Liputan6.com, Garut - Bupati Garut Rudy Gunawan membantah dugaan adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, yang terpapar dan terlibat keanggotaan Negara Islam Indonesia (NII).
“Saya kira tidak ada yang terlibat NII, yakin saya tidak ada, makanya ke lapangan boleh mangadakan itu (pengecekan),” ujar Rudy, selepas Apel di Halaman Setda Garut, Senin (15/11/2021).
Menurutnya, tudingan adanya pejabat di lingkungan Setda Garut terlibat gerakan NII harus melalui kajian yang menyeluruh, sesuai dengan fakta di lapangan.
“Komitemennya saya pembinaan tiap Minggu, kalau ditemukan (terlibat NII) sesuai PP itu kita berhentikan,” katanya
Baca Juga
Advertisement
Selama ini seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) Garut wajib menjalankan tugasnya sesuai aturan, dan menyatakan kesetiannya kepada Pancasila dan UUD 45.
“Kalau ada paham lain selain Pancasila kita berhentikan,” katanya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Koordinasi dengan Kesbangpol
Untuk mengecek adanya dugaan keterlibatan ASN menjadi anggota NII, ujar dia, lembaganya telah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memastikan tuduhan itu.
“Tunjuk saja kalau ada, biar kami lakukan pembinaan, kami yakin tidak ada,” kata Rudy.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menuduh sejumlah pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut diduga terlibat dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan salah seorang di antaranya menjabat sebagai salah satu gubernur NII.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Wahyudijaya tidak menampik dugaan itu, namun hal itu perlu dikaji secara menyeluruh untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Advertisement
