Dibutuhkan lurah dan camat yang bisa blusukan seperti Jokowi. 'Kloningan' Jokowi ini sedang disusun prosesnya oleh Ahok melalui lelang jabatan.
"Kita lagi susun, tapi intinya kan semua orang sudah tahu maunya Pak Gubernur apa. Waktu ke kantor lurah dan camat, Pak Jokowi mengatakan ingin seperti model di bank tidak pakai loket. Pelayanan semua harus jelas. Waktu dan biayanya harus jelas, harus mengawasi tidak ada PKL yang liar," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (4/2/2013).
Menurut Wagub DKI Jakarta ini, lurah dan camat yang mengerti tugasnya akan dipertahankan. Namun ia tak segan-segan menawarkan lelang, kepada PNS lain yang lebih mengerti konsep Jokowi, sang Gubernur DKI.
Advertisement
"Lurah-lurah yang mengerti ini akan dipertahankan. Kalau tidak mengerti, kita tawarkan kepada PNS yang lain dan silahkan melamar. Nantinya dicocokkan dengan walikota dan juga masyarakat," ujarnya.
Konsep lelang jabatan dinilai Ahok cukup adil, karena memang Jokowi butuh pejabat yang bisa langsung turun ke lapangan.
"Tapi minimal ini salah satu yang fair-lah, jadi masing-masing menawarkan diri karena Pak Gubernur butuh orang yang bisa blusukan. Kan repot kalau harus blusukan di 67 kelurahan," tandasnya. (Tnt)