Liputan6.com, Jakarta Ketua Penyelenggara Mukernas sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani mengaku pihaknya tidak khawatir Suharso Monoarfa akan melawan melalui Muktamar Luar Biasa.
Ia percaya Suharso tidak akan menggelar Muktamar Luar Biasa karena pemberhentiannya tidak ada kaitan dengan perebutan kekuasaan.
Advertisement
"Kenapa harus khawatir wong ini urusannya bukan urusan soal mempertahankan kedudukan ketua umum. Ini urusannya agar PPP tetap eksis dalam pemilu 2024 kenapa mesti khawatir," ujar Arsul kepada wartawan, dikutip Rabu (7/9/2022).
Terlebih, untuk menggelar Muktamar Luar Biasa membutuhkan dukungan 2/3 DPW dari 34 provinsi dan 2/3 DPC dari 480 pengurus PPP di kabupaten/kota. Syarat tersebut harus terpenuhi untuk menggelar Muktamar Luar Biasa.
"Maka baik pak Suharso maupun pak Mardiono tidak menahan, tidak bisa mengatakan tidak kalau memang mau Muktamar Luar Biasa itu sudah diatur syarat-syaratnya," ujar Arsul.
Arsul juga mencontohkan, dalam permohonan perubahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM tidak ada perubahan susunan pengurus. Kecuali posisi ketua umum dari Suharso menjadi Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Jadi tidak ada pertarungan perebutan posisi ketua umum antara kubu Suharso dan kubu Mardiono.
"Ini menunjukkan bahwa tidak benar kalau disimpulkan bahwa sedang terjadi pertarungan antara kubu Suharso dengan kubu Mardiono. Karena semua orangnya Pak Suharso tetap dalam posisinya masing-masing," tegas Arsul.
Ada Loyalis Suharso Desak Beliau Lakukan Perlawanan
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, ada kader PPP yang merupakan loyalis Suharso memanasi agar melakukan perlawanan terhadap keputusan pemberhentian.
"Ada sejumlah teman yang sebut sajalah sebagai loyalis Pak Harso mendesak beliau untuk melakukan perlawanan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Orang-orang loyalis Suharso merupakan kader PPP yang posisi akan dirugikan ketika Menteri PPN/Bappenas ini tidak lagi menjadi ketua umum. "Karena selama ini dengan posisi katakanlah yang digantikan itu, itu barangkali ada privilage," ujar Arsul.
Dia menyebut loyalis Suharso yang merasa terancam itu berasal dari beberapa pengurus DPP PPP, anggota DPR RI., sampai anggota DPRD.
"Ada beberapa pengurus, tapi tidak semua pengurus itu misalnya anggota DPR RI, ada anggota DPRD, kan ada yang dapat privilage selama ini," kata Arsul.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
