Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) telah memperoleh penyertaan modal negara alias PMN 2022 sebesar Rp 5 triliun, dan akan bertambah Rp 10 triliun di 2023. Total modal sebesar Rp 15 triliun tersebut akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kehadiran PMN bisa mendongkrak rasio elektrifikasi PLN dari 97,26 persen di 2021 menjadi 97,49 persen di Oktober 2022.
Advertisement
"Itu akan terus meningkat jadi 97,53 persen di Desember 2022, dan 97,81 persen di tahun 2023," terang Darmawan saat menjalani Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11/2022).
Bila dilihat secara seksama, kenaikan rasio elektrifikasi dari 2021 ke 2023 tergolong kecil, hanya sekitar 0,55 persen. Namun, Darmawan menjelaskan, penambahan jangkauan listrik di wilayah 3T memang tidak mudah, terutama soal biaya.
"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan. Sedangkan rata-rata investasi untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah non-3 T hanya Rp 1-2 juta per pelanggan," sebutnya.
"Untuk itu, PMN dibutuhkan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T yang secara ekonomi tidak feasible, namun sebagai wujud nyata dari amanat sila ke-5 Pancasila harus dilakukan," tegas dia.
Untuk 2022, PMN senilai Rp 5 triliun dialokasikan bagi pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya lokal prioritas di daerah isolated sebesar Rp 0,23 triliun. Kemudian, untuk transmisi dan gardu induk Rp 2,56 triliun, serta Rp 2,21 triliun untuk distribusi dan desa listrik.
Adapun penyertaan modal negara tersebut baru cair per secara dua tahap per 24 dan 27 Oktober 2022. Sehingga belum akan terrealisasikan sepenuhnya pada tahun ini.
"Prognosa penyerapan pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,87 triliun atau setara 57 persen. Selebihnya akan diserap pada tahun berikutnya," imbuh Darmawan.
Sementara untuk PMN 2023, PLN mengusulkan alokasi Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk pembangkit listrik sebesar Rp 1,74 triliun, transmisi dan gardu induk Rp 3,78 triliun, serta distribusi dan listrik desa Rp 4,48 triliun.
"Usulan PMN 2023 akan digunakan untuk pekerjaan pembangkit, transmisi dan distribusi pada daerah terpencil. Termasuk program listrik desa dan pembangkit EBT (energi baru terbarukan) penunjang program lisdes dengan usulan alokasi pendanaan Rp 10 triliun," tutur Darmawan.
Puji Dirut PLN untuk Menkeu: Bu Sri Mulyani Selamatkan Keuangan PLN
Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasodjo, mengungkapkan dukungan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membantu operasional kinerja PLN menjadi lebih baik.
Salah satunya Menteri Keuangan memberi dukungan untuk segera mencairkan pembayaran kompensasi Rp 31 triliun kepada PLN. Dulu, kata Darmawan pembayaran kompensasi sangat lambat, namun kini cepat.
“Dukungan Bu Sri Mulyani ke kita, dulu pembayaran kompensasi bisa tertunda sampai bertahun-tahun. Hari ini pembayaran kompensasi jedanya hanya 3 bulan, dan kemarin bu Sri Mulyani melakukan rapat 3 menteri, dan dalam rapat itu beliau memberi dukungan keputusan segera mencairkan pembayaran kompensasi Rp 31 triliun,” kata Darmawan dalam Leaders Talk Series #2 dengan tema "Indonesia Energy Investment Landscape", Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, dengan dukungan tersebut mampu menyelamatkan PLN ketika menghadapi kesulitan cashflow, sehingga operasional PLN menjadi tidak terganggu.
“Dukungan beliau tidak kurang-kurang,” imbuhnya.
Selain itu, Darmawan juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memberikan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN dinaikkan menjadi Rp 10 triliun untuk tahun depan.
“Terus juga beliau memberikan dukungan PMN di tahun depan dinaikkan dari Rp 5 triliun menjadi RP 10 triliun,” ujarnya.
Advertisement
Kompensasi Mencukupi
Dia mengatakan, hal ini merupakan wujud nyata PLN bukan hanya diberi tugas untuk melistriki di daerah-daerah terpencil di pedesaan tapi PLN juga diberi dukungan penuh agar tugas yang diberikan tugas ke PLN itu bisa dijalankan dengan baik.
Lebih lanjut, dia mengatakan selama 3 tahun ini pembayaran subsidi dan kompensasi bukan hanya tepat waktu, tetapi dengan jumlah yang mencukupi sehingga PLN bisa juga melakukan manajemen dengan baik.
“Selama 3 tahun kita mampu mengurangi utang kita sebesar Rp 62,5 triliun dan mengurangi biaya opex kita sebesar Rp 5 triliun. Jadi luar biasa,” ujarnya.
Disamping itu, dengan dukungan Menteri Keuangan Sri Mulyani pula, PLN memiliki kredit modal kerja yang jumlahnya cukup besar dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga global bond-nya.
“Dengan dukungan seperti itu maka outstanding kredit modal kerja PLN sampai hari ini mencapai nol,” pungkas Darmawan.
