Liputan6.com, Jakarta Pimpinan dan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak menegaskan bahwa penanganan pandemi COVID-19 bakal menjadi prioritas utama parlemen saat ini. Oleh karenanya, DPR akan terus memfokuskan regulasi, pengawasan, budgeting kepada upaya-upaya pemulihan.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menegaskan percepatan penanganan COVID-19 sangat diperlukan antara lain untuk menjaga momentum pertumbuhan realisasi investasi yang saat ini sedang terbangun.
Advertisement
“Kami meminta pemerintah untuk mengupayakan kebijakan penanganan COVID-19 terutama dalam penerapan vaksinasi. Banyak perbaikan kebijakan yang harus dilakukan untuk menurunkan laju penyebaran COVID-19 khususnya pasca libur Lebaran,” tegas Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).
Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan yang implementatif. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan dalam rangka menangani COVID-19 juga perlu dievaluasi. Contohnya adalah terkait dengan larangan mudik beberapa waktu lalu.
Muhaimin menegaskan, triwulan II 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi yang perlu dijaga. Indikasi pemulihan ekonomi tersebut salah satunya tampak dari realisasi investasi yang sudah mulai meningkat.
Data Kementerian Investasi atau BKPM mencatat, realisasi investasi langsung pada kuartal I 2021 mencapai Rp 219,7 triliun, naik 4,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Adapun secara kuartalan, angka tersebut naik 2,3 persen. Pada kuartal I 2021 terjadi pergeseran tren investasi dimana penanaman modal asing (foreign direct investment) mulai mendominasi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Vaksinasi
Hal senada juga disampaikan sejumlah anggota Komisi IX DPR. Komisi Kesehatan sepakat bahwa program distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi sangat krusial dalam memutus rantai COVID-19. Komisi Kesehatan memastikan penanganan COVID-19 merupakan fokus parlemen saat ini.
Oleh karenanya, DPR mendorong Kementerian Kesehatan agar menata ulang agenda prioritas yang telah ditetapkan sebelum pandemi. Sebut saja GERMAS dan peningkatan tata kelola sistem kesehatan, coba diatur ulang agar fokuskan agenda kepada penganganan Covid-19 dan vaksin.
Mayoritas anggota Komisi IX menyatakan, belum ada lagi pembahasan tentang fokus dan prioritas regulasi kesehatan yang lain seperti kampanye hidup sehat tanpa rokok atau pelarangan iklan rokok. COVID-19 merupakan agenda terpenting karena menyangkut keselamatan 271 juta rakyat Indonesia.
Hal serupa juga disampaikan anggota komisi kesehatan lainnya agar Pemerintah fokus pada program distribusi vaksin berkualitas secara cepat dan merata. Proses pelaksanaan vaksinasi lebih mendesak untuk dilakukan dan DPR akan mengetatkan pengawasan dalam hal tersebut.
Advertisement
