6 Pesan Jokowi Terkait Penegakan Hukum di Kejaksaan

Salah satunya, Jokowi meminta agar Kejaksaan lebih memperketat penegakan disiplin di internal mereka.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 14 Des 2020, 14:33 WIB
Presiden Jokowi saat menghadiri acara World Economic Forum (WEF) 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 25 November 2020. (Dok: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI secara virtual, Senin (14/12/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan sejumlah permintaan dan hal penting terkait penegakan hukum di Kejaksaan.

Salah satunya, kata dia, terkait penyelesaian masalah hak asasi manusia atau HAM di masa lampau. Menurut Jokowi, komitmen penyelesaian masalah itu harus terus dilanjutkan.

"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," ujar Jokowi dalam sambutannya, Senin (14/12/2020).

Selain itu, Jokowi pun meminta agar Kejaksaan lebih memperketat penegakan disiplin di internal mereka. Dia menekankan Kejaksaan harus bersih, baik dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya.

"Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," kata Jokowi.

Berikut 6 permintaan dan harapan Jokowi terkait kinerja Kejaksaan dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 8 halaman

1. Perkuat Disiplin Internal

Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya mewaspadai peningkatan kasus penularan COVID-19 di banyak negara Eropa, seperti Spanyol, Prancis, dan Jerman saat memimpin ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020). (Kementerian Sekretariat Negara)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kejaksaan memperketat penegakan disiplin di internal mereka. Dia menekankan Kejaksaan harus bersih, baik dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya.

"Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kejaksaan RI secara virtual, Senin (14/12/2020).

Dia mengingatkan, Kejaksaan berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mengawal pembangunan nasional.

 

3 dari 8 halaman

2. Efektifkan Pembenahan Internal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan saat penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2017 dan Anugerah Dana RAKCA 2016 bagi Daerah Berkinerja Baik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jokowi menyebut, kiprah Kejaksaan merupakan wajah pemerintah dan kepastian hukum Indonesia.

"Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh," kata dia.

Untuk itu, Kejaksaan diminta melakukan pembenahan di lingkup internal. Menurut dia, sikap profesional dan integritas jaksa dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada penegak hukum.

"Pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan," tutur Jokowi.

 

4 dari 8 halaman

3. Siapkan SDM Berkualitas

Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Sabtu (14/11/2020). (Foto Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain itu, Jokowi mendorong Kejaksaan melakukan rekruitmen dan promosi secara transparan dan terbuka.

Dia menyampaikan, integritas jaksa, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan.

"Kapasitas SDM Kejaksaan yang relevan dengan Revolusi Industri 4.0 juga harus diberikan prioritas. Harus diprioritaskan," ujar Jokowi.

 

5 dari 8 halaman

4. Penegakan Hukum Jangan Timbulkan Ketakutan

Jokowi melakukan torch relay Asian Games 2018. [foto: instagram/jokowi]

Jokowi mengatakan, Kejaksaan berwenang melakukan penegakan hukum untuk menyelamatkan aset negara dan membela kepentingan negara. Namun, dia meminta agar penegakan hukum tak menimbulkan ketakutan.

"Penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan, yang menghambat inovasi," terang dia.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan Kejaksaan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional. Khususnya, yang menyangkut penggunaan anggaran negara di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

"Apalagi yang menyangkut APBN, yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat. Dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini," papar Jokowi.

 

6 dari 8 halaman

5. Lanjutkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Aksi dramatis Jokowi di Pembukaan Asian Games 2018

Jokowi meminta Kejaksaan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Dia menekankan bahwa Kejaksaan merupakan kunci dalam penyelesaian masalah HAM masa lampau.

"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," ucap dia.

Menurut dia, kemajuan konkret upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu harus segera terlihat. Untuk itu, dia mengingatkan Kejaksaan untuk bekerja sama dengan Komnas HAM dalam menyelesaikan masalah tersebut.

"Kerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan," ucap Jokowi.

 

7 dari 8 halaman

6. Antisipasi Tantangan Masa Depan

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi mengingatkan jajaran Kemendag agar segera mencari jalan keluar dari krisis yang disebabkan oleh virus corona (covid-19). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jokowi pun juga meminta Kejaksaan meningkatkan antisipasi tantangan masa depan. Jokowi meminta Kejaksaan melakukan deteksi dini berbagai kemungkinan kejahatan ke depan.

"Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang. Serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara," jelas dia.

 

(Muhammad Sulthan Amani)

8 dari 8 halaman

4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK

INFOGRAFIS: 4 Menteri Jokowi yang Diciduk KPK (Liputan6.com / Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya