Liputan6.com, Jakarta - Puluhan purnawirawan perwira tinggi dari ketiga angkatan TNI dan Polri mengingatkan para pejabat negara maupun aparat pemerintah untuk menjaga netralitas mereka menjelang Pemilu 2024.
"Pemilu adalah ajang kontestasi berdasarkan konstitusi. Siapapun yang memenuhi syarat dicalonkan menjadi capres dan cawapres harus dijamin kemerdekaan serta kebebasannya, tanpa ditanggung kampanye-kampanye hitam, termasuk rekayasa hukum, untuk merusak nama dan reputasinya," ujar Letjen Purn Ediwan Prabowo, mantan Sekjen Kemenhan, dalam keterangan tertulis, Minggu 7 Mei 2023.
Advertisement
Para Jenderal purnawirawan ini prihatin melihat adanya upaya-upaya tidak sehat untuk membuat Pemilu 2024 berjalan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas dan tidak rahasia serta tidak damai sebagaimana mestinya.
"Negara harus menjamin hak rakyat untuk memilih calon Presiden dan wakil Presiden secara jujur, adil, bebas dan rahasia, tanpa rasa takut dan tanpa iming-iming imbalan tertentu," katanya.
Lebih jauh, para purnawirawan ini mengingatkan, Segala upaya yang bisa menciderai pelaksanaan Pemilu 2024, maupun para pesertanya pada hakikatnya merupakan upaya menciderai Pancasila, UUD 1945, NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Karena itu, para Jenderal purnawirawan ini mengapresiasi para pejabat negara dan aparat pemerintah, termasuk di jajaran TNI-Polri yang memegang teguh sumpah jabatannya.
Negara Bermartabat
"Negara menjadi bermartabat, maju, kuat dan sejahtera karena memiliki pejabat serta aparat yang berintegritas tinggi dan berkomitmen kuat demi kemajuan bangsa," tandas Letjen Purn Ediwan mewakili rekan-rekannya para Jenderal purnawirawan TNI dan Polri.
Para Jenderal purnawirawan ini datang dari Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).
Advertisement
