Liputan6.com, Jakarta Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh hari ini akan menggelar demo kenaikan BBM yang diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).
Di mana harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter, harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.
Advertisement
Menanggapi, Ekonom Indef, Nailul Huda, adanya demo tersebut bisa berpotensi menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diprediksi mencapai 30 ribu pekerja, lantaran naiknya biaya operasional karena BBM naik.
“Permintaan masyarakat turun, biaya naik. PHK akan terjadi. Hitungan saya bisa menimbulkan PHK sampai 30 ribu pekerja,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (6/9/2022).
Disisi lain, ekonom menilai adanya demo ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didukung oleh elemen masyarakat seperti pekerja.
“Dengan adanya protes dengan skala besar bisa membuat dunia usaha tidak percaya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini bisa berbahaya ke ekonomi terutama ke persoalan investasi,” ujarnya.
Tambah Ongkos Produksi
Senada, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef/Ekonom Rizal Taufikurahman, dampak kenaikan BBM subsidi itu, juga berpengaruh terhadap meningkat biaya operasional akibat biaya input produksi naik.
“Dunia usaha akan terdampak dengan meningkat biaya operasional akibat biaya input produksi naik. Hal ini disebabkan dorongan oleh biaya transportasi dan biaya logistik. Output produksinya akan menurun,” ujar Rizal.
Rizal juga memprediksi, jika biaya operasional dunia usaha meningkat maka berpotensi menimbulkan PHK terhadap buruh.
“(Iya berpotensi PHK), apabila biaya operasional (opex) lebih tinggi dari Capex-nya,” pungkas Rizal.
Advertisement
Wagub DKI Jakarta Minta Demo Kenaikan BBM Tak Anarkis
Ribuan mahasiswa hari ini melakukan aksi demo kenaikan BBM di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Jangan sampai unjuk rasa berujung anarkis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/9/2022).
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
"Jangan sampai nanti ada kelompok, golongan, oknum siapa pun yang membonceng dalam setiap aksi," imbuh Riza.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat agar menyikapi kenaikan harga BBM secara bijaksana.
"Kami berharap mari kita sikapi semua secara baik, secara bijak," katanya.
Menurut dia, tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM karena menyikapi situasi dunia saat ini.
Dia menjelaskan perang Rusia dan Ukraina memicu krisis pangan dan energi global.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk sektor energi tembus lebih dari Rp500 triliun pada 2022.
"Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah Pusat kecuali menaikkan (harga BBM). Namun, diiringi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas," imbuh Riza.
