Liputan6.com, Jakarta: Ketua Partai Uni Demokrasi Indonesia Sri Bintang Pamungkas meramalkan Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri tak bakal bertahan hingga Pemilihan Umum 2004. Bahkan, dia pesimistis Megawati bisa bertahan hingga akhir tahun ini. "Prediksinya tahun ini, dan mudah-mudahan tidak sampai pertengahan tahun," kata Sri Bintang seusai mengikuti Dialog Publik Rekonstruksi Format Kebangsaan Indonesia dalam Perspektif Politik, Sosial, dan Budaya di Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (24/1) malam.
Sri Bintang menjelaskan, perkiraan itu didasarkan atas kekecewaan masyarakat yang cukup besar. "Ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan mahasiswa, masyarakat, hingga ibu-ibu rumah tangga," ucap Sri Bintang. Dia mengatakan, tuntutan pembatalan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telepon sebenarnya cerminan kekecewaan rakyat terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan Megawati [baca: Demonstrasi Antikenaikan Tarif Belum Berakhir]. Tak heran jika rakyat menilai pemerintahan sekarang tidak berbeda dengan masa Orde Baru. "Mereka tak lain adalah copy dari Soeharto," ujar Sri Bintang menegaskan.
Sri Bintang memperkirakan, kemungkinan rakyat menggulingkan Megawati cukup besar. "Semua presiden [di Indonesia] mundur atau dimundurkan. Itu akan berulang," kata laki-laki kelahiran 25 Juni 1945, di Tulungagung, Jawa Timur ini mengingatkan. Namun, jika Megawati benar-benar diturunkan, dia mengharapkan tidak lewat parlemen dengan membentuk Dewan Presidium. Sebab, cara itu akan ditentang Megawati dengan alasan tak konstitusional. Pun, andainya Megawati turun, Wakil Presiden Hamzah Haz otomatis naik. Padahal, tuntutan rakyat satu paket: turunkan Megawati-Hamzah.
Lebih jauh, Sri Bintang mengatakan, DPR/MPR juga harus bertanggung jawab karena memilih pemimpin yang keliru. "Yang menciptakan Megawati-Hamzah itu juga harus bertanggung jawab," kata lulusan University of Southern California ini. Karena itu, untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, jangan cuma eksekutif yang diturunkan. Tapi, lembaga legislatif pun perlu dirombak secara besar-besaran. "Sebab jika tidak, pemilu berikutnya hanya akan menghasilkan pemimpin yang gombal," ujar Sri Bintang.
Sebab itu, Sri Bintang pesimistis dengan hasil Pemilu 2004. Ditambah lagi, hingga kini undang-undang pemilu belum juga selesai. Padahal, penetapan UU harus rampung enam bulan sebelum pemilu [baca: RUU Pemilu Diminta Memuat Aturan Pemilihan Presiden]. "Saya tidak mau ikut jika pemilu 2004 berlangsung. Saya ingin pemilu itu betul-betul berkualitas," kata Sri Bintang menegaskan.
Namun, merombak sistem saja tidak cukup. Untuk membentuk pemerintahan yang bersih, menurut Sri Bintang, bangsa ini perlu mengalami revolusi budaya. "Budaya korup, memanipulasi undang-undang, feodalisme, itu harus dihilangkan," kata Sri Bintang.(ZAQ/Eva Yunizar dan Anto Susanto)
Sri Bintang menjelaskan, perkiraan itu didasarkan atas kekecewaan masyarakat yang cukup besar. "Ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan mahasiswa, masyarakat, hingga ibu-ibu rumah tangga," ucap Sri Bintang. Dia mengatakan, tuntutan pembatalan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan telepon sebenarnya cerminan kekecewaan rakyat terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan Megawati [baca: Demonstrasi Antikenaikan Tarif Belum Berakhir]. Tak heran jika rakyat menilai pemerintahan sekarang tidak berbeda dengan masa Orde Baru. "Mereka tak lain adalah copy dari Soeharto," ujar Sri Bintang menegaskan.
Sri Bintang memperkirakan, kemungkinan rakyat menggulingkan Megawati cukup besar. "Semua presiden [di Indonesia] mundur atau dimundurkan. Itu akan berulang," kata laki-laki kelahiran 25 Juni 1945, di Tulungagung, Jawa Timur ini mengingatkan. Namun, jika Megawati benar-benar diturunkan, dia mengharapkan tidak lewat parlemen dengan membentuk Dewan Presidium. Sebab, cara itu akan ditentang Megawati dengan alasan tak konstitusional. Pun, andainya Megawati turun, Wakil Presiden Hamzah Haz otomatis naik. Padahal, tuntutan rakyat satu paket: turunkan Megawati-Hamzah.
Lebih jauh, Sri Bintang mengatakan, DPR/MPR juga harus bertanggung jawab karena memilih pemimpin yang keliru. "Yang menciptakan Megawati-Hamzah itu juga harus bertanggung jawab," kata lulusan University of Southern California ini. Karena itu, untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, jangan cuma eksekutif yang diturunkan. Tapi, lembaga legislatif pun perlu dirombak secara besar-besaran. "Sebab jika tidak, pemilu berikutnya hanya akan menghasilkan pemimpin yang gombal," ujar Sri Bintang.
Sebab itu, Sri Bintang pesimistis dengan hasil Pemilu 2004. Ditambah lagi, hingga kini undang-undang pemilu belum juga selesai. Padahal, penetapan UU harus rampung enam bulan sebelum pemilu [baca: RUU Pemilu Diminta Memuat Aturan Pemilihan Presiden]. "Saya tidak mau ikut jika pemilu 2004 berlangsung. Saya ingin pemilu itu betul-betul berkualitas," kata Sri Bintang menegaskan.
Namun, merombak sistem saja tidak cukup. Untuk membentuk pemerintahan yang bersih, menurut Sri Bintang, bangsa ini perlu mengalami revolusi budaya. "Budaya korup, memanipulasi undang-undang, feodalisme, itu harus dihilangkan," kata Sri Bintang.(ZAQ/Eva Yunizar dan Anto Susanto)