Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, lelang jabatan Lurah dan Camat merupakan terobosan yang perlu dilakukannya. Hal itu agar jajaran di bawahnya tergerak meningkatkan performa.
"Digarap sistemnya agar tidak menyalahi aturan mengenai kepegawaian tapi terobosan itu mesti diperlukan sehingga tidak monoton dan begini-begini terus. Artinya birokrasi di Lurah, di Camat, dan kepala dinasnya tergerak untuk berprestasi, tergerak untuk meningkatkan performanya," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (4/2/2013).
Menurutnya, pihak luar juga bisa memberikan rekomendasi siapa yang layak memenangkan lelang jabatan itu, namun tetap harus berasal dari PNS. Lelang jabatan sebelumnya juga sudah terdapat di perusahaan swasta.
"Persetujuan bisa dari siapa saja, bisa perguruan tinggi, lembaga-lembaga berkaitan dengan SDM. Klo BUMN, perusahaan swasta bisa lakukan kenapa kita tidak. Saya menyakini bisa melakukan itu. Dan inilah yang mau kita mulai. Ini hanya untuk PNS, yang punya kepangkatan yang sudah dimungkinkan untuk itu. Dan oleh aturan UU Kepagawaian sudah dimungkinkan," jelas Jokowi.
Ia pun mengaku, lelang jabatan ini merupakan suara masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan baik dan merasa terhambat.
"Ini suara dari masyarakat, kurang mendapatkan pelayanan yang baik kemudian masih ada merasa terhambat, merasa berbelit-belit ini yang mau kita atur, agar Lurah dan Camat yang mengatakan mau bekerja, 'saya dipilih dong karena saya punya program ini-ini, dan akan saya selesaikan yang berkaitan dengan kinerja dan apa yang dilakukan di wilayah itu', sehingga kalau nanti tidak tercapai langsung ganti ya," ungkap politisi PDI Perjuangan itu. (Mut)
"Digarap sistemnya agar tidak menyalahi aturan mengenai kepegawaian tapi terobosan itu mesti diperlukan sehingga tidak monoton dan begini-begini terus. Artinya birokrasi di Lurah, di Camat, dan kepala dinasnya tergerak untuk berprestasi, tergerak untuk meningkatkan performanya," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (4/2/2013).
Menurutnya, pihak luar juga bisa memberikan rekomendasi siapa yang layak memenangkan lelang jabatan itu, namun tetap harus berasal dari PNS. Lelang jabatan sebelumnya juga sudah terdapat di perusahaan swasta.
"Persetujuan bisa dari siapa saja, bisa perguruan tinggi, lembaga-lembaga berkaitan dengan SDM. Klo BUMN, perusahaan swasta bisa lakukan kenapa kita tidak. Saya menyakini bisa melakukan itu. Dan inilah yang mau kita mulai. Ini hanya untuk PNS, yang punya kepangkatan yang sudah dimungkinkan untuk itu. Dan oleh aturan UU Kepagawaian sudah dimungkinkan," jelas Jokowi.
Ia pun mengaku, lelang jabatan ini merupakan suara masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan baik dan merasa terhambat.
"Ini suara dari masyarakat, kurang mendapatkan pelayanan yang baik kemudian masih ada merasa terhambat, merasa berbelit-belit ini yang mau kita atur, agar Lurah dan Camat yang mengatakan mau bekerja, 'saya dipilih dong karena saya punya program ini-ini, dan akan saya selesaikan yang berkaitan dengan kinerja dan apa yang dilakukan di wilayah itu', sehingga kalau nanti tidak tercapai langsung ganti ya," ungkap politisi PDI Perjuangan itu. (Mut)
