Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengakui, stabilitas harga minyak goreng saat ini belum merata. Dia pun berjanji untuk terus mengerahkan jajarannya di setiap daerah, agar dapat bisa terus melakukan pengawalan dari hulu hingga hilir.
"Dampak dirasakan langsung masyarakat dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Polri dengan stake holder terkait melakukan pengawasan dari hulu ke hilir dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas harga," kata Sigit saat HUT ke-76 Bhayangkara di Lapangan Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari siaran daring, Selasa (5/7/2022).
Advertisement
Menurut Sigit, permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng tidak terlepas dari dampak eskalasi politik Rusia - Ukraina yang menyebabkan suplay shock sehingga menimbulkan lonjakan harga dan kelangkaan berbagai komoditas pangan dan energi, serta krisis ekonomi global yang menyebabkan inflasi di berbagai negara melompat drastis.
Namun dengan kerja keras pemerintah dan seluruh stake holder, termasuk Polri.
Sigit pun berbangga bahwa faktanya Indonesia berhasil menahan laju inflasi serta tetap memberikan subsidi ke beberapa komoditi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
"Fokus kebijakan pemerintah adalah melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi," urai Sigit.
Oleh karena itu, menandai capaian itu, lewat momentum Hari Bhayangkara ke-76, Sigit mengangkat tema Polri yang presisis mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan tumbuh.
"Ini sebagai wujud dukungan Polri ke pemerintah," Sigit menandasi.
Harga Minyak Goreng Mengarah Stabil
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng.
“Saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp14.000 per liter di Jawa-Bali, sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani,” tegasnya dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng dikutip Sabtu (2/7/2022).
Sosialisasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang ingin membeli Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di pengecer resmi yang telah terdaftar di aplikasi SIMIRAH 2.0 maupun PUJLE juga masih berjalan.
Namun masih banyak ditemui pengecer yang belum mengunduh QR Code Peduli Lindungi. Untuk itu, Menko Luhut meminta masa sosialisasinya diperpanjang.
Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan Peduli Lindungi yang tadinya 2 minggu, bisa diperpanjang selama 3 bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan,” ungkap Menko Luhut.
Dalam masa perpanjangan sosialisasi ini, masyarakat tetap dapat membeli MGCR tanpa perlu menunjukkan NIK. Namun, Pemerintah berharap kepada para pengecer dan pembeli agar dapat mulai menggunakan dan membiasakan penggunaan PeduliLindungi dalam proses jual beli MGCR.
Untuk itu, pengecer akan didorong segera mencetak QR Code Peduli Lindungi melalui SIMIRAH 2.0 atau PUJLE dan menempelnya di tempat penjualan.
Selain itu, Pemerintah juga akan terus mengembangkan penggunaan PeduliLindungi sebagai alat pengawasan dan kontrol distribusi minyak goreng untuk mengantisipasi kembali terjadinya kenaikan harga minyak goreng di pasaran.
Advertisement
