di Baghdad, menyusul kemudian Kota Basra, Mosul hingga Kirkuk. Anarki dan ketiadaan ketertiban umum seolah membuat Irak sebagai negeri tak berdaulat.
Di tengah situasi yang semakin tak menentu itu, AS berusaha memperkuat keberadaannya di sejumlah wilayah yang diduduki dengan melakukan berbagai langkah. Di Washington D.C., pemerintahan George Walker Bush mengumumkan bahwa rezim Saddam telah jatuh. "Tidak diragukan lagi bahwa rezim (Saddam Hussein) telah kehilangan kekuasaannya," ucap Juru Bicara Gedung Putih Ari Fleitcher. Tak cuma itu, baik Washington maupun Komando Pasukan Militer AS di Qatar menyatakan tidak peduli Saddam telah tewas atau bersembunyi di tempat lain di luar Irak lantaran yang dipentingkan AS saat ini adalah kekuasaan Saddam telah jatuh. Namun, pencarian terhadap Presiden Irak beserta orang-orang terdekatnya terus berlanjut.
Kejatuhan rezim yang berkuasa di Irak sejak 1979, agaknya cukup memuaskan Presiden Bush. Di sela-sela liburan rutin akhir pekannya di Camp David, Bush mengatakan bahwa warga Irak kini sedang merayakan kejatuhan Saddam meski terjadi penjarahan dan pelanggaran hukum secara luas. Namun, Bush mengingatkan, konflik bakal terus berlangsung di Irak, dan pasukan AS kemungkinan masih menghadapi pertempuran keras. Menurut Bush, militer AS memberikan makanan, air, dan perawatan medis kepada semua yang membutuhkan.
Niat Bush itu mungkin terasa janggal mengingat "tangan-tangan" pasukan koalisi masih berlumuran darah nyawa-nyawa warga sipil Irak korban perang yang tak berdosa. Bayangkan, setelah membombardir sebagian besar kota di negeri seluas 438.317 kilometer persegi, pasukan gabungan hendak berlaku sebagai "Santa Klaus". Seolah tak malu memang.
Jauh sebelum genderang perang ditabuh, Negara Adikuasa itu menuding Irak melanggar Resolusi Nomor 1441 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menimbun persenjataan pemusnah massal berupa senjata kimia dan biologi. Namun, Tim Inspeksi Senjata PBB (UNMOVIC) yang ditugaskan tak menemukan indikasi keberadaan senjata pemusnah massal di Negeri 1001 Malam. Akan tetapi, AS yang mengklaim sebagai "Polisi Dunia" itu mengalihkan tuduhan lain: Irak melindungi jaringan teroris internasional. Terakhir, AS membelokkan sangkaan terhadap rezim Saddam yang dianggap kejam dan tak demokratis.
Dengan bantuan sekutu terdekatnya, Inggris, AS pun menginvasi Irak meski tanpa mandat PBB. Agresi militer pada 20 Maret silam itu pun menuai gelombang protes di berbagai belahan dunia. Gedung Putih tetap bergeming dan terus membumihanguskan negeri yang memiliki sejarah peradaban tertua di dunia itu. Padahal, kekuatan militer Irak tak sebanding dengan armada perang AS dan Inggris. Ini mengingat negeri lembah Sungai Eufrat dan Tigris itu sudah dihajar embargo militer dan ekonomi pasca-Perang Teluk I pada 1991.
Tak dipungkiri, AS memang bernafsu mendongkel pemerintahan Saddam Irak. "Sang Penentang" ini dianggap kerikil tajam bagi kebijakan Negeri Kapitalis tersebut di kawasan Timur Tengah. AS seolah mengingkari bahwa kekuatan persenjataan yang dimiliki Saddam sesungguhnya tak lepas dari campur tangan mereka sendiri, selain tentunya bantuan militer Rusia.
Gedung Putih juga seakan hendak "cuci tangan". Padahal, AS jelas-jelas telah menanamkan bibit ketegangan baru di Timur Tengah, dengan mensponsori kekuatan militer Irak. Tidak tanggung-tanggung malah, Irak dijadikan sebagai negara berkekuatan militer besar di Teluk Persia dan Jazirah Arab. Kenyataan ini belakangan disesali oleh AS, terutama saat Irak menyerbu Kuwait atau Perang Teluk I 1990-1991.
Sejatinya, dukungan AS terhadap Saddam dimulai pada 1979, atau bersamaan ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan rezim Syah Reza Pahlevi di Iran. Boleh jadi, AS membutuhkan keberadaan Saddam sebagai pengimbang kekuatan Revolusi Islam Iran yang dikhawatirkan bakal mengancam negara-negara sekuler di Timur Tengah, khususnya Israel. Lantaran bernafsu menggempur kekuatan Khomeini yang menggulingkan rezim pro-Washington, AS justru mengabaikan kenyataan bahwa Baghdad memiliki hubungan politik yang erat dengan Uni Sovyet--musuh bebuyutan AS selama Perang Dingin.
Kala itu, AS memasok banyak persenjataan kepada Saddam hingga Perang Iran-Irak yang berkecamuk selama delapan tahun (1980-1988). Teknologi pengembangan senjata pemusnah massal seperti bom kimia dan biologi yang dimiliki Irak juga diyakini sebagai bagian bantuan Pentagon untuk menekan kekuatan Iran dan para penganut Syiah. Aneh bin ajaib, kini, golongan Syiah yang mayoritas mendiami wilayah selatan Irak justru diandalkan AS sebagai oposisi melawan Saddam selain Suku Kurdi di sebelah utara.
Terlepas dari hubungan AS dan Saddam yang tak mesra lagi, Gedung Putih agaknya tengah menyusun konsep final mengenai pemerintahan demokratis Irak pasca-Saddam Hussein. Rencana itu meliputi penempatan militer AS di Irak selama 18 bulan, pengadilan militer para pejabat paling senior Irak dan pengambilalihan secara cepat ladang-ladang minyak untuk membiayai pembangunan kembali negeri tersebut. Namun, menurut sejumlah kalangan, rencana Negeri Paman Sam itu hanyalah kedok belaka. Terutama untuk menguasai kilang-kilang minyak Irak yang memang sebagian besar sempat dimiliki oleh beberapa perusahaan minyak AS sebelum dinasionalisasikan pada 1972.
Belang AS juga terkuak jauh sebelum pasukan koalisi menyerbu Irak. Bukti tersebut dipaparkan seorang pemerhati Timur Tengah, James Ridgeway. Menurut Ridgeway, Gedung Putih sudah menenderkan berbagai proyek di negeri yang memiliki cadangan minyak bumi 112 miliar barel--nomor dua di dunia setelah Arab Saudi. Bisnis yang menggiurkan memang, apalagi Irak kemungkinan masih memiliki 220 miliar barel sebagai cadangan. Kelebihan Irak bukan cuma itu. Biaya produksi minyak mentah di sana, termasuk yang terendah di dunia, sehingga menarik kalangan perusahaan minyak internasional.
Irak bukan saja tidak tersentuh selama 10 tahun oleh teknologi tercanggih di dalam pengeboran minyak. Ladang-ladang minyak Irak juga banyak yang telantar. Menteri Perminyakan Irak Amir Rashid, mengindikasikan bahwa pada awal tahun 2001 hanya 24 dari 73 ladang minyak Irak yang berproduksi. Kondisi ini sebagai akibat Perang Teluk I yang turut menghancurkan kilang-kilang minyak Irak.
Bukti senada juga dimuat dalam sebuah artikel di harian bisnis Asian Wall Street Journal (ASWJ). Artikel ini menyebutkan bahwa pemerintahanan Bush sempat menyeleksi satu dari lima perusahaan kontraktor besar AS untuk membangun infrastruktur Irak pascaperang. Penawaran tersebut, menurut sumber ASWJ di pemerintah AS, diperkirakan mencapai nilai hingga US$ 900 juta. Kelima kontraktor besar itu adalah Bechtel Group Inc., Fluor Corp., Kellogg Brown & Root (anak perusahaan perusahaan mega kontraktor Halliburton), Louis Berger Group Inc., dan Parsons Corp.
Menurut ASWJ, rencana pembangunan kembali Irak adalah proyek besar yang akan terdiri atas puluhan subproyek. Antara lain, membangun paling sedikit separuh jumlah jalan dan jembatan vital di Irak. Diperkirakan panjang jalan yang akan dibangun mencapai panjang 1.500 mil. Selain itu, para kontraktor terpilih juga akan ditugaskan membangun 15 persen pembangkit listrik tegangan tinggi, renovasi ribuan bangunan sekolah, serta menyediakan 550 generator darurat. Dan untuk semua proyek tersebut, pemerintah AS hanya memberikan tempo cuma dua bulan.
Seorang sumber ASWJ di Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengungkapkan, perusahaan kontraktor yang pernah dipimpin oleh Wakil Presiden AS Dick Cheney, yakni Halliburton Kellogg Brown & Root diduga memiliki kans tertinggi untuk meraih proyek pembangunan kembali Irak, khususnya perbaikan instalasi penambangan minyak milik Irak. Sekadar diketahui, Irak adalah negara kedua setelah Arab Saudi, yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Makanya tak heran, bila pembangunan instalasi minyak yang rusak akibat perang menjadi prioritas pertama pembangunan kembali Irak pascaperang.
Kini, George Bush Junior sudah tak sabar ingin menciptakan pemerintahan baru di Irak pascaperang. Namun yang patut disayangkan, keangkuhan Negara Adidaya ini kambuh lagi, yakni tidak melibatkan secara penuh peran PBB dalam pembentukan pemerintahan baru tersebut. Padahal, sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengingatkan agar nasib Negeri 1001 Malam ditentukan sekitar 23 juta rakyatnya.
Seruan Sekjen PBB itu ternyata hanya masuk lubang telinga kanan dan keluar kuping kiri Bush. Presiden Bush balik mengatakan, peran PBB hanyalah sebatas pada program kemanusiaan dan pelayanan lainnya. Selanjutnya, AS-lah yang akan membentuk pemerintahan baru di Irak serta mengembalikan kebebasan bagi rakyat Irak untuk mengatur sendiri masa depannya. Keinginan AS itu kembali mengenyampingkan peran PBB sebagai pemain kunci dalam menyelesaikan kemelut suatu negara. Inilah tindakan kedua AS melecehkan keberadaan PBB, setelah tidak mengindahkan seruan PBB dan tetap ngotot menyerbu Irak.
Gelagat Presiden Bush yang berambisi mengangkangi perekonomian dan menentukan kehidupan politik Irak ternyata diendus sekutunya terdekatnya, Perdana Menteri Inggris Tony Blair. PM Inggris justru menginginkan PBB-lah yang sepenuhnya berperan langsung membantu rakyat Irak membentuk pemerintahan sendiri setelah pemerintahan Saddam tumbang. "Bukan AS atau Inggris yang harus menyelenggarakan pemerintahan di Irak, melainkan rakyat Irak sendiri," kata Blair.
Sikap Blair itu didukung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prancis Jacques Chirac, dan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder yang menggelar pertemuan di Saint Petersburg, Rusia, Sabtu pekan silam. Pada konferensi pers bersama, ketiga pemimpin itu mengatakan, PBB adalah satu-satunya badan yang harus menangani Irak.
Pernyataan tiga pemimpin Eropa itu jelas membuat berang Menteri Luar Negeri AS Colin Powell. Menlu AS ini malah menantang balik tiga negara itu. "Kita tidak siap untuk mengatakan, baiklah perang sudah menjelang akhir maka kami semua bersiap-siap untuk meninggalkan negeri ini (Irak) dan kami menyerahkan segalanya kepada PBB," kata Powell. Dia menekankan pula, negaranya telah membayar mahal dengan pengorbanan di bidang ekonomi, politik, dan darah. Artinya, AS tak akan mudah disingkirkan begitu saja seusai perang.
Apa pun dalih AS, perang memang harus dihentikan termasuk ambisi menancapkan hegemoni atas kedaulatan negara lain. Apalagi, membangun negeri yang porak-poranda tak semudah membombardir dengan ribuan rudal, di tengah rakyat Irak yang tengah menderita. "Kecenderungan umum seluruh umat manusia adalah hasrat akan kekuasaan abadi, yang berhenti hanya dalam kematian." Pernyataan Thomas Hobbes dalam Leviathan ini, semoga tak terjadi.(ANS)