PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membenahi sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini penting karena dengan punya 48,6 juta pelanggan, PLN memang rawan suap.
Untuk mengatasinya, perseroan akan menggunakan model collective action againts corruption.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengungkapkan, dua aspek internal tersebut akan diperbaiki mengingat kedua sistem tersebut melayani banyak orang, seperti vendor, mitra kerja serta pelanggan.
"Basis pelanggan kami sudah 48,6 juta, dan ini membuka peluang bagi kegiatan suap menyuap," tuturnya dalam acara Deklarasi PLN Bersih No Suap di Kantor Pusat PLN Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Kegiatan penyimpangan itu, lanjutnya, akan dicegah melalui model collective action againts corruption. Dalam penerapannya, perseroan menggandeng Tranparency International-Indonesia (TII).
Ini merupakan mekanisme kesepakatan bersama dengan pihak yang aware dan menolak segala praktik penyuapan, korupsi maupun gratifikasi.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan deklarasi bersama antara PLN dan Asosiasi serta beberapa perusahaan yang menjadi mitra perseroan.
"Saya pribadi mengetahui adanya praktik tidak sehat di internal, seperti memberikan hadiah agar proses penyambungan listrik cepat, dan sebagainya," paparnya.
Nur menerangkan, sejatinya, setiap institusi atau perusahaan harus bersih dari segala bentuk korupsi, gratifikasi dan lainnya.
"Hanya dengan bebas dari praktik suap dan korupsi, sebuah perusahaan dapat maju, mampu menyejahterakan rakyat Indonesia, dan melayani pelanggan dengan baik. Begitupula akan memberikan harga yang baik pula, karena tidak ada unsur korupsi di dalamnya," terangnya.
Sebelumnya, PLN telah mencanangkan Gerakan PLN Bersih No Suap secara berkesinambungan di lingkungan internal perseroan pada Oktober 2011 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional. (FIK/IGW)
Untuk mengatasinya, perseroan akan menggunakan model collective action againts corruption.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengungkapkan, dua aspek internal tersebut akan diperbaiki mengingat kedua sistem tersebut melayani banyak orang, seperti vendor, mitra kerja serta pelanggan.
"Basis pelanggan kami sudah 48,6 juta, dan ini membuka peluang bagi kegiatan suap menyuap," tuturnya dalam acara Deklarasi PLN Bersih No Suap di Kantor Pusat PLN Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Kegiatan penyimpangan itu, lanjutnya, akan dicegah melalui model collective action againts corruption. Dalam penerapannya, perseroan menggandeng Tranparency International-Indonesia (TII).
Ini merupakan mekanisme kesepakatan bersama dengan pihak yang aware dan menolak segala praktik penyuapan, korupsi maupun gratifikasi.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan deklarasi bersama antara PLN dan Asosiasi serta beberapa perusahaan yang menjadi mitra perseroan.
"Saya pribadi mengetahui adanya praktik tidak sehat di internal, seperti memberikan hadiah agar proses penyambungan listrik cepat, dan sebagainya," paparnya.
Nur menerangkan, sejatinya, setiap institusi atau perusahaan harus bersih dari segala bentuk korupsi, gratifikasi dan lainnya.
"Hanya dengan bebas dari praktik suap dan korupsi, sebuah perusahaan dapat maju, mampu menyejahterakan rakyat Indonesia, dan melayani pelanggan dengan baik. Begitupula akan memberikan harga yang baik pula, karena tidak ada unsur korupsi di dalamnya," terangnya.
Sebelumnya, PLN telah mencanangkan Gerakan PLN Bersih No Suap secara berkesinambungan di lingkungan internal perseroan pada Oktober 2011 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional. (FIK/IGW)