Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Pencabutan status PPKM ini menjadi titik balik upaya pemerintah menggenjot pergerakan ekonomi, termasuk di dalamnya sektor pariwisata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dengan pencabutan status PPKM ini, pemerintah ingin mendorong mendorong daya beli masyarakat. Selama ini dengan PPKM memang memberikan pembatasan di berbagai kegiatan masyarakat, sehingga daya beli menurun.
Advertisement
"Terkait kebijakan yang akan diambil, pertama tentu pemerintah mendorong daya beli masyarakat," ujar Airlangga di Istana Negara, Senin (30/1/2023).
Namun di tengah kebebasan ini, pemerintah secara intens tetap melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga yang menyebabkan inflasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga beras. Sebagaimana diketahui, pada Desember 2022, harga beras mengalami kenaikan signifikan yang diakibatkan minimnya persediaan cadangan beras pemerintah.
"Beberapa komoditas yang diperhatikan termasuk harga beras seperti di bulan Desember kemarin, sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras," ungkapnya.
Tidak hanya inflasi pada beras, Airlangga juga menyoroti inflasi yang terjadi pada sektor transportasi udara di daerah-daerah.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, mengingat usai pencabutan status PPKM, target di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus ditingkatkan.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno menyampaikan target kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 yaitu 7,4 juta. Sedangkan untuk wisatawan Nusantara 1,4 miliar.
Pergerakan ekonomi tidak hanya fokus pada pariwisata, Sandi mengatakan, Kemenparekraf juga mengambil sejumlah langkah seperti deregulasi izin penyelenggaraan sebuah acara.
"Yang diharapkan bisa memicu kegiatan MICE juga kegiatan event berbasis musik, berbasis olahraga, yang diharapkan bisa mendorong terciptanya wisata mancanegara kunjungannya 7,4 juta dibatas atas dan pergerakan wisatawan Nusantara di angka 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara," kata Sandiaga.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka.com
Gelar Ratas, Jokowi Bahas Dampak Pencabutan PPKM Terhadap Pariwisata dan Investasi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait peningkatan aktivitas perekonomian dan pariwisata pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurut pengamatan presiden, saat ini aktivitas masyarakat sudah mulai menggeliat, khususnya terhadap para wisatawan.
“Saya melihat di Manado sudah mulai banyak wisatawan, di Bali mulai pesawat-pesawat datang bawa wisatawan, wisatawan lokal juga sangat terlihat sekali,” kata Jokowi saat membuka pidatonya di Istana Negara Jakarta, Senin (30/1/2023).
Memantau pergerakan tersebut, Jokowi lalu meminta menteri terkait untuk melaporkan bagaimana dampak dengan peningkatan investasi di sejumlah wilayah potensi wisata seperti Labuan Bajo, Mandalika, Toba dan Kupang.
“Untuk investasi saya minta Menko Maritim dan Investasi menyampaikan mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan di 2023 terutama terobosan dalam meningkatan investasi,” jelas Jokowi.
Advertisement
Dampak PPKM dengan Inflasi
Selain soal pariwisata dan investasi, Kepala Negara juga mengingatkan kepada jajaran kementeriannya soal dampak PPKM dengan inflasi. Jokowi mencatat, terdapat kenaikan harga barang dan jasa yang mulai tampak dan harus diwaspadai.
“Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul,” saran dia menandasi.
Terpantau hadir dalam rapat tersebut, seperti Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi Johnny Plate dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
