Liputan6.com, Jakarta: Perseteruan Ketua MPR Amien Rais dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi berlanjut. Perihal somasi yang dilayangkan Laksamana, Amien Rais menegaskan tak akan meminta maaf atas pernyataannya seputar kasus penjualan saham sejumlah BUMN. "Saya peringatkan dia untuk meminta maaf kepada seluruh Bangsa Indonesia karena sudah mengacak-acak aset nasional secara semena-mena," ujar Amien, saat konferensi pers di Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (26/12) malam.
Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional ini, semua yang dilakukan Laksamana berkaitan dengan divestasi BUMN sangat membahayakan masa depan bangsa. Sebab, langkah itu dikhawatirkan mengganggu kemandirian ekonomi karena privatisasi BUMN selama ini hanya mengarah pada penguasaan pihak asing terhadap bangsa Indonesia. "Siapa pun yang secara serampangan menjual aset nasional ke pihak asing untuk menguasai saham mayoritas, orang itu telah melakukan kejahatan pada bangsa," kata Amien.
Amien juga menyatakan tengah menunggu langkah Laksamana setelah somasinya tak ditanggapi [baca: DPP PAN Tak Ambil Pusing Somasi Laksamana]. Jika hingga berlanjut ke meja hijau, Amien akan membentuk tim pengacara. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menganggap kesalahan kebijakan penjualan BUMN ini sebagai wacana untuk mendidik bangsa. Apalagi keputusan tersebut terkesan serampangan dan tak bertanggung jawab.
Pekan silam, Laksamana menyomasi Amien Rais karena dinilai menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Kepada Majalah Berita Forum Keadilan, Amien mengatakan Laksamana adalah menteri Kabinet Gotong Royong yang berbahaya karena menjual aset-aset negara ke perusahaan asing dengan harga murah. Dalam somasi itu, Laksamana meminta Amien Rais dalam waktu 3 X 24 jam supaya menyatakan permintaan maaf melalui tujuh media massa cetak dan sembilan stasiun televisi [baca: Laksamana Sukardi Menyomasi Amien Rais].
Menanggapi masalah tersebut, Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menilai bahwa somasi Laksamana menunjukkan dia bersikap antikritik. Kritik terbuka Amien Rais seharusnya ditanggapi dengan membenahi kebijakan ekonomi agar tidak merugikan negara. Hal itu dikatakan Ketua FKB Rodjil Gufron saat menyampaikan refleksi akhir tahun, semalam.
Rodjil juga mengatakan, pemerintah kurang berkomunikasi dengan DPR saat menjalankan kebijakan ekonomi. Dalam divestasi PT Indosat, misalnya, pemerintah tidak berbicara khusus dengan Komisi IV yang membidangi sektor perhubungan dan telekomunikasi, serta Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga pernah ingkar janji saat menyatakan akan mencari investor strategis untuk mengambil alih Bank Central Asia [baca: Farindo Memenangkan Tender Saham BCA].
Kelalaian komunikasi seperti ini, kata Rodjil, karena pemerintah berasumsi Kabinet Gotong Royong yang terbentuk dari koalisi partai-partai politik tentunya didukung penuh kalangan partai. Tapi pada kenyatannya, banyak parpol keberatan terhadap langkah-langkah pemerintah. Menurut Rodjil, tidak tertutup kemungkinan DPR juga mengajukan interpelasi kepada Presiden Megawati Sukarnoputri, menyangkut Divestasi Indosat dan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan [baca: Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan].(COK/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional ini, semua yang dilakukan Laksamana berkaitan dengan divestasi BUMN sangat membahayakan masa depan bangsa. Sebab, langkah itu dikhawatirkan mengganggu kemandirian ekonomi karena privatisasi BUMN selama ini hanya mengarah pada penguasaan pihak asing terhadap bangsa Indonesia. "Siapa pun yang secara serampangan menjual aset nasional ke pihak asing untuk menguasai saham mayoritas, orang itu telah melakukan kejahatan pada bangsa," kata Amien.
Amien juga menyatakan tengah menunggu langkah Laksamana setelah somasinya tak ditanggapi [baca: DPP PAN Tak Ambil Pusing Somasi Laksamana]. Jika hingga berlanjut ke meja hijau, Amien akan membentuk tim pengacara. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menganggap kesalahan kebijakan penjualan BUMN ini sebagai wacana untuk mendidik bangsa. Apalagi keputusan tersebut terkesan serampangan dan tak bertanggung jawab.
Pekan silam, Laksamana menyomasi Amien Rais karena dinilai menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Kepada Majalah Berita Forum Keadilan, Amien mengatakan Laksamana adalah menteri Kabinet Gotong Royong yang berbahaya karena menjual aset-aset negara ke perusahaan asing dengan harga murah. Dalam somasi itu, Laksamana meminta Amien Rais dalam waktu 3 X 24 jam supaya menyatakan permintaan maaf melalui tujuh media massa cetak dan sembilan stasiun televisi [baca: Laksamana Sukardi Menyomasi Amien Rais].
Menanggapi masalah tersebut, Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menilai bahwa somasi Laksamana menunjukkan dia bersikap antikritik. Kritik terbuka Amien Rais seharusnya ditanggapi dengan membenahi kebijakan ekonomi agar tidak merugikan negara. Hal itu dikatakan Ketua FKB Rodjil Gufron saat menyampaikan refleksi akhir tahun, semalam.
Rodjil juga mengatakan, pemerintah kurang berkomunikasi dengan DPR saat menjalankan kebijakan ekonomi. Dalam divestasi PT Indosat, misalnya, pemerintah tidak berbicara khusus dengan Komisi IV yang membidangi sektor perhubungan dan telekomunikasi, serta Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga pernah ingkar janji saat menyatakan akan mencari investor strategis untuk mengambil alih Bank Central Asia [baca: Farindo Memenangkan Tender Saham BCA].
Kelalaian komunikasi seperti ini, kata Rodjil, karena pemerintah berasumsi Kabinet Gotong Royong yang terbentuk dari koalisi partai-partai politik tentunya didukung penuh kalangan partai. Tapi pada kenyatannya, banyak parpol keberatan terhadap langkah-langkah pemerintah. Menurut Rodjil, tidak tertutup kemungkinan DPR juga mengajukan interpelasi kepada Presiden Megawati Sukarnoputri, menyangkut Divestasi Indosat dan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan [baca: Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan].(COK/Tim Liputan 6 SCTV)