Liputan6.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut memberikan komentar soal adanya usulan Raperda Kesejahteraan Janda. Menurutnya Banyuwangi tidak membutuhkan Raperda tersebut.
"Menurut saya itu masih pendapat pribadi dan tidak semua mendukung. Bagi saya masih banyak yang harus dikerjakan dibanding kami harus bicara soal poligami," kata Ipuk, Kamis (2/6/2022).
Advertisement
Berbicara soal upaya mensejahterakan perempuan dan kepala keluarga, lanjut Ipuk, Banyuwangi sudah memiliki segudang program pemberdayaan. Di antaranya melalui pelatihan, mendorong perempuan mandiri melalui sektor usaha. Pagu anggaran yang disediakan untuk pemberdayaan itu pun juga cukup banyak.
"Jadi kalau poligami adalah jalan untuk mensejahterakan janda itu bukan satu-satunya jalan keluar. Tapi masih banyak solusi yang bisa ditawarkan," ujar Ipuk.
Dikarenakan usulan raperda janda itu masih bersifat usulan lisan, Ipuk mengaku tidak akan banyak menggubris.
"Kami tidak akan banyak merespons karena itu masih pendapat pribadi kalau menurut saya," pungkasnya.
Usulan PPP
Sebagai informasi beberapa hari lalu Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Basir Qodim menjadi perbincangan publik.
Hal itu karena usulan Raperda Kesejahteraan Janda yang hendak diusulkannya dianggap nyeleneh.
Dimana dalam usulan tersebut salah satu solusi untuk mengangkat harkat hidup janda adalah dengan cara mempoligaminya.
Baik itu bagi masyarakat umum dan lebih khusus adalah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat yang dirasa mampu.
Namun sejauh ini, Raperda itu masih usulan lisan belaka dan belum diajukan secara resmi ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Advertisement
