Liputan6.com, Jakarta - Mulai minggu depan, karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) bagi WNI maupun WNA yang telah melakukan vaksinasi booster akan berubah kembali menjadi tiga hari.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan pers kemarin, Senin, 14 Februari 2022.
Advertisement
Terkait hal tersebut, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko menilai, pemerintah terkesan mementingkan ranah ekonomi dibandingkan kesehatan.
"Dengan (karantina) tiga hari, pemerintah berarti mementingkan ekonomi dibandingkan melindungi rakyatnya supaya kasusnya tidak banyak," ujar Miko melalui sambungan telepon pada Health Liputan6.com, Selasa (15/2/2022).
Menurut Miko, dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka penanggulangan COVID-19 di Indonesia seolah menjadi nomor dua.
Terlebih, vaksinasi termasuk vaksinasi booster sebetulnya tidak dapat benar-benar dapat menjamin seseorang untuk tidak terinfeksi varian COVID-19 apapun.
"Keponakan saya sudah booster, kena. Kemudian banyak yang sudah booster juga kena. Jadi menurut saya itu bukan alasan," kata Miko.
Seimbangkan ekonomi dan kesehatan
Miko menambahkan, dirinya tidak berarti anti-ekonomi. Hanya saja menurutnya ada baiknya jika pemerintah mempertimbangkan dengan matang serta berbasis bukti (evidence based) saat hendak membuat peraturan.
"Saya menganjurkan agar pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan bukti, bukan janji. Kemudian lebih mementingkan penanggulangan COVID-19, bukan ekonomi. Kalau bisa, harus menyeimbangkan," kata Miko.
Terlebih mengingat kasus COVID-19 di negara lain pun seperti Inggris dan Amerika Serikat sebenarnya juga sedang mengalami kenaikan akibat varian Omicron.
"Saya tidak berarti anti ekonomi, enggak. Tapi sebaiknya harus menyeimbangkan penanganan COVID-19 dan ekonominya," tambahnya.
Advertisement
