Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menawarkan gagasan perubahan dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun di sisi lain partai pengusungnya, Nasional Demokrat (NasDem) masih berada di pemerintahan Jokowi.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Arifki Chaniago mengatakan, situasi ini menjadi dilema yang bakal menyulitkan Anies dan NasDem dalam memperkuat sikap politiknya.
Advertisement
“Risikonya dua narasi tidak saling bertemu. Anies menawarkan gagasan perubahan tentu menarik karena bertujuan untuk mengambil basis pemilih yang kontra dengan pemerintahan Jokowi. Tetapi sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi, NasDem sebagai pengusung Anies harus dikucilkan oleh anggota koalisi pemerintahan lainnya,” kata Arifki dalam keterangan tertulis, Kamis (11/5/2023).
Dia menjelaskan, gagasan perubahan dan keberlanjutan menjadi bertolak belakang bahkan saling berlawanan. Artinya, secara ide sudah membangun tesis dan antitesis sendiri, sehinga antara Jokowi dan Anies tidak bisa disatukan.
“Selain itu, dari sisi pemilih kedua isu ini bakal saling berseberangan,” jelas Arifki.
Bagi Anies, lanjut Arifki, gagasan perubahan dapat lebih nyaring berbunyi di masyarakat dengan syarat NasDem out atau keluar dari pemerintahan Jokowi. Sebab jika Nasdem tidak lagi di pemerintahan Jokowi, Anies diyakini bisa lebih keras menyuarakan gagasan perubahan miliknya.
“Namun NasDem bakal dianggap meninggalkan Jokowi jika undur diri dari pemerintahan. Tetapi bila NasDem ‘dipecat’ Jokowi dari kabinet maka sama saja Jokowi memberi bahan bakar perlawanan terhadap Anies,” ungkap Arifki.
Bisa Saling Merugikan
Direktur Eksekutif dari Aljabar Strategic ini memastikan, mengeluarkan NasDem dari pemerintahan Jokowi bukan perkara mudah. Baik itu dari sisi Jokowi ataupun dari sudut pandang NasDem.
“Risiko dan narasi yang terbangun bakal saling merugikan jika salah memilih antara keluar sendiri atau dipecat,” kata Arifki menandasi.